Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas bentuk tanggung jawab perusahaan reasuransi terhadap pihak tertanggung apabila penanggung tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak tertanggung dan hubungan antara pihak tertanggung dengan pihak penanggung ulang yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyarankan agar cadangan teknis seperti yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) PP No. 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian harus diperbesar lagi jumlahnya, sehingga hak tertanggung untuk menerima pembayaran klaim atas kerugian yang dideritanya dapat lebih terjamin.

---

The focus of this study discusses about reinsurance company responsibility to the insured if the insurer fails to execute its obligations to the insured and the relationship between the insured with the reinsurer arranged in the Indonesian Civil Code. This research is qualitative research with descriptive analytic design.

The results of this study suggest that the technical reserved as referred to in Article 14 paragraph (1) Government Regulation Number 73 Year 1992 about Operation of Insurance Bussiness should be expanded further in number, so that the insured?s right to receive payment of claims for damages suffered can be more assured."

"ABSTRACTThe purpose of writing this thesis is to have an understanding of the authority and new role of the Indonesia Deposit Insurance Corporation in handling and preventing financial crises in Indonesia in accordance with Laws and Regulations in force in Indonesia. This thesis will describe the new role of the Indonesia Deposit Insurance Corporation in maintaining the stability of the financial system and differences in the authority of the Indonesia Deposit Insurance Corporation in handling failed Banks before and after issuance of Law No.9 of 2016 on Prevention and Management of Financial System Crises. The research method employed in this research is examination of existing law materials. Therefore, descriptive research is conducted to provide background on the role of the Indonesia Deposit Insurance Corporation in eradicating financial crises and maintaining the stability of the banking system in Indonesia after the issuance of Law No.9 of 2016. Based on the results of thesis analysis, a conclusion can be drawn that the new authority held by the Indonesia Deposit Insurance Corporation under Law No. 9 of 2016 can create an accurate, prompt and secure prevention and handling process and maintain the stability of the financial system in Indonesia so as to prevent another financial crisis. Based on analysis of the issue, the authors hope that this thesis can provide recommendations for the development of the role of the Indonesia Deposit Insurance Corporation in maintaining the stability of the banking system in Indonesia as well as providing a proper protection and proper handling of the banking system in Indonesia especially preventing occurrence of financial crises.

---

ABSTRAKTujuan dari penulisan skripsi ini untuk memiliki pemahaman tentang kewenangan dan peran baru Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan penanganan dan pencegahan terhadap krisis keuangan di Indonesia sesuai dengan Hukum dan Regulasi yang berlaku di Indonesia. Skripsi ini akan menjabarkan mengenai peran baru Lembaga Penjamin Simpanan dalam menjaga stabiltas sistem keuangan dan perbedaan terhadap kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan penanganan Bank gagal sebelum dan sesudah disahkannya Undang-undang No.9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Metode penelitian dalam penelitian dilakukan melalui pemeriksaan materi hukum yang ada. Oleh karena itu, penelitian deskriptif dilakukan untuk memberikan latar belakang tentang bagaimana peran Lembaga Penjaga Simpanan dalam memberantas krisis keuangan dan menjaga stabilitas sistem perbankan di Indonesia setelah disahkannya Undang-undang No.9 tahun 2016. Berdasarkan hasil analisis tesis, tujuannya adalah untuk menarik kesimpulan bahwa kewenangan baru yang dimiliki oleh Lembaga Penjamin Simpanan dari Undang-undang No.9 tahun 2016 dapat menciptakan pencegahan dan proses penanganan yang tepat, cepat dan aman serta dapat menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia sehingga tidak terjadi lagi krisis keuangan. Berdasarkan dari analisis isu tersebut, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan rekomendasi untuk pengembangan peran Lembaga Penjaga Simpanan dalam menjaga stabilitas sistem perbankan di Indonesia serta menciptakan perlindungan dan penanganan yang baik kepada sistem perbankan di Indonesia dan terutama untuk mencegah terjadinya krisis keuangan."

"Kenaikan jumlah penderita penyakit Diabetes Mellitus (DM) termasuk beban biaya pelayanannya mendorong penerapan kebijakan untuk melakukan pecegahan sekunder di pelayanan Tingkat pertama termasuk melalui penerapan kebijakan Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK). Studi ini melakukan evaluasi terhadap kebijakan KBK terhadap pola pelayanan Kesehatan pasien DM baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan, menggunakan metode Regression Discontinuity in Time (RDIT) terhadap Data Sampel BPJS Kesehatan 2015-2020. Ditemukan adanya kenaikan pada pemanfaatan pelayanan Kesehatan di FKTP dengan tingkat kepercayaan 99% dan 95%, namun tidak diikuti dengan tren penurunan rujukan pelayanan Kesehatan dari FKTP ke FKRTL serta penurunan tingkat pelayanan Kesehatan di FKRTL yang diharapkan terjadi paska penerapan KBK. Temuan ini mendukung literatur terkait penerapan konsep pay for performance dalam pelayanan Kesehatan Tingkat pertama dan dampaknya pada perbaikan pelayanan Kesehatan Tingkat pertama terkait pelayanan DM. Perbaikan kebijakan KBK perlu dilakukan dalam penetapan indikator, target serta kebijakan pendukung lainnya dalam pencapaian kinerja FKTP yang didasarkan pada temuan pada pengumpulan data secara kualitatif melalui wawancara mendalam.

---

The increase in number of people suffering from Diabetes Mellitus, including the burden of service costs, has encouraged the implementation of policies to carry out secondary prevention in primary healthcare level, including to implement Performance Based Capitation (KBK) policy. This study aim to evaluate the KBK policy implemented by BPJS Health on health services for Diabetes Mellitus patients both in Primary Health Care Facilities and Referral Health Facilities, using the Regression Discontinuity in Time (RDIT) method on BPJS Health Sample Data 2015-2020. It was found that there was a slight increase in the level of utilization of Health services at FKTP with confidence levels of 99% and 95%, but this was not followed by a trend of decreasing referrals for Health services. This increase is not accompanied by a decrease in the level of health services at FKRTL which was expected to occur after the implementation of the KBK. These findings support the literature related to the application of the pay for performance concept in first level health services and its impact on improving first level health services related to Diabetes Mellitus services. Apart from that, the findings also encourage the need to improve the KBK policy both in determining indicators, targets and other supporting policies in achieving FKTP performance, based on qualitative data findings through in depth interview."