Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis latar belakang Indonesia belum memiliki lembaga penjamin polis dan pentingnya lembaga tersebut dengan melihat bagaimana lembaga penjamin polis di Malaysia dan Amerika Serikat yang kemudian menjadi rekomendasi bagi pembentuk undang-undang di Indonesia mengenai pengaturan, efektifitas, dan mekanisme lembaga penjamin polis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan dengan meneliti asas-asas hukum dari hukum positif melalui perbandingan hukum di Malaysia dan Amerika Serikat. Data yang diperoleh dipaparkan dan digambarkan secara jelas, serta dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Pembentukan lembaga penjamin polis di Indonesia adalah penting karena pembentukan lembaga tersebut sudah diamanatkan dalam UU No. 40 Tahun 2014 di mana lembaga tersebut akan melindungi dan memastikan bahwa para pemegang polis tetap memperoleh haknya ketika perusahaan asuransi mengalami gagal bayar. Lembaga ini juga akan meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap asuransi. 2) Malaysia memiliki lembaga penjamin polis yang disebut dengan Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). Cakupan asuransi yang dilindungi yaitu family takaful, general takaful, life insurance, general insurance. Perlindungan tersebut dapat diperoleh secara otomatis. Lembaga penjamin polis di Amerika Serikat adalah National Organization of Life and Health Insurance Guaranty Associations (NOLHGA). NOLHGA menjamin asuransi jiwa dan kesehatan. Berbeda dengan PIDM, NOLHGA memberikan perlindungan apabila mendapat perintah dari pengadilan. ......This study aims to analyze the background of Indonesia not having a policy guarantee institution and the importance of this institution by looking at the policy guarantee institutions in Malaysia and the United States, which will then become recommendations for legislators in Indonesia regarding regulation, effectiveness, and mechanisms for a policy guarantee institution.This study uses a normative juridical research method with a comparative approach by examining the legal principles of positive law through comparative law in Malaysia and the United States. The data obtained is clearly presented and described, and analyzed using qualitative methods. The research results and conclusions obtained from this research are as follows: 1) The establishment of a policy guarantee institution in Indonesia is important because the establishment of this institution has been mandated in Law no. 40 of 2014 which the institution will protect and ensure that policyholders still get their rights when the insurance company fails to pay. This institution will also increase the public's sense of trust in insurance. 2) Malaysia has a policy guarantee institution called the Malaysian Deposit Insurance Corporation (PIDM). The insurances that are protected are family takaful, general takaful, life insurance, general insurance. Such protection can be obtained automatically. The policy guarantee institution in the United States is the National Organization of Life and Health Insurance Guarantee Associations (NOLHGA). NOLHGA guarantees life and health insurance. Unlike PIDM, NOLHGA provides protection if a court order is received.

Abstrak :
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan PSAK 74 : Kontrak Asuransi yang merupakan adopsi dari IFRS 17: Insurance Contract, yang akan diterapkan mulai 1 Januari 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa kesiapan Perusahaan Asuransi Kerugian X dan Perusahaan Asuransi Jiwa Y dalam penerapannya, meliputi pelaporan keuangan sampai dengan kesesuaian peraturan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan pelaku industri asuransi melakukan persiapan pelaksanaan Parallel Run Implementasi PSAK 74 : Kontrak Asuransi yang merupakan salah satu target output Triwulan I Tahun 2024. Metodologi penelitian  ini kualitatif, dimana datanya diperoleh dari data primer (wawancara, dokumen dan materi sharing Perusahaan Asosiasi Asuransi) dan sekunder (website Perusahaan X dan Y). Dari hasil penelitian, penerapan membutuhkan sumber daya manusia dan sistem yang baik serta dana yang memadai. Selain itu Direksi berperan sangat penting dalam prosesnya, sebagai pertanggungjawaban ke pemegang saham. Simulasi dampak dari penerapan PSAK 74: Kontrak Asuransi masih terus dievaluasi oleh manajemen melalui aktuaris Perusahaan. ......The Indonesian Institute of Accountants (IAI) has issued PSAK 74: Insurance Contract which is an adoption of IFRS 17: Insurance Contract, which will be applied starting January 1, 2025. This study aims to determine and analyze the readiness of Loss Insurance Company X and Life Insurance Company Y in its application, covering financial reporting to regulatory compliance in Indonesia. The Financial Services Authority requires insurance industry players to prepare for the implementation of the Parallel Run Implementation of PSAK 74: Insurance Contracts, which is one of the output targets for the first quarter of 2024. This research methodology is qualitative, where the data is obtained from primary data (interviews, documents and sharing materials of Insurance Association Companies) and secondary (Company X and Y websites). From the results of the research, the application requires good human resources and systems as well as adequate funds. From the results of the research, the application requires good human resources and systems as well as adequate funds. In addition, the Board of Directors plays a very important role in the process, as an accountability to shareholders. Simulation of the impact of the implementation of PSAK 74: Insurance Contracts are still being evaluated by management through the Company's actuaries.

Abstrak :
Kegiatan Tele Collecting merupakan bentuk inisiatif dari cara penagihan iuran telah diimplementasikan sejak tahun 2017 hingga saat ini. Kegiatan tersebut berfokus peningkatan kolektabilitas iuran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetaui pengaruh dari implementasi Tele Collecting terhadap peserta mandiri dalam membayar tunggakan iuran di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tangerang tahun 2018. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif deskriptif. Implementasi kegiatan Tele Collecting di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tangerang untuk pelaksanaannya sudah cukup baik. Namun untuk pencapaian hasil kegiatan masih belum sesuai target yang ditentukan. Dari total peserta menunggak, hanya 55,25 yang ditelepon petugas dengan rincian 23 telepon diangkat dan terjadi percakapan. Sedangkan dari total telepon diangkat tersebut, hanya 53 yang berkomitmen membayar dengan 2,3 peserta yang benar-benar melakukan pembayaran. Kendala utama dalam proses Tele Collecting adalah data kepesertaan yang kurang update sehingga banyak terdapat nomor telepon peserta yang tidak valid/ tidak aktif dan tidak terdapat fasilitas berupa penyediaan ruangan khusus Tele Collecting. Diharapkan adanya penyempurnaan Standar Operasional Prosedur SOP baku, dan perbaikan atas data kepesertaan untuk menunjang pelaksanaan Tele Collecting yang efisien. ......Tele Collecting activity is a form of initiative of the collection fee that has been implemented since 2017 until now. These activities focus on increasing the contribution rate. The purpose of this study is to determine the effect of Tele Collecting implementation on the compliance of independent participants in paying the contribution dues in BPJS for Health Tangerang Branch in 2018. The research was conducted using quantitative and qualitative descriptive methods. Implementation of Tele Collecting activities in BPJS for Health Branch Tangerang it is good enough. But for the achievement of the results of activities still not according to the specified target. Of the total delinquent participants, only 55.25 were called by officers with details of 23 of calls lifted and conversations took place. As for the total number of calls raised, only 53 committed to paying 2.3 of the participants actually making the payments. The main obstacle in the Tele Collecting process is the less membership update data so there are many phone numbers of participants who are not valid inactive. In addition, for the current implementation there are obstacles to the facility in the form of providing a special room Tele Collecting. Expected improvement of Standard Operating Procedures SOP, and membership data to support efficient implementation of Tele Collecting.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai penerapan prinsip utmost good faith dalam suatu perjanjian asuransi. Pada skripsi ini penulis membahas mengenai hal tersebut dengan membaginya menjadi tiga buah pembahasan. Pembahasan pertama membahas mengenai pengertian asuransi yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Kedua, penulis membahas mengenai pengertian prinsip utmost good faith yang ditinjau melalui Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan bagaimana prinsip tersebut secara umum. Ketiga, pembahasan mengenai pelanggaran penanggung dalam melaksanakan prinsip utmost good faith dalam suatu polis asuransi. Dalam hal ini dibahas berdasarkan penelitian atas Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PN Jaksel antara Agus Suwandi melawan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Dimana dalam hal ini penulis mencapai suatu kesimpulan bahwa dalam suatu polis asuransi penanggung dan tertanggung apabila telah mencapai keyakinan akan fakta materiil yang diberikan maka keduanya tetap memiliki kewajiban atas pertanggungan tersebut. ......This undergraduate thesis discusses the application of the principle of utmost good faith in an insurance policy. In this undergraduate thesis the author discusses this matter by dividing it into three discussions. The first discussion discusses the notion of insurance in terms of the Commercial Law Book, Indonesian Law Number 40 of 2014. Second, the author discusses the meaning of the principle of utmost good faith as reviewed through the Code of Commercial Law and how these principles in general. Third, discussion of insurers' violations in implementing the principle of utmost good faith in an insurance policy. In this matter discussed based on research on Putusan No 111 / Pdt.G / 2017 / PN South Jakarta between Agus Suwandi and PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Where in this case the author reaches a conclusion that in an insurance policy the insurer and the insured, if they have reached confidence in the material facts provided, then both of them still have an obligation for the coverage

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai produk asuransi kesehatan hospital cash plan yang dalam penyelenggaraannya menganut skema asuransi sejumlah uang, sehingga tidak menerapkan prinsip indemnitas. Asuransi ini tidak memberikan ganti rugi sebesar kerugian yang diderita oleh tertanggung, melainkan memberikan sejumlah uang yang besarannya telah disepakati sebelumnya. Permasalahan muncul ketika terjadi banyak penipuan terhadap perusahaan asuransi melalui asuransi kesehatan hospital cash plan yang diduga akibat tidak diindahkannya prinsip indemnitas tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti hendak meninjau kedudukan produk asuransi kesehatan hospital cash plan dalam hukum perjanjian asuransi di Indonesia serta perlindungan untuk perusahaan-perusahaan asuransi yang menjual produk asuransi ini terhadap potensi tindakan penipuan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1 asuransi kesehatan hospital cash plan tidak sesuai dengan sumber hukum perjanjian asuransi Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD dan 2 perlindungan bagi perusahaan asuransi terhadap potensi penipuan dapat berasal dari polis, KUHD maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Maka sebaiknya perusahaan asuransi sebelum menyetujui pertanggungan melakukan proses underwriting yang lebih luas dan mendalam serta meningkatkan koordinasi antar perusahaan asuransi untuk saling berbagi informasi terkait dengan penipuan.

---

ABSTRACT
This thesis is about health insurance product called hospital cash plan insurance which implementation follow a sum of money type of insurance, therefore it doesn rsquo t apply indemnity principle. This insurance doesn rsquo t provide compensation for losses suffered by the insured, but gives a certain amount of money that has been agreed before. Problems arise when there are a lot of fraud happened against the insurance company through hospital cash plan insurance that allegedly happened due to the ignorance of the indemnity principle. The researcher would like to review the standing of hospital cash plan insurance product in Indonesian insurance contract law as well as the protection for insurance companies that sell this insurance against potential fraud. This research is juridical normative research with qualitative method. The results indicate that 1 the hospital cash plan health insurance is not in accordance with the legal source of the Indonesian insurance contract law which refer to Kitab Undang Undang Hukum Dagang KUHD and 2 the protection for insurance companies against potential fraud can come from the insurance policy, KUHD, and Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP . Insurance companies should do a deeper underwriting process and improve the coordination between insurance companies to share information regarding fraud.