Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerkembangan yang begitu pesat pada teknologi yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan intelligence gathering berdampak pada praktik negara yang semakin bersifat intrusif. Meskipun demikian, sebagai salah satu bentuk dari kegiatan militer, pelaksanaan intelligence gathering di zona ekonomi eksklusif tidak diatur secara jelas dalam Konvensi Hukum Laut UNCLOS . Dalam hal ini UNCLOS bersifat ambigu, dimana konvensi tersebut tidak secara eksplisit mengakui hak suatu negara untuk melakukannya di ZEE negara lain ataupun melarang pelaksanaanya. Ketidakjelasan tersebut memberikan ruang bagi interpretasi masing-masing negara yang memicu terjadinya konflik atau insiden. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terdapat adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatur kegiatan intelligence gathering di ZEE. Penelitian ini berusaha untuk memberikan analisis mengenai urgensi pembentukan hukum internasional terkait dengan kegiatan tersebut dengan memaparkan perdebatan-perdebatan yang ada, upaya-upaya yang telah dilakukan serta kekurangannya, dan langkah-langkah yang dapat dilakukan kedepannya.

---

ABSTRACTThe rapid and advanced development on technologies used for intelligence gathering activities has an impact on recent practices that are becoming alarmingly intrusive. However, as a form of military activity, the practice of intelligence gathering at the economic exclusive zone EEZ is not clearly regulated in the UNCLOS. The UNCLOS is ambiguous because the convention doesn 39 t explicitly acknowledge or prohibit states right to conduct such activity at the EEZ. The legal uncertantity creates different interpretations between states, which triggers conflicts amongst them. In this past years, there has been an attempt in regulating intelligence gathering in the EEZ. Therefore, this research will try to analyze the urgency of creating an international law to regulate such activity, by addressing current debates, the attempts and its deficiencies, and the next steps that can be done in the future."

"Tesis ini menganalisis implementasi kebijakan reformasi intelijen di Badan Intelijen Negara (BIN), mengetahui tipologi intelijen seperti apa yang dijalankan oleh BIN, dan menyajikan saran reformasi lanjutan yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan kebijakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Analisis implementasi kebijakan menggunakan model Thomas B. Smith yang terdiri dari empat komponen proses implementasi yakni kebijakan yang ideal, organisasi pelaksana, kelompok sasaran dan faktor lingkungan. Sedangkan hubungan antara negara dengan intelijen menggunakan teori tipologi intelijen dari Peter Gill. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya berjalan baik dan cenderung parsial. Tipologi intelijen yang dijalankan BIN pada tahun 2021 adalah tipe “F” atau memiliki tingkat otonomi dan penetrasi sedang dengan kecenderungan pada kategori political police, yang bercirikan memiliki otonomi lebih besar dari pembuat kebijakan, lebih terisolasi dari aktor-aktor pengawasan, dan melayani secara eksklusif para elit politik atau partai berkuasa, dengan fokus pada pengumpulan intelijen dan tindakan balasan agresif pada kelompok oposisi. Penelitian ini banyak mengandung kritik kepada banyak pihak terutama para pimpinan organisasi intelijen negara, namun temuan penelitian ini secara akademis bertujuan untuk memberikan solusi sebagai komitmen dan keseriusan peneliti dalam upaya membangun komunitas intelijen yang lebih profesional sesuai dengan prinsip demokrasi, penegakan hukum dan hak asasi manusia.

---

This thesis analyzes the implementation of intelligence reform policy at the Badan Intelijen Negara (BIN), knows the typology of intelligence that is being carried out by BIN, and presents recommendations for further reforms needed by BIN to realize the policy objectives of Law Number 17 of 2011 concerning “Intelijen Negara”. Analysis of policy implementation uses the Thomas B. Smith model which consists of four components of the implementation process, namely idealized policy, the implementing organization, the target group and environmental factors. Meanwhile, the relationship between the state and intelligence uses the typology theory of intelligence from Peter Gill. The results showed that the policy implementation was still not completely going well and tended to be partial. The typology of intelligence that is being carried out by BIN is type "F" or has a moderate level of autonomy and penetration with "Political Police" category, which is characterized by having greater autonomy from policy makers, more isolated from supervisory actors, and serve in an exclusively the political elite or party, with a focus on intelligence gathering and aggressive countermeasures on opposition group. This research contains a lot of criticism to many parties, especially leaders of state intelligence organizations, but the findings of this study academically aim to provide solutions as a commitment and seriousness of researchers in efforts to build a more professional intelligence community according to the principles of democracy, upholding law and human rights."