Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Mujahidin Nuryadi
Kerjasama Intelijen Dalam Menghadapi Ancaman Dari Luar (Studi Kasus Brot Für Die Welt (Bfdw)) = Intelligence Cooperation in Facing External Threats (Case Study : Brot Für Die Welt (BFDW)
"Penelitian ini mengkaji kerjasama intelijen dalam merespon kehadiran non- government organization (NGO) asing, Brot Fur Die Welt (BFDW) yang beroperasi di Papua, dan beberapa wilayah lain di Indonesia. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis program-program NGO asing BFDW dengan mitra-mitra lokalnya di Indonesia dan sejauh mana program tersebut selaras dengan pembangunan di Indonesia dan tidak membahayakan kedaulatan negara republik Indonesia.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa BFDW mempunyai mitra-mitra lokal dengan tema-tema isu program pembahasan advokasi HAM, kemanusiaan, kesetaraan, peningkatan peran bagi perempuan dan lain-lain. Disamping ditemukan hasil penelitian bahwa BFDW merupakan salah satu NGO asing yang tidak mempunyai ijin prinsip maupun ijin operasional di Indonesia namun beroperasi di Indonesia melalui mitra-mitranya. TPOA (tim pengawasan orang asing) termasuk di dalamnya komunitas intelijen bersama dengan kementerian dan lembaga lain di Indonesia sudah merespon permasalahan ini. Namun, sampai hasil penelitian ini berakhir belum ada kebijakan khusus yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk tindaklanjut temuan tersebut.
Hasil penelitian juga menemukan kesimpulan bahwa banyaknya NGO-NGO asing yang beroperasi di Indonesia dan tidak mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal Multilateral Kemenlu mengindikasikan banyaknya celah dalam UU keormasan sehingga banyak ormas asing yang memilih untuk tidak mendaftarkan diri di Kemenlu dan tetap bisa beroperasi di Indonesia.
......This research examines intelligence cooperation responding the presence of foreign Non Government Organizations BFDW (brut for the world) operating in Papua and several other regions in Indonesia. This research try to analyze the program of BFDW with it patners in Indonesia and to what extent these programs are in harmony with development in Indonesia and don?t endanger the sovereignity of the republic of Indonesia.
The result of this study concluded that BFDW with its local patners has so many programs with the themes of programs issues on human rights advocacy, humanity, equality, increasing the role of women in public space. In addition research result found that BfdW does not have permission both from foreign ministry of Indonesia and from local government.
TPOA (Foreign surveillance team) including intelligent community in Indonesia and intra government instution responded this issue. However until the final research done there had been no single policy carried out by government as a follow up to these findings.
The results of the study also found the conclusion that the large number of foreign NGOs operating in Indonesia and not registering with the ministry of foreign aafair indicates that there are many loopholes in the law on organization. Many foreign NGOs choosed not to register themselves with the ministry of foreign affairs and they can still operated their programs throuch its local partners"
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Helmy Suryo Dewanto
Penguatan Peran Perempuan Dalam Kegiatan Intelijen Pada Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai (DJBC) = Strengthening the Role of Women in Intelligence Activities at the Directorate General of Customs and Excise (DGCE)
"Intelijen seharusnya tidak mengenal pembedaan berdasarkan gender. Namun kenyataannya pada berbagai organisasi intelijen, seakan – akan hal ini adalah pekerjaan laki – laki dan tidak memberi ruang yang cukup bagi perempuan untuk dapat berperan lebih banyak, apalagi untuk mencapai tingkat manajerial pengambil keputusan tingkat tinggi. Kondisi ini tergambar pada apa yang terjadi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dimana budaya, perspektif, dan stigma yang ada masih beranggapan bahwa kegiatan intelijen sebagai dunia laki - laki.

Tujuan dari penelitian ini nantinya adalah untuk menganalisis bagaimana perempuan berperan dalam kegiatan – kegiatan intelijen serta penegakan hukum, bagaimana mereka seharusnya diperankan, apa manfaat keterlibatan perempuan, hambatan, kendala keterlibatan petugas perempuan dalam kegiatan pengawasan (intelijen dan penegakan hukum).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran (mixed methods) dengan melakukan survey, studi pustaka, wawancara, pengamatan di lapangan, dan mengumpulkan data – data terkait penelitian ini.

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa peran perempuan dalam kegiatan intelijen dan penegakan hukum di DJBC masih sangat terbatas dan belum maksimal, serta hambatan dan kendala petugas perempuan untuk dapat lebih terlibat dalam kegiatan pengawasan pada dasarnya bersumber dari faktor internal dan eksternal dari petugas tersebut.

......Intelligence should not recognize distinctions based on gender. However, in reality in various intelligence organizations, it is as if this is a man's job and does not provide sufficient space for women to be able to play more roles, let alone to reach high-level managerial decision-making levels. This condition is illustrated by what is happening at the Directorate General of Customs and Excise (DJBC) where the existing culture, perspective, and stigma still think that intelligence activities are a man's world.

The purpose of this research later is to analyze how women play a role in intelligence and law enforcement activities, how they should be played, what are the benefits of women's involvement, obstacles, constraints on the involvement of female officers in surveillance activities (intelligence and law enforcement).

This study uses mixed research methods (mixed methods) by conducting surveys, literature studies, interviews, field observations, and collecting data related to this research.

The results of the study show that the role of women in intelligence and law enforcement activities at DGCE is still very limited and not optimal, and the obstacles and constraints for female officers to be more involved in oversight activities are basically sourced from internal and external factors of these officers."

Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
James Fiedel Robot
Peran Aparat Intelijen TNI AD Dalam Mengatasi Aksi Terorisme Di Wilayah Bogor. = Army Intelligence Officers Role in Fighting Terrorism in Bogor
"Tesis ini bertujuan untuk mengetehui bagaimana fungsi intelijen Angkatan
Darat dalam mengatasi aksi terorisme dan bagaimana peran aparat Intelijen
mengatasi aksi terorisme serta kewenangan satuan Intelijen Angkatan Darat dalam
mengatasi aksi terorisme. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana peran serta
masyarakat dalam mengatasi aksi terorisme di lingkungannya.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang
menghasilkan data deskriptif mengenai permasalahan untuk mengatasi aksi-aksi
terorisme yang terjadi sesuai dengan kenyataan di lapangan melalui sumber data dari
informan atau nara sumber, perpustakaan maupun melalui arsip. Untuk
mengumpulkan data digunakan teknik pengamatan partisipatif terhadap obyek
penelitian, teknik wawancara terhadap informan sebagai nara sumber yang terkait
langsung dengan aparat/personel Intelijen di wilayah Bogor yang mempunyai peran
dalam mengatasi aksi terorisme. Juga menggunakan teknik dokumentasi dengan
mengadakan penelusuran data yang sifatnya data sekunder.
Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran aparat
Itelijen di satuan dan staf intelijen di Kotama kewilayahan untuk mengatasi aksi-aksi
terorisme melalui fungsi Intelijen Angkatan Darat yang diwujudkan dalam kegiatan
intelijen atau Operasi Intelijen dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan
penggalangan memerlukan payung hukum yang kuat, yang menjadi dasar kegiatan
atau operasi Intelijen Angkatan Darat di selenggarakan. Keterlibatan satuan dan staf
Intelijen Angkatan Darat dalam mengatasi aksi terorisme pada prinsipnya tetap
bermuara pada hukum sesuai dengan kebijakan pemerintah bahwa perang melawan
terorisme dilakukan dalam kerangka hukum. Selain itu, perlu untuk melakukan revisi
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara untuk dapat
memberikan kewenangan aparat Intelijen di Kotama kewilayahan dalam mengatasi
aksi terorisme. Disisi lain, agar peran aparat Intelijen Angkatan Darat di wilayah
Bogor dalam mengatasi aksi terorisme lebih optimal, dalam setiap kegiatan atau
operasi Intelijen, maka perlu penataan kembali kualitas/kuantitas personel, alat
matrial khusus Intelijen dan anggaran/dana
......Thesis Title : Army Intelligence Officers Role in Fighting Terrorism in Bogor
The aims of thesis is knowing how Army intelligence functions in fighting
terrorism and how the role of intelligence agencies and authorities to overcome
terrorism unit of the Army intelligence in fighting terrorism. In addition to knowing
how public participation in fighting terrorism in the environment.
The method that be used is a qualitative method that produces descriptive data
on the problem to fight acts of terrorism that occured in accordance with the facts on
the ground through the data source of the informant, or through the library archives.
To collect the data used participatory observation techniques to the object of research,
informant interviews as a resource of the intelligence personel in Bogor area that has a
role in fighting terrorism. Also use documentation techniques to conduct searches of
data as secondary data.
The finding obtained in this study indicate that the role of officers in the unit
and the staff intelligence in Kotama territorial intelligence to deal with terrorism
through Army intelligence functions are realized in the activities of intelligence or
intelligence operations in the form of investigations security and raising requires a
strong legal framework, which became the basis of the activities or operations of the
army intelligence was held. Involvement of the unit and the Army intelligence staff
in fighting terrorism in principle still refer to the law in accordance with government
policy that the war against terrorism carried out in the legal framework. In addition, it
is necessary to revise law No. 17 of 2011 on the national intelligence for intelligence
may authorize in Kotama regional authorities in fighting terrorism. On the other hand,
that the role of the Army intelligence officers in the area of Bogor to fighting
terrorism more optimal, in any activity or intelligence operations, it is necessary
realignment of the quality / quantity of personel. Special tools material of intelligence
and budget / funding"
Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2013
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tony Wijayatmo
Model Keberhasilan Intelijen Bea dan Cukai dalam Pengungkapan Tindak Pemalsuan Pita Cukai Rokok di Wilayah Jakarta = The success model of Customs Intelligence in Counterfeiting Cigarette Stamps Act Disclosure in Jakarta
"Tesis ini bertujuan untuk mendapatkan suatu model keberhasilan operasi
intelijen DJBC dalam menghindari terjadinya kegagalan dalam operasi intelijen
DJBC dalam tugas dan fungsi DJBC sebagai Community Protector melalui
instrumen cukai. Peneliti ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang memberi
kontribusi dalam keberhasilan sebuah operasi Intelijen DJBC. Penelitian
menggunakan beberapa teori yang mengenai kegagalan intelijen sebagai
pedoman, dan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk
mempelajari dan menghasilkan kesimpulan yang faktual mengenai model
keberhasilan Intelijen DJBC.
Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu
intelijen khususnya tentang model keberhasilan dalam pencegahan dan
pengungkapan atas pelanggaran ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini
dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor pendorong keberhasilan kerja
intelijen DJBC. Hasil penelitian akan menjelaskan bagaimana efektifitas sebuah
organisasi intelijen dalam merespon dan melakukan upaya pencegahan melalui
peningkatan kinerja intelijen
......This thesis aim to obtain a model of successful intelligence operations in the
DGCE avoid failure in intelligence operations DGCE in DGCE duties and
functions as the instrument through excise Community Protector. Researchers
want to know what are the factors that contribute to the success of an operation
DGCE Intelligence. Research using several theories about intelligence failures as
a guide, and researchers using qualitative research methods to study and produce
factual conclusions regarding efficacy models DGCE Intelligence.
This research is expected to be useful to develop a science of intelligence,
especially on a model of success in the prevention and disclosure of violations of
statutory provisions. This research was carried out by identifying the factors
driving success DGCE intelligence work. The results of the study will explain
how the effectiveness of an intelligence organization in response and prevention
efforts through increased intelligence performance"
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2014
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jafits Al Fajri Nur Rafsanjani
Fungsi Pengawasan Legislatif Terhadap Pelibatan Intelijen Negara Dalam Operasi Kontrainsurgensi di Papua (Studi Kasus Pada Satgas Intelijen Nemangkawi) = Legislative Oversight over Intelligenceas Involvement in the Counterinsurgency Operation in Papua (Case Study on the Nemangkawi Intelligence Task Force)
"Dalam rangka mewujudkan sinergitas seluruh penyelenggara Intelijen Negara, Undang-Undang No 17 Tahun 2011 telah mengamanatkan Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai koordinator Intelijen Negara, sekaligus perlunya pengawasan internal dan eksternal intelijen guna mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan Intelijen Negara. Sayangnya, interpretasi pengawasan eksternal intelijen masih bias dalam melihat ruang lingkup wewenang Tim Pengawas Intelijen yang terkesan membatasi diri pada operasi intelijen yang hanya dilakukan oleh Badan Intelijen Negara saja. Penelitian ini bertujuan untuk melihat fungsi pengawasan oleh legislatif diimplementasikan dalam studi kasus pelibatan fungsi intelijen negara dalam operasi penegakan hukum Nemangkawi sebagai bagian dari operasi kontrainsurgensi di Papua. Pendekatan kualitatif dengan metode intrinsic case study dipilih sebagai jenis dan tipe penelitian dengan sumber primer dari Kepala Operasi Nemangkawi terkait pelaksanaan operasi Nemangkawi, dan Tim Pengawas Intelijen DPR RI untuk melihat implementasi fungsi pengawasan oleh legislatif. Sedangkan data sekunder didapatkan dari strategi studi Pustaka. Peneliti menggunakan sejumlah teori dan konsep diantaranya teori kontrainsurgensi, collaborative governance, konstruksi ideal interaksi Intelijen-Negara, dan konsep pengawasan intelijen. Hasil penelitian menemukan bahwa fungsi pengawasan legislatif terhadap Satgas Intelijen Nemangkawi mengalami hambatan. Hal ini disebabkan oleh karena adanya keterbatasan wewenang yang hanya melaksanakan fungsi pengawasan jika ada laporan penyimpangan fungsi intelijen dari internal BIN dan masyarakat. Padahal, masih adanya permasalahan egosektoral antar komunitas intelijen di Papua perlu menjadi perhatian serius negara. Kaburnya garis pertanggungjawaban Binda Papua dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan intelijen negara pada Satgas Intelijen Nemangkawi menjadi permasalahan tersendiri tidak berjalannya instrumen pengawasan intelijen oleh legislatif pada studi kasus operasi intelijen yang bukan merupakan operasi intelijen yang dilakukan oleh BIN.
......In synergizing the Indonesian State Intelligence, Law No. 17 of 2011 has mandated the State Intelligence Agency (BIN) as the coordinator, as well as the need for internal and external intelligence oversight. Somehow, the scope of authority interpretated by the Indonesian Intelligence Oversight Team (Timwas) to conduct external intelligence oversight is still biased, which relevant intelligence operations are only addressed to the State Intelligence Agency’s Operation. This study aims to observe the implementation of intelligence oversight by legislatives to the intelligence operation being involved in Nemangkawi Operation as part of counterinsurgency operation in Papua. A qualitative approach was chosen as the method of analysis with primary sources derived from the relevant security actors, including intelligence personnel being involved, and the Indonesian Intelligence Oversight Team to scrutinize the implementation of the oversight. Whereas, the secondary data was obtained from the literature study. Relevant theories and concepts are being used such as the theory of counterinsurgency, collaborative governance, as well as the concept of the construction of the ideal Intelligence-State interaction. The results of the study found that the legislative oversight to the Nemangkawi Intelligence Task Force encountered obstacles due to Ad-hoc supervisory function. In fact, there are still ego-sectoral problems among intelligence community in Papua that need serious attention from the state. The blurring line of responsibility of Binda Papua's in coordinating the state intelligence involved in the Nemangkawi Operation has become another crucial problem affected to the ineffectiveness of the intelligence oversight conducted by the legislature in the case studies."
Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library