Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKProses pemberian sanksi administrasi dan imbalan bunga terhadap wajib pajak dalam proses sengketa pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum tata cara perpajakan (UU KUP) tidak selamanya berjalan lancar, proses pemberian sanksi administrasi kepada wajib pajak kadang tidak sesuai dengan asas keadilan dan kesetaraan. Kebijakan imbalan bunga yang sebagaimana diatur dalam pasal 27 A Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 dan peraturan perundangan dibawahnya yakni dalam pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2011 merupakan salah satu produk dari kebijakan publik yang merupakan pembaharuan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya yakni UU 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pembaharuan tersebut merupakan tujuan dari reformasi perpajakan agar sistem perpajakantidak menimbulkan hambatan atau perlawanan dari masyarakat.

---

ABSTRACTThe process of administering administrative sanctions and interest rewards on taxpayers in the tax dispute process as regulated in Law Number 28 Year 2007 concerning general provisions on taxation procedures (UU KUP) does not always run smoothly, the process ofadministering administrative sanctions to taxpayers is sometimes not in accordance with the principle of justice and equality. The interest compensation policy as stipulated in article 27 A of Law No. 28 of 2007 and the laws and regulations below that is in article 43 Government Regulation no. 74 of 2011 is one of the products of public policy which is a renewal of the previous legislation namely Law 16 of 2000 concerning General Provisions and Tax Procedures. This renewal is the aim of tax reform so that the taxation system does not cause obstacles or resistance from the community."

"Secara umum, penelitian ini melakukan pembahasan mengenai perbandingan antara pendekatan interest to EBITDA ratio dengan debt to equity ratio dalam rangka menangkal skema thin capitalization ditinjau dari prinsip sufficiency dan productivity, faktor-faktor yang melatarbelakangi penerapan kebijakannya di Indonesia, serta potensi permasalahanpermasalahan yang dihadapi oleh otoritas perpajakan dalam penerapan pendekatan interest to EBITDA ratio sebagai kebijakan anti-thin capitalization di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari prinsip sufficiency dan productivity, baik pendekatan interest to EBITDA ratio dan debt to equity ratio memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Terkait dengan penerapan kebijakan interest to EBITDA ratio di Indonesia, terdapat faktor-faktor yang melatarbelakangi penerapannya, yaitu (i) adanya rekomendasi dari OECD melalui BEPS action plan 4 yang merekomendasikan penggunaan pendekatan earning stripping rule, (ii) adanya tren global yang mengarah kepada penggunaan pendekatan earning stripping rule, dan (iii) pendekatan DER dinilai tidak cukup efektif dalam menangkal skema thin capitalization. Di samping itu, terdapat potensi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh otoritas perpajakan dalam penerapan kebijakan interest to EBITDA ratio, yaitu (i) peningkatan cost of compliance di sisi wajib pajak dan cost of collection di sisi otoritas perpajakan, (ii) fluktuasi interest rate yang dapat menyebabkan pembebanan biaya bunga menjadi sulit untuk diprediksi, (iii) perbedaan interpretasi dalam memaknai prinsip substance over form yang berpotensi memunculkan sengketa, serta (iv) perbedaan konsep dalam penentuan nilai EBITDA yang digunakan sebagai basis perhitungan.......Basically, this research carried out discussion regarding the comparison between the interest to EBITDA ratio approach and the debt to equity ratio approach in order to counteract thin capitalization schemes in terms of sufficiency and productivity principle, the factors behind the policy application in Indonesia, as well as the potential problems faced by the tax authorities in the policy implementation. The approach used in this study is a qualitative approach. Meanwhile, the results of the study show that in terms of the sufficiency and productivity principles, both of these policy have their respective advantages and disadvantages. Regarding interest to EBITDA ratio policy in Indonesia, it can be known that there are factors behind its implementation, namely (i) the recommendation from the OECD through BEPS action plan 4 which recommends the use of the earning stripping rule approach, (ii) there is a global trend that leads to the use of the earning approach stripping rule, and also (iii) the DER approach is considered not effective enough in counteracting thin capitalization schemes. Furthermore, the potential problems faced by the tax authorities related to the implementation are (i) increased cost of compliance and cost of collection, (ii) fluctuation in interest rates which can cause the interest become unpredictable, (iii) different interpretations in understanding the principle of substance over form, which has the potential to cause disputes, and also (iv) the different concepts in determining the value of EBITDA which is used as a basis of interest to EBITDA ratio calculation."

"Amerika Serikat kini tengah menghadapi masalah penghindaran dan pengemplangan pajak yang dilakukan oleh warganegaranya. Cara yang lazim dilakukan untuk melakukan penghindaran pajak adalah dengan membuat rekening bank di luar yurisdiksi Amerika Serikat. Menanggapi masalah ini kemudian pemerintah Amerika Serikat membuat sebuah kebijakan yang dikenal dengan nama Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Aturan ini dibuat agar institusi keuangan asing untuk melaporkan rekening yang terindikasi milik warganegara Amerika Serikat kepada Internal Revenue Service secara langsung. Implikasi dari aturan ini yaitu adanya kemungkinan tidak sesuai dengan ketentuan rahasia bank yang ada di negara lain. Di Indonesia, hal ini tidak dimungkinkan mengingat adanya ketentuan dalam pasal 41 Undang-Undang Perbankan. Untuk mengatasi hal tersebut, FATCA juga menyediakan instrumen yang disebut Intergovernmental Agreement. Instrumen ini kemudian diterapkan melalui pasal persetujuan nasabah yang terdapat dalam pasal 44. Akan tetapi masalah yang timbul adalah adanya dorongan untuk merevisi pengecualian ketentuan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan. Hal ini baik adanya, mengingat peran dan fungsi pajak, akan tetapi melihat situasi yang berkembang belakangan terkait dengan kasus pemerasan dan korupsi yang dilakukan pegawai pajak berkitan dengan jabatannya, maka revisi ini tidak mungkin dilakukan mengingat bank sebagai lembaga keuangan yang membutuhkan kepercayaan dari nasabahnya. Bisa dibayangkan jika data tersebut bisa diakses langsung maka nasabah tidak akan percaya kepada bank dan akhirnya bisa mempengaruhi perekonomian negara kita.

---

United States of America faces problems regarding the tax evasion and tax avoidance that have been done by their citizens and persons who enjoy a United States source income. Making a bank account or investting outside United States jurisdiction is the methods of United States citizen to have tax evasions and tax avoidance. They use the bank outside the U.S Jurisdiction and also the bank that does not have any relation with United States. In order to combat this problems, United States enacts the Foreign Account Tax Compliance Act. This act is aiming to get an information about the account that has any relation with United States, be it data and the fmancial condition of the customers. This act is applied on the United States account that exists in the financial institution outside the U.S jurisdiction. All of those data must be reported directly to the Internal Revenue Service. The problem is that the framework of the act is against the principle of bank secrecy for the interest of taxation in Indonesia as stipulated on article 41 of Banking Law. In order to be implemented, FATCA provides the Intergovernmental Agreement. Through the Intergovernmental Agreement, the applicability of FATCA Framework can be implemented through the provisions of customer consent on Banking Law. Though it could be applied through this framework, there is national interest that may raised later on regarding the amendment of the bank secrecy provisions for taxation interest. Eventhough tax is considered as a state main income, but the recent situation shows that our tax authority has an integrity problem such as a corruption and bribery related to their job. The amendment could bring impact to the bank industry relating the customers data where data would not be safe anymore and people are not willing to save their money in the bank."