Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query

Adillah Yuswanti, author

Pencatatan perkawinan beda agama sebelum dan sesudah diundangkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan : analisis penetapan dikabulkannya permohonan pencatatan perkawinan beda agama Nomor: 111/Pdt.P/2007/PN.Bgr dan analisis penetapan penolakan permohonan pencatatan perkawinan beda agama Nomor: 527/Pdt.P/2009/PN.Bgr = Registration of the interfaith marriage before and after enacted Law Number 23 of 2006 concerning the administration of the population : an analysis case Number: 111/Pdt.P/2007/PN.Bgr and analysis case Number 527/Pdt.P/2009/PN.Bgr

Perkawinan tidak tercatat ialah perkawinan yang secara material telah memenuhi ketentuan sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan tetapi tidak memenuhi ketentuan ayat 2 Pasal tersebut jo Pasal 10 ayat 3 PP Nomor 9 Tahun 1975. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, maka administrasi kependudukan yang di...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T42908

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dio Bintang Gidete, author

Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan yang Tidak Sah Berdasarkan Penetapan Pengadilan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan (Studi Putusan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Sel) = Legal Consequences of Invalid Marriage Registration Based on Court Determination at the South Jakarta Civil Registration Service (Study Decision Number 508/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Sel)

Penetapan Pengadilan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Sel berkaitan dengan pencatatan perkawinan tidak sah memiliki implikasi hukum yang signifikan. Penetapan ini berdampak pada status hukum pasangan yang melaksanakan perkawinan serta akibat hukum yang timbul dari perkawinan antaragama. Putusan tersebut seolah-menunjukan bahwa suatu pengakuan perkawinan dari negara dapat diberikan meskipun belum tentu perkawinan tersebut sah....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Tsabita Raihana Hanifa, author

Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan Oleh Penetapan Pengadilan Negeri (analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya NO. 916/PDT.P/2022/PN.SBY) = Interfaith Marriages Implemented By District Court Decree (Analysis Of Surabaya District Court Decree NO. 916/PDT.P/2022/PN. SBY)

Perkawinan beda agama tidak diatur pelaksanaannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, tidak menutup kemungkinan masyarakat membutuhkan suatu aturan yang menjadi dasar hubungan perkawinan khususnya bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama. Keberadaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Angelica Klaras Hanum, author

Studi Analisis Putusan Mengenai Perkawinan Beda Agama Antara Agama Islam dan Agama Kristen di Indonesia Berdasarkan Penetapan Nomor 71/PDT.P/2017/PN.BLA = Analytical Study of Interfaith Marriage Between Islam and Christian in Indonesia Based on Verdict Number 71/PDT.P/2017/PN.BLA

Perkawinan pada dasarnya merupakan persatuan antara dua orang yang saling menyepakati untuk mengikatkan dirinya sebagai pasangan suami istri. Indonesia sebagai negara multikultural yang menjunjung tinggi adanya persatuan dalam perbedaan sebagaimana diartikan dalam “Bhinneka Tunggal Ika” merefleksikan makna tersebut salah satunya melalui pluralitas agama yang ada di Indonesia. Hal ini terbukti...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Pluralisme hukum dalam perkawinan antar agama di Indonesia (Studi kasus pada perkawinan antar agama Katolik dan Islam di Stasi St. Helena Permata, Karawaci Tangerang)

Universitas Indonesia, 2001

S26333

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian