Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peran APIP yang efektif membantu organisasi dalam mewujudkan pencapaian tujuan organisasi dan memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Alat yang dapat digunakan dalam mengukur peran APIP adalah dengan melakukan penilaian kapabilitas APIP menggunakan Internal Audit Capability Model (IA-CM). Penelitian ini akan membahas mengenai tingkat kapabilitas dan hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam meningkatkan level kapabilitas. Penelitian menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan informasi yang tidak dijelaskan dalam penilaian mandiri oleh APIP dan evaluasi yang dilakukan BPKP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kapabilitas Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berada pada level 3 dengan skor 3,05. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam proses peningkatan level kapabilitas adalah terdapat keterbatasan SDM, kompetensi SDM yang belum memadai, keterbatasan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan tindak lanjut yang belum optimal, perencanaan belum terlaksana secara maksimal, serta pengembangan teknologi yang belum optimal. Penelitian ini memberikan rekomendasi berupa peningkatan kompetensi SDM, pelaksanaan audit ketaatan dan audit kinerja secara rutin, dan pelaksanaan evaluasi secara berkelanjutan.

---

An effective APIP role helps organizations achieve organizational goals and provides adequate confidence in compliance, economy, efficiency, and effectiveness. A tool that can be used to measure the role of APIP is to assess APIP capabilities using the Internal Audit Capability Model (IA-CM). This research will discuss the level of capability and obstacles faced by Inspectorate of Coordinating Ministry for Economic Affairs in enhancing the level of capability. The research used interview method to obtain information that was not explained in self-assessment by APIP and evaluation held by BPKP. The research results show that the capability level on Inspectorate of Coordinating Ministry for Economic Affairs is at level 3 with a score of 3.05. In addition, the results show that the obstacles faced by Inspectorate of Coordinating Ministry for Economic Affairs in the process of enhancing the level of capability are limited human resources, inadequate human resource competency, budget limitations, and unoptimal implementation of monitoring and follow-up, implemented planning, and technological development. This research provides recommendations, such as increasing human resources competency, regularly implementing compliance and performance audits, and continuously implementing evaluations."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan perencanaan pengawasan internal berbasis risiko dengan menggunakan tools internal audit capability model IIA pada Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangungan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Fokus tools yang digunakan adalah pada level 3 dengan key process area pada perencanaan pengawasan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketidakselarasan capaian akuntabilitas kinerja Kementerian Desa PDTT yang rendah dengan nilai Kapabilitas APIP yang sudah pada level 3 yang berimplikasi bahwa proses perencanaan pengawasan berbasis risiko telah memadai. Proses perencanaan yang evaluasi terdiri dari pemahaman risiko organisasi, integrasi kerangka manajemen risiko, penyelarasan audit internal dengan tujuan organisasi, penilaian risiko periodik, penetepan entitas prioritas, persetujuan rencana, dan peninjauan berkala atas rencana. Penelitian dilakukan dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari wawancara kepada tim penyusun rencana pengawasan internal berbasis risiko serta analisis atas dokumentasi yang dimiliki Inspektorat Jenderal. Hasil studi kasus menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pengawasan intern berbasis risiko pada Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi belum memadai. Dalam implementasinya, ditemukan kelemahan signifikan pada penilaian risiko periodik yang berdampak secara signifikan terhadap rencana pengawasan internal berbasis risiko yang disusun. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan pengawasan internal berbasis risiko pada Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi belum sesuai dengan tujuan dari dilaksanakannya pengawasan internal berbasis risiko. Sehingga pengawasan internal berbasis risiko yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dianggap belum memiliki dampak terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi. Sehinga perlu dilakukan implementasi perencanaan pengawasan internal berbasis risiko yang sesuai dengan IA-CM.

---

This research aims to evaluate risk-based internal monitoring planning is implemented using the IIA model internal audit capability tools at the Inspectorate General of the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration. The focus of the tools used is at level 3 with key process areas in monitoring planning. This research was motivated by the incongruence in the low performance accountability achievements of the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration with the Internal Auditor Capability value which was already at level 3, which had the implication that the risk-based monitoring planning process was adequate. The evaluation planning process consists of understanding organizational risks, integration of the risk management framework, alignment of internal audit with organizational goals, periodic risk assessment, determination of priority entities, plan approval, and periodic review of the plan. The research was conducted using a case study approach. Data was obtained from interviews with the team developing risk-based internal supervision plans as well as analysis of documentation held by the Inspectorate General. The results of the case study show that the implementation of risk-based internal monitoring planning at the Inspectorate General of the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration is inadequate. In its implementation, significant weaknesses were found in the periodic risk assessment which had a significant impact on the risk-based internal control plan that was prepared. This condition causes the implementation of risk-based internal supervision at the Inspectorate General of the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration to not be in accordance with the objectives of implementing risk-based internal supervision. So that risk-based internal supervision carried out by the Inspectorate General is considered to have no impact on increasing accountability for organizational performance. So it is necessary to implement risk-based internal control planning in accordance with IA-CM."