Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas status ketenagakerjaan Direktur, apakah Direktur di suatu perusahaan masuk dalam kategori Pengusaha atau pekerja/buruh. Parameter yang digunakan untuk menganalisis status ketenagakerjaan Direktur tersebut adalah metode pengangkatan Direktur di perusahaan yang bersangkutan yaitu melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan suatu perjanjian kerja. Status ketenagakerjaan ini akan berdampak pada akibat hukum terhadap Direktur ketika terjadi penghentian penugasan, terutama apabila yang bersangkutan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data melalui studi pustaka.

---

The focus of this study is to analyze the employment status of a Director of a company, whether they are classified as an Entrepreneur or as a worker/laborer. Parameter used to analyze employment status of a Director is based on the methods of appointment of such Director, which is by the General Meeting of Shareholders of based on a work agreement. The employment status of a Director will then determine the legal consequences when there is a dismissal, especially if there is a severance of an employment relationship (pemutusan hubungan kerja) to the Director. This research is a juridical-normative research with qualitative approach and collecting data through documentary study."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai dampak dualisme pengaturan kedudukan Direksi Asing terhadap kewajiban memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Direksi menurut hukum perseroan terbatas Indonesia dianggap sebagai organ perusahaan yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan, sementara hukum ketenagakerjaan Indonesia menganggap mereka sebagai pekerja pada perusahaan. Sehubungan dengan itu, permasalahan yang telah timbul adalah apabila Direksi Asing diwajibkan untuk memiliki izin tersebut sebab semua pemberi kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing wajib memiliki IMTA.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa Direksi Asing wajib memiliki IMTA, hubungan hukum serta hak dan kewajiban antara Direksi Asing dengan perusahaan yang diurusnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menganalisa dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data sekunder. Skripsi ini menemukan bahwa Direksi Asing diwajibkan untuk memiliki IMTA karena tetap merupakan warga negara asing yang bekerja di wilayah Indonesia meskipun memiliki hubungan serta hak dan kewajiban dengan perusahaan yang diurusnya berdasarkan hukum perseroan terbatas.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the consequences of the dual regulation of the status of foreign directors toward the obligation to own foreign manpower employment permits (IMTA). Directors according to Indonesian company law are regarded as a company organ responsible for the management of the company, whereas Indonesian manpower law regard them as workers of the company. An issue that has arisen in relation to the foregeoing is whether Foreign Directors are required to acquire the permit, since every employer that employs a Foreign Worker must acquire an IMTA.The purpose of this research is to find out why Foreign Directors are required to acquire the IMTA, their legal relationship with, as well as rights and obligations towards, the company they manage. This reserach uses the judicial normative method and is descriptive analytical research, which analyses and uses literature as seconday data. This thesis has found that Foreign Directors are required to acquire an IMTA as they are still foreign citizens working within Indonesian territory, even though their relationship with as well as rights and obligations towards the company they manage are based on company laws. "