Hasil Pencarian

Ditemukan 84 dokumen yang sesuai dengan query

Ikhtisar ketentuan PPATK, KPPU, BKPM, BAPEPAMLK

...

Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program, 2010

343INDI004

Multimedia Universitas Indonesia Library

Sompie, Talita Tamara, author

Tinjauan yuridis tentang penyalahgunaan posisi tawar yang dominan oleh ritel modern terhadap pemasok dari aspek hukum persaingan usaha = Judicial review on the abuse of dominant bargaining position by Modern Retail towards supplier from the competition law aspect

Kebijakan liberalisasi ritel yang membuka bisnis ritel terhadap investasi asing, mendorong pesatnya pertumbuhan industri ritel Indonesia, mengakibatkan menjamurnya ritel-ritel modern. Hal ini selain membawa dampak positif, juga membawa dampak negatif kepada pelaku usaha dalam negeri, khususnya para pelaku usaha kecil. Ritel modern umumnya adalah pelaku usaha dengan modal besar serta...

Depok: Universitas Indonesia, 2013

T32643

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rima Monika, author

Peran Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam pelaksanaan masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia 2011-2025 = The role of Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia on implementation of masterplan for acceleration and expansion of economic development 2011-2025 / Rima Monika

ABSTRAK
Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 20011- 2025 merupakan politik pembangunan ekonomi Indonesia yang didasari pada Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam pelaksanaan MP3EI didasarkan oleh Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. Dalam pelaksanaankegiatan MP3EI terdapat berbagai...

Universitas Indonesia, 2013

T32658

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Maulana Hasanuddin, author

Perusahaan joint venture dalam penanaman modal asing di Indoneisa

Penanaman modal asing secara langsung di Indonesia harus dilakukan dalam bentuk pendirian perusahaan joint venture antara investor asing dengan investor nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Selain berdasarkan adanya ketentuan Undang-undang, pendirian perusahaan joint venture juga dilakukan berdasarkan pertimbangan politik, ekonomi, sosial dan budaya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T37829

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Satria Afif Muhammad, author

Kesiapan hukum penanaman modal Indonesia terhadap gagasan pembentukan investment court system dalam penyelesaian sengketa penanaman modal asing = Indonesia's investment law readiness towards the idea of investment court system establishment for settling international investment dispute

ABSTRACT
Saat ini telah lahir sistem alternatif penyelesaian sengketa investasi yaitu Investment Court System yang unggul dalam beberapa aspek seperti kepastian hukum, konsistensi, transparansi dan lain sebagainya. Skripsi ini mengambil tiga rumusan masalah yaitu untuk mengetahui apa itu Investment Court System, apa keunggulan dan kelemahan dari gagasan Investment Court System, dan untuk mengkaji penerapan gagasan Investment...

2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library