Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini akan membahas eksistensi penyelesaian sengketa penanaman modal melalui mekanisme investor-state dispute settlement ("ISDS") dalam perjanjian investasi internasional di lembaga arbitrase International Center for Settlement of Investment Disputes ("ICSID") dan Permanent Court of Arbitration ("PCA"), serta saran pengembangan penyelesaian ISDS melalui PCA yang dapat menjamin kepastian hukum dan mendukung kepentingan penanam modal asing (foreign investor) maupun negara penerima (host country). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif dengan metode penafsiran sistematis dan komparatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa PCA saat ini cukup banyak dimanfaatkan sebagai forum penyelesaian sengketa penanaman modal internasional dan khususnya untuk menyediakan dukungan institusional bagi arbitrase ISDS yang timbul dari perjanjian investasi internasional yang dilakukan diluar kerangka Konvensi ICSID. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal terkait dengan pengaturan penyelesaian sengketa pada PCA yang dapat dilakukan perubahan agar penyelesaian sengketa bagi mekanisme ISDS melalui PCA dapat benar-benar menjamin kepastian hukum bagi kedua pihak.

---

This thesis is aimed to discuss the existence of investment dispute settlement through the investor-state dispute settlement ("ISDS") mechanism in international investment agreements settled through the International Center for Settlement of Investment Disputes ("ICSID") arbitration and the Permanent Court of Arbitration ("PCA"), as well as suggestions for developing ISDS mechanism through the PCA that can guarantee legal certainty and support the interests of foreign investors and host countries. This research is normative legal research and uses secondary data which are analyzed descriptively by a method of systematic and comparative interpretation. The results of the study revealed that the PCA is currently quite widely used as a forum for resolving international investment disputes and in particular to provide institutional support for ISDS arbitration arising from international investment agreements carried out outside the framework of the ICSID Convention. Nonetheless, there are a number of things related to the dispute resolution arrangements in the PCA that can be improved so that the dispute resolution for the ISDS mechanism through PCA can truly guarantee legal certainty for both parties."

"Prinsip keterbukaan atau disclosures sebagai perwujudan asas transparansi dalam good corporate governance merupakan komponen terpenting di dalam industri sekuritas (pasar modal) dimanapun. Prinsip keterbukaan bertujuan menjaga kepercayaan investor, menciptakan pasar yang efisien dan memberikan perlindungan investor. Tesis ini membahas bagaimana Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya mengatur pelaku pasar modal menunjang pelaksanaan prinsip keterbukaan, bagaimana peran Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dalam menunjang pelaksanaan prinsip keterbukaan serta bagaimana pengaruh sengketa hukum pihak ketiga yang melibatkan aset kelolaan (JORR S) PT Jasa Marga (Persero) Tbk. ditinjau dari prinsip keterbukaan dalam rangka perlindungan investor. Penulisan tesis mendasarkan pada penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif dengan tipe penelitian diagnostik dan evaluatif yang bersifat deskriptif. Penelitian menghasilkan simpulan pertama, bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas belum cukup memadai mengatur pelaksanaan prinsip keterbukaan yang memberikan perlindungan investor publik, kedua Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya masih belum cukup memadai memberikan kejelasan mengenai standar penentuan fakta atau peristiwa material dalam pelaksanaan prinsip keterbukaan dan tidak pula memberikan batasan yang tegas mengenai materialitas besarnya kerugian dalam transaksi benturan kepentingan, ketiga sengketa hukum pihak ketiga yang melibatkan aset kelolaan (JORR S) belum cukup memadai diungkapkan oleh PT Jasa Marga dalam pelaksanaan prinsip keterbukaan karena belum memenuhi unsur Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.1, keempat satu-satunya akta relaas yang pembuatannya secara tegas diharuskan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dibuat oleh Notaris adalah berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Independen untuk transaksi benturan kepentingan.

---

Principle of disclosures shall be regarded as the existence of the principle of transparency in the spirit of the good corporate governance and thus regarded as the foremost important component in the security industry (capital market) anywhere in the world. Principle of disclosure is intended to protect the investors? confidence/trust, to create an efficient market and to provide protection to the investors. This thesis analyses: how the Law number 40 year 2007 regarding the Limited Liability Company and the Law number 8 year 1995 regarding the Capital Market and all its relevant regulations which regulates the stakeholders of the Capital Market to execute the principle of disclosure, how is the role of the Notary as the Supporting Professionals of the Capital Market in the implementation of the principle of disclosure as well as how is the influence of the dispute of the third party which involved the asset under management of PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JORR S) is to be viewed from the point of view of principle of disclosure in the relation of the protection of investors. This thesis is based on the library research which is characterized as normative law with diagnosed and evaluative with the touch of descriptive research type. This research concludes that firstly, the Law of the Limited Liability is not sufficient in regulating the principle of disclosure which is able to provide protection to the investors, secondly, both the Capital Market Law and its relevant regulations are still not sufficient to provide explanation regarding the standard determination of the material fact and or material event in the implementation of the principle of disclosure and did not provide a clear definition regarding the magnitude of loss in the conflict of interest transactions."

"Dengan dikeluarkannya Paket Deregulasi di bidang perbankan tahun 1988 atau lebih dikenal dengan PAKTO 1988, maka jumlah bank yang ada di Indonesia semakin bertambah. Penambahan jumlah . bank tersebut juga diikuti dengan berbagai permasalahan yang banyak timbul akhir-akhir ini, terlebih-lebih dengan semakin meningkatnya bank-bank yang menjual sahamnya di pasar modal. Sorotan maupun kritik tidak hanya ditujukan pada pihak perbankan saja, melainkan juga kepada pihak Bank Indonesia yang terlihat kurang tegas dan banyak melakukan Trial and Error dalam usahanya mengembangkan industri perbankan dan pihak lain yang terkait dalam hal ini Ikatan Akuntan Indonesia dan Badan Pelaksana Pasar Modal yang kurang tanggap dalam menerapkan peraturan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari berbagai kasus yang terjadi pada industri perbankan, dibutuhkan suatu analisa yang lebih mendalam agar investor khususnya dan masyatakat pada umumnya dapat meningkatkan awareness mereka terhadap resiko industri perbankan.Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan peneli-tian untuk menganalisa berbagai resiko yang dapat terjadi pada industri perbankan melalui laporan keuangan. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kapada pihak perban¬kan, pihak Akuntan Publik, BAPEPAM dan BEJ, para Akademisi, para Pengamat Perbankan, para Investor Badan maupun investor Perseorangan. Dari hasil yang diperoleh melalui kuesioner tersebut, maka dapat diketahui berbagai pendapat para responden tersebut dalam merangking resiko industri perban¬kan, maupun hal-hal yang dapat dilakukan dalam meminimisasi resiko-resiko tersebut melalui laporan keuangan.Dari hasil penelitian yang dilakukan terlihat bahwa tingkat resiko yang ditemukan masih kurang dari 20%, yang berarti bahwa resiko investasi pada industri perbankan masih tergolong rendah. Resiko kredit macet dan pengendalian manajemen merupakan hal yang paling memprihatinkan industri perbankan maupun pihak-pihak lain saat ini karena kedua hal tersebut sangat berkaitan erat dalam melemahkan kinerja perbankan. Meskipun masih belum memadai, namun laporan keuangan masih dapat membantu para pemakai laporan keuangan dalam menganalisa resiko industri perbankan. Resiko-Resiko yang terjadi pada industri perbankan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor internal bank itu sendiri yang tercermin dari berbagai pelanggaran yang dilakukan pihak bank memanfaatkan kelemahan peraturan yang ada. Para analis perbankan juga sepakat bahwa untuk saat ini mereka lebih cenderung untuk melakukan investasi jangka pendek yang disebabkan oleh ketidakpastian industri perbankan secara jangka panjang.Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa pihak Bank Indonesia harus lebih ketat dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap bank-bank untuk melindungi kepentingan nasional. Pihak BAPEPAM juga dituntut untuk semakin meningkatkan perannya dalam melaporkan informasi-informasi yang sekiranya berguna bagi investor dalam meminimisasi resiko. Pihak perbankan sendiri dituntut untuk melaksanakan Prudent Banking dalam melaksanakan aktivitasnya namun bukan berarti mereka meupakan tugasnya sebagai Agent of Development. Pihak Ikatan Akuntan Indonesia harus terus mengikuti perkembangan dunia usaha umumnya dan perbankan khususnya untuk dapat memberikan kontribusi yang jelas kepada masyarakat dengan selalu tanggap atas berbagai masalah dan kebutuhan masyarakat. Terakhir adalah bahwa Industri perbankan sangat dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi, perbankan itu sendiri memang sangat terpengaruh oleh iklim yang diciptakan oleh pemerintah. Namun dalam kondisi bagaimanapun pihak perbankan harus menjaga integritasnya ditengah masyarakat, yang berarti bahwa industri perbankan harus dapat bertahan dalam situasi yang tersulit sekalipun karena hal ini menyangkut kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan itu sendiri."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara insiders ownership, institutional investors, insiders and institutional dispersion, firm growth, firm size, asset structure, firm profitability dan tax rate terhadap kebijakan hutang. Penelitian ini dilakukan terhadap 21 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2001 hingga 2003.Metode penelitian yang digunakan yaitu metode regresi linier berganda yang menguji apakah variabel - variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Variabel independen yang digunakan yaitu insiders ownership, institutional investors, insiders and institutional dispersion, firm growth, firm size, asset structure, firm profitability dan tax rate, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kebijakan hutang.Setelah melalui serangkaian pengujian asumsi klasik multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi, ternyata tidak ditemukan asumsi yang tidak memenuhi pengujian asumsi klasik. Dengan demikian dalam penelitian ini tetap difokuskan pada variabel insiders ownership, institutional investors, insiders and institutional dispersion, firm growth, firm size, asset structure, firm profitability dan tar rate terhadap kebijakan hutang.Setelah melalui pengujian hipotesa dengan uji t-test maka didapatkan bahwa insiders and institutional dispersion, firm size dan asset structure berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan utang sedangkan firm profitability berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan utang, insiders ownership dan tax rate berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kebijakan utang, institutional investors dan firm growth berpengaruh negatif dan tidak signifikan dengan kebijakan utang. Berdasarkan hasil uji keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependen (uji-F) menunjukkan adanya pengaruh dan signifikan terhadap kebijakan utang. Hal ini mendukung penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Mohd, et al, Titman dan Wessel (1988) dan Jensen, el al. (1992).

---

The purpose of this study is to examine the influence of insider ownership, institutional investors, insiders and institutional dispersion, firm growth, firm size, asset structure, firm profitability and tax rate on debt policy. This study was conducted in 21 firms listed in Jakarta Stock Exchange in 2000 - 2003.

Hypothesis testing is used to examine the significance or insignificance of independent variables influence on the dependent variable. The independent variable use in this study are insiders ownership, institutional investors, insiders and institutional dispersion, firm growth, firm size, asset structure, firm profitability and tar rate while the dependent one is debt policy.

Classical assumption test shows that there is no multicollinearity, autocorrelation and heteroscedastisity among those independent variables in the regression model.

Through the t-test hypothesis testing, we have results, which proved that insiders and institutional dispersion, firm size, asset structure have positive and significant influence on debt policy, firm profitability influence debt policy negatively and significantly on debt policy, insiders ownership and tax rate influence debt policy positively and insignificantly on debt policy while institutional investors and firm growth influence debt policy negatively and insignificantly on debt policy. Based on the result testing independent variables on dependent variable (F-test) indicates that there is significant influence on debt policy. This finding support the previous studies held by Mohd, et al. (1998), Titman and Wessel (1988) and Jensen, et al. (1992)."

"Managers of multinational organizations are struggling to win the strategic competition for the hearts and minds of external stakeholders. These stakeholders differ fundamentally in their worldview, their understanding of the market economy and their aspirations and fears for the future. Their collective opinions of managers and corporations will shape the competitive landscape of the global economy and have serious consequences for businesses that fail to meet their expectations. This book argues that the strategic management of relationships with external stakeholders i.e. Corporate Diplomacy, is not just canny PR, but creates real and lasting business value. Using a mix of examples, practically relevant tools and considered perspectives, the book hones in on a fundamental challenge that managers of multinational corporations face as they strive to compete in the 21st century. As falling communication costs shrink the distance between external stakeholders, shareholder value is increasingly created and protected through a strategic integration of the external-stakeholder-facing functions. These include government affairs, stakeholder relations, sustainability, enterprise risk management, community relations and corporate communications. Through such integration, the place where business, politics and society intersect need not be a source of nasty surprises or unexpected expenses. Most of the firms profiled in the book are now at the frontier of corporate diplomacy but they did not start there. Initially, they experienced delays or disruptions to their operations, higher costs, angry customers, or thwarted attempts at expansion. Eventually, the managers of these companies developed smarter strategies for stakeholder engagement. They became corporate diplomats. This book draws on their experiences to take the reader to the forefront of stakeholder engagement and to highlight the six elements of Corporate Diplomacy."