Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kegiatan perbankan syari'ah telah diterima sebagai altematif dalam sistem perbankan nasional melalui keputusan Undang-undang. Sebagai satu sistem, kaidah¬kaidah atau prinsip-prinsip syari'ah yang digunakan dikenal sebagai prinsip bagi-hasil dan bukan prinsip "bunga". Artinya Iembaganya menerapkan metode profit and loss sharing dalam melayani nasabah/debitumya. Produk layanan syari'ah dikeluarkan sebagai fatwa dari Dewan Syari'ah Nasional, sedang aplikasinya diawasi oleh masing-masing Dewan Pengawas Syari'ah yang ada di setiap lembaganya. Pada tahap awal, sistem dan prosedur pelayanan nasabah/debitur dan pelaksanaan kegiatan administrasi perbankannya, dikembangkan dengan memakai banking best practices, karena lembaga keuangan syari'ah juga dituntut agar sehat (menerapkan good corporate governance). Pengelolaan lembaganya dilakukan dengan mensinergikan nilai¬-nilai syari'ah dengan tuntutan operasional, sepanjang hal itu tidak bertentangan/dilarang dalam syari'ah. Namun di sisi lain hal tersebut telah menimbulkan dampak kerancuan pemikiran pada sebagian masyarakat muslim atas keabsahan kegiatan perbankan syari'ah dalam praktek. Tesis ini meneliti masalah sengketa transaksi pembiayaan dalam lingkup kondisi perbankan syari'ah sebagai sistem pilihan, dengan berbagai masalah intemalnya dan masalah ekstemal yang bukan Islami. Alasan pemilihan topik kajian adalah karena kasus transaksi pembiayaan banyak ditemukan juga pada kegiatan perbankan konvensional. Penyebab utama dart sengketa tersebut ditemukan pada "akad" sebagai basil rumusan kesepakatan yang dipersyaratkan memenuhi kriteria tertentu, agar dapat "menghalalkan" isi akad bersangkutan. Akad disusun sebagai kontrak atau perjanjian pelaksanaan transaksi pembiayaan dan salah satu produk layanan syari'ah. Hasil analisis menunjukan bahwa sengketa timbul karena wanprestasi di pihak nasabah/debitur. Sementara hal itu juga diperkuat terutama karena belum cermat dan tertibnya para pengelola perbankan syari'ah dalam menyusun akad bersama dengan pihak nasabahldebitumya. Mengingat kegiatan syari'ah memiliki prospek yang luas, dan juga berkaitan secara emosional dengan sebagian besar masyarakat yang muslim, maka diperlukan penyempurnaan atas aspek kelembagaannya. Penyempumaan terutama dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatannya dengan sistem dan prosedur serta ketentuan¬-ketentuan hukum yang lengkap. Langkah tersebut harus pula dikaitkan dengan pembenahan Lembaga Arbitrase Syari'ah Nasional, agar menjadi profesional dan dikenal luas oleh masyarakat syari?ah, khususnya untuk menyelesaikan sengketa syari'ah. Seperti diketahui langkah itu hanya akan dilakukan kalau lembaga Isiah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan lebih dahulu dalam proses penyelesaian sengketa, temyata tidak berhasil mewujudkan win-win solution bagi pihak-pihak yang bersengketa. Untuk memahami hal terrsebut diperlukan penguasaan atas ketentuan syari'ah secara mendalam, diantaranya melalui Cara menyandingkannya berbagai ketentuan hukum positif (KUH Perdata buku 3) yang terkait. Hasilnya temyata banyak memberi manfaat.

---

Syari'ah banking, by law in the dynamic of national banking becomes an alternative for other banking system we have before. That system is classified as conventional banking, which apply interest method for their service activities. On the contrary it is known as "riba" which is prohibited for Muslim. So syari'ah banking was set up for public choice, which uses different method called profit and loss sharing method. Syari'ah banking has a range of syari'ah products, which have been provided and distributed through "fatwa" by Dewan Syari'ah Nasional. The implementation of those products would be supervised by Dewan Pengawas Syari'ah at each syari'ah bank. Since the growth and development of syari'ah banking are still at early period, no syari'ah experiences could help orderly and effectively the management to manage financing transaction. They need very much an effective system and procedures, which available at present by considering and utilizing general banking best practices. Usually as a fact the practices are dissimilar with syari'ah practices. But the distinctions has been accepted, since are not prohibited by syari'ah principles. All of it had done to fulfill "good corporate governance" requirements in banking practices. The research topic is chooser concerning a dispute of financing contract transaction, among bank and its client or debtor during application of "akad" or contract for a certain syari'ah product services, such as: mudharabah, musyarakah, and murabahah. Using two cases of dispute resolution by arbiter services, we can conclude that most probable cause is any failure of client or debtor to perform as promised in a contract. It is also prompt by some weaknesses such as incorrect and inaccurate work on behalf of management syari'ah banking itself. Those conditions tend to growth due to the increase of dynamic of banking activities. If a problem of breaths of contract occurs, first step to be taken is syari'ah bank should provide an event for implementing islah, which known as first phase for media to reach win-win solution for a both party which tied up in a contract. It is proposed to do sufficient actions for improving the process in producing "akad", by (a) apply precisely a rule and fulfill the requirements; (b) evaluating potential problems; (c) helping client understood what they have in a contract. Improving their banking system and procedures as well as making Lembaga Syari'ah Nasional to be known as syari'ah arbiter institution would support syari'ah banking in serving the need of Islamic banking.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan aktivitas berkelanjutan terhadap kinerja keuangan dengan moderasi Dewan Pengawas Syariah pada bank Islam di Asia. Aktivitas berkelanjutan diukur berdasarkan Global Reporting Initiative yang telah disesuaikan dengan konsep maqasid syariah terdiri dari aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, kinerja keuangan bank syariah diukur pada periode saat ini dan periode masa mendatang, sedangkan Dewan Pengawas Syariah diukur berdasarkan keragaman karakteristik yang terdiri dari jumlah, reputasi, pengalaman, latar belakang, dan tingkat pendidikan. Sampel pada penelitian adalah 58 bank Islam yang terdapat di wilayah Asia untuk tahun pengamatan 2015 hingga 2018. Hasil regresi menunjukkan bahwa aktivitas berkelanjutan memiliki hubungan positif terhadap kinerja keuangan bank syariah pada periode saat ini maupun periode masa mendatang, namun Dewan Pengawas Syariah tidak dapat memperkuat hubungan positif aktivitas berkelanjutan terhadap kinerja keuangan baik pada periode saat ini, maupun periode masa mendatang. Temuan ini membuktikan bahwa shareholder lebih tertarik untuk menanamkan modalnya pada bank syariah yang memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi. ......This study aims to empirically examine the relationship between sustainable activities and financial performance by sharia supervisory board’s moderation in Islamic banks in Asia. Sustainable activities are measured based on Global Reporting Initiative which have been adjusted to the concept of maqasid sharia consisting of economic, environmental, and social aspects, the financial performance of Islamic banks is measured in the current and future periods, while the sharia supervisory board is measured based on the diversity of characteristics consisting of the board size, reputation, experience, background, and level of education. This study used 58 Islamic banks in Asia from 2015 - 2018. Regression results showed that sustainable activities have a positive relationship on the financial performance of Islamic banks in the current and future periods, but sharia supervisory board can not strengthen the relationship between sustainable activities and financial performance, both in the current and the future periods. These findings prove that shareholders are more interested in investing at Islamic banks that have high social and environmental responsibility.

Abstrak :
Ketatnya peraturan dan persyaratan yang berlaku pada perbankan membuat masyarakat golongan ekonomi lemah sulit memiliki akses ke perbankan sehingga muncul lembaga keuangan nonbank yang berfungsi seperti bank, dengan persyaratan yang lebih mudah dan tidak terikat pada peraturan perbankan, yaitu shadow banking. Namun kurangnya peraturan bagi shadow banking menyebabkan pertumbuhan lembaga ini harus diantisipasi agar tidak menimbulkan efek buruk pada perekonomian apabila terjadi masalah. Hal ini berlaku juga pada shadow banking di keuangan syariah. Tumbuhnya lembaga keuangan syariah nonbank seperti pegadaian syariah, dana pensiun syariah, perusahaan pembiayaan syariah, walau belum sebanyak konvensional, memerlukan adanya dukungan berupa regulasi dan supervisi. Tesis ini bermaksud untuk mengamati perkembangan shadow banking syariah di Indonesia, mengetahui persepsi pelaku terhadap prospek perkembangannya, mengetahui masalah yang ada di shadow banking syariah di Indonesia, serta merekomendasikan sejumlah kebijakan untuk mengatasinya. Hasil survei menunjukkan perkembangan shadow banking syariah di Indonesia belum menunjukkan tren peningkatan yang pesat dan belum mampu meningkatkan pangsa pasar industri jasa keuangan syariah, yang hingga kini belum mencapai 5%. Kurangnya regulasi yang mendukung dan memfasilitasi perkembangan shadow banking syariah dibandingkan dengan konvensional menjadi salah satu kendala selain kurangnya inovasi produk syariah, kurangnya sumber daya manusia yang memahami syariah, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Namun demikian, persepsi pelaku terhadap prospek perkembangan shadow banking syariah menunjukkan hasil yang cukup optimis. Indeks yang dicapai sebesar 83,89 menunjukkan tingkat optimisme pelaku untuk tumbuh dan berkembang bersama perbankan syariah meningkatkan penetrasi pasar industri jasa keuangan syariah secara nasional. Untuk mendukung pertumbuhan shadow banking syariah, diharapkan adanya regulasi yang bersifat memudahkan dan memfasilitasi, bukan malah memberatkan atau menyulitkan pelaku industri shadow banking syariah. Koordinasi dan sinergi dari para stakeholder juga diharapkan mampu meningkatkan penetrasi pasar shadow banking syariah. ...... The tight regulations and requirements in the banking sector make it difficult for low income people to have an access to financial institutions. The condition raise the growth of nonbank financial institutions having similar function with the bank, especially with easier regulations and requirements, called shadow banking. Nonetheless, there are only few regulations maintaining the growth of shadow banking to anticipate risks in order to stabilize the economic situation. The shadow banking is also applicable in islamic finance industry. The growth of sharia shadow banking institution, for example sharia pawn, sharia pension fund and sharia financing, require supportive regulations and supervisions, although the growth is less than the conventional shadow banking. The purpose of the thesis is to assess the sharia shadow banking in Indonesia, particularly it assess its regulation, product innovation, performance, human capital, and people's understanding. The survey shows that the growth of sharia shadow banking in Indonesia does not significantly affect the sharia market share, which currently less than 5%. It is related to the limitation of the regulations, product innovations, human capitals and people's understanding of sharia system. Nevertheless, the 83,89 perception index shows that people in the industry is fairly optimistic that, with support of the stakeholders, the sharia market share will immediately increase. Such support can be shown by developing and implementing regulations that facilitate the industry and coordinating institutions.

Abstrak :
Kemampuan perbankan syariah untuk mempertahankan kualitas aset yang baik atau tingkat pembiayaan bermasalah yang rendah dalam periode pertumbuhan yang cepat merupakan tantangan bagi perbankan syariah. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator yang perlu diamati karena sifatnya yang fluktuatif dan tidak pasti sehingga penting untuk dicermati dengan kehati-hatian. Hal inilah yang akan diteliti dalam tesis ini, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah perbankan syariah Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa kinerja industri Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia dari bulan Desember tahun 2000 sampai dengan bulan Desember tahun 2013. Variabel independen diidentifikasi berdasarkan turunan dari model perilaku perbankan yang dikembangkan oleh Freixas dan Rochet. Berdasarkan data sekunder dirumuskan model ekonometri. Hasil penelitian menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi rasio pembiayaan bermasalah perbankan syariah di Indonesia adalah imbal hasil pembiayaan (rata-rata tertimbang), jumlah pembiayaan perbankan syariah, imbal hasil pembiayaan mudharabah, jumlah profit perbankan syariah, dan rasio pembiayaan bermasalah perbankan syariah periode sebelumnya. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan maka rekomendasi yang dapat diberikan baik kepada Pemerintah, regulator, dan perbankan syariah adalah : i) Untuk mendiversifikasi risiko, perbankan syariah diharapkan dapat lebih menyeimbangkan portofolio komposisi pembiayaan antara akad murabahah dan akad lainnya, dan ii) Pemerintah hendaknya terus menjaga stabilitas kondisi perekonomian Indonesia untuk membantu menekan jumlah pembiayaan bermasalah perbankan syariah yang berpotensi timbul di masa yang akan datang. ......The ability to maintain the optimum level of asset quality and non performing financing in the rapid economic growth period is a challenge for islamic banking. Non performing financing (NPF) is one of the indicators which needs to be concerned because of its volatility. It should also be monitored with prudent banking principles. This research is conducted to find factors that influence Non Performing Financing in the Indonesian Islamic Banking Industry. This research uses quantitative method by using econometric model which is constructed based on the banking behavior models in a competitive banking sector theory which developed by Freixas and Rochet, and former researches. Particularly, the thesis aims to analyze industry behavior in the Indonesian islamic banking. Based on the empirical analysis, it is confirmed that some factors that influence NPF in the Indonesian Islamic Banks are financing rate (weighted average method), amount of financing, mudharabah financing rate, amount of profit, and former NPF ratio itself. Based on the findings, the research suggests two main recommendations for the islamic banks and government. Firstly, Islamic banking is expected to balance its financing portfolio between murabaha financing and the others. Secondly, the government should maintains economic stability in order to reduce the number of NPF that could potentially arise in the future.

Abstrak :
ABSTRAK
Penerapan integrasi sektor keuangan di kawasan ASEAN yang akan diterapkan melalui MEA pada tahun 2020 akan menjadi peluang sekaligus tantangan bagi industri perbankan syariah di Indonesia. Berkurangnya hambatan untuk memasuki pasar indonesia yang besar dan luas menyebabkan perbankan syariah akan menghadapi persaingan yang lebih ketat daripada kondisi saat ini. Penelitian ini mengukur tingkat kesiapan sektor perbankan syariah dalam menghadapi MEA. Metode pengukuran dilakukan dengan membuat komposit indeks yang diberi nama readiness index. Readiness index merepresentasikan tingkat kesiapan industri perbankan syariah dilihat dari empat faktor penentu, yaitu faktor industri, faktor kesesuaian dengan prinsip ? prinsip syariah, faktor kebijakan otoritas perbankan dan yang terakhir faktor researcher?s views. Hasil perhitungan readiness index diperoleh dari hasil survei dan pengisian kuesioner kepada empat pihak yaitu ulama, praktisi perbankan syariah, otoritas perbankan dan researchers. Nilai skor readiness index diperoleh sebesar 69,47 menunjukkan bahwa industri perbankan syariah telah siap dalam menghadapi penerapan MEA, dengan kontribusi terbesar berasal dari faktor kesesuaian dengan prinsip ? prinsip syariah. Faktor ini menjadi keunggulan industri perbankan syariah dalam menghadapi pasar bebas ASEAN. Agar industri perbankan dapat lebih meningkatkan lagi kesiapannya, maka sebaiknya bank syariah melakukan perluasan jaringan bisnis dan meningkatkan kualitas IT, serta berinovasi dalam pengembangan produk dan meningkatkan service excellent. Visi pengembangan bisnis perusahaan menjadi perusahaan berskala internasional harus diimplementasikan dalam bentuk strategi dan tata kelola yang baik.

---

ABSTRACT
Implementation of financial integration in ASEAN that will be applied through MEA in 2020 will lead to less entry barriers for ASEAN financial institutions to enter the Indonesian market. Thus, Islamic banks in Indonesia will be forced to face highly competitive industry. This study attempts to measure the level of readiness of the Islamic banking sector in facing the implementation of MEA. The measurement method used in this research is conducted by creating a composite index, namely readiness index. Readiness index in this study represents the degree of readiness of the Islamic banking industry, which is composed by four determinants namely industry, shari?a compliance, banking regulation and policy, and also the researcher views. Readiness index is obtained from the result of questionnaires filled out by four parties, Islamic scholars, the practitioners of Islamic banking, banking authorities and the researchers in islamic banking area. Readiness index scores at 69.47 indicate that the Islamic banking industry is ready and well prepared to overcome the competition within MEA. The largest contribution coming from shari?a compliance determinant. Shari?a compliance becomes the competitive advantage for Islamic banking industry in facing the ASEAN free market. In order to further enhance its readiness, then Islamic banks needs to expand their networks and improve their IT quality, innovate in product development and enhance service excellent. Islamic bank?s vision to become internationally known as the best in the asia should be implemented in the form of strategies and good governance.

Abstrak :
Perilaku nasabah pemilik tabungan dan deposito di perbankan syariah, khususnya di Pulau Jawa, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Tingkat bagi hasil merupakan satu dari tiga faktor yang yang dapat mengarahkan keputusan nasabah untuk menggunakan sebuah bank syariah atau meninggalkan sebuah bank syariah yang diteliti dalam tesis ini. Ditemukan bahwa tingkat bagi hasil lebih berpengaruh saat nasabah mengambil keputusan untuk memilih sebuah bank syariah dibanding saat ia memutuskan untuk meninggalkan sebuah bank syariah. Hampir seluruh nasabah bank syariah di Pulau Jawa juga adalah nasabah bank konvensional. Sebagian dari mereka melakukan perbandingan antara tingkat bagi hasil yang mereka terima dari bank syariah dengan tingkat bunga simpanan mereka di bank konvensional. Mereka memiliki harapan agar bank syariah memberikan bagi hasil yang kompetitif. Mereka juga belum siap dengan prinsip profit and loss sharing yang seharusnya menjadi sifat akad mudharabah yang sesungguhnya.

---

Syari`a banking depositors behaviours, in Java Island, are affected by many factors. Rate of return of their saving and time deposit accounts is one of three variables that has been researched in this study and found correlated with depositor`s decision toward using a syari`a bank and leaving one. Even though, the correlation is higher when depositors choosing syari`a bank rather than leaving one. While almost all syari`a bank depositors are also depositors in conventional bank, almost half of them said that they were comparing the rate of return of their syari`a bank accounts with their conventional bank interest rate. They do have expectation that syari`a bank can give them a competitive rate of return. The study also found that these depositors are not ready yet with profit and loss sharing concept as mudharabah contract nature in Islamic financial system.

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu fungsi bank adalah memberi pinjaman berupa pembiayaan suatu poyek. Istilah kredit investasi, kredit modal kerja dan revolving /credit adalah beberapa contoh produk produk pembiayaan yang ditawarkan oleb bank konvensional.

Namun dalam beberapa tahun terakhir ini telah berdiri Lembaga-lembaga keuangan yang dalam pengoperasiannya berbeda dengan sistem bank-bank konvensional pada umumnya Institusi keuangan ini menggunakan sistem perbankan yang berlandaskan syariah Islam. Oleh karena ini sistem ini sering diistilahkan dengan sistem bank syariah untuk membedakaniiya dengan istilah bank konvensional. Sistem ini memang relatif baru di Indonesia, akan tetapi sebenarnya telah lama dikenal dan telah dìterapkan di negara-negara Islam seperti di Malaysia, Sudan, Mesir dan Emirat Arab. Untuk Indonesia baru mempergunakan sistem perbankan bagi hasil ini sejak tahun 1991.

Sebagaimana bank konvensional, bank syariah ini juga mempunyal fungsi perantara (intermediaries), yaitu menjembatani kepentingan orang yang membutuhkan dana dengan yang memiliki kelebiban dana. Akan tetapi bank syariah ini juga mempunyal fungsi amanah sebingga berkewajiban menjaga dan bertanggungjawab atas keamanan dana yang disimpan dan slap apabila dana tersebut ditarik kembali sesuai dengan perjanjiannya.

Perbedaan azasi antara kedua jenis bank, yaitu antara bank syariah dan bank konvensional dengan sistem bunga, terletak pada fungsinya sebagai lembaga penitipan dana, pemerata pendapatan dan sarana untuk memerangi kerniskinan. Pada bank syarìah dana dazj masyarakat menipakan penyertaan modal sebingga berhak memperoleh bagian keuntungan

Sementara itu pada bank konvensional dianggap sebagai pinjaman yang diberi hak untuk mendapatkan bunga

Sebagaimana bank konvensional, bank syariah ini juga memiliki berbagai macam produk Pembiayaan. Namun berdaSarkan Prinsip penghitungannya, produk pembiayaan bank syariah dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

? produk pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hash yaitu bank membiayai seiuruh atau sebagian kebutuhan dana usaba, kemudian hasil usaha itu dibagi bersama antara bank dan debitur sesuai dengan ketentuan yang telab disepakati oleh kedua belah pihak. Produk pembiayaan ini ada dua yaitu Mudharabah dan Musyarakah.

? produk pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli terdiri dari:

? transaksi bank membeli barang secara tunai dan penjual.

? transaksí bank menjual barang tersebut secara cicilan ke debitur.

Dalam prosedur pemberian pembiayaan ini bank konvensional menetapkan adanya jaminan sesuai dengan UUP No 14 tahun 1967 pasal 24, dalam bank syariah jaminan tidak disyaratkan walaupun pihak bank dapat memintanya sebagai tindakan berjaga-jaga jika terjadi permasalahan dalam pengembalian pinjaman pembiayaan tersebut.

Dan jika teijadi kasus pembiayaan yang bermasalah, yang dapat saja terjadi karena berbagai hal, maka bank syariah juga memiliki beberapa pendekatan yang berdasarkan syariah Islam. Dasar pendekatan penyelesaian masalah ini yang terpenting adalah hubungan yang terjadi antara pihak bank dan pihak debitur adalah hubungan kemitraan. Sehingga dalam pengambilan keputusan, pihak bank juga selalu mempertimbangkan b]hasil yang akan diperoleh bagi pihak debitur. Disinilah perbedaan yang jelas terlihat dibandingkan dengan pendekatan yang dilakukan oleh bank konvensional,

Abstrak :
Terbatasnya produk perbankan syariah dalam menunjukkan ciri khasnya pada akad mudharabah menjadi salah satu pemicu lambatnya pertumbuhan market share yang baru mencapai 7,09% per Desember 2022 berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan. Dilain sisi, penerapan Sharia Restricted Intermediary Account (SRIA) sebagai inovasi bank syariah membutuhkan instrumen kebijakan makroprudensial agar mampu menjaga stabilitas keuangan pada sektor perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplorasi inovasi produk SRIA di perbankan syariah berdasarkan kerangka Concept Note yang telah disusun oleh Komite Nasional Ekonomi & Keuangan Syariah (KNEKS) terhadap Instrumen Kebijakan Makroprudensial di Indonesia berupa Giro Wajib Minimum (GWM), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) Syariah, dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) Syariah karena instrumen tersebut masih belum mencapai konsensus dalam ketentuannya pada produk SRIA. Metode awal yang digunakan yaitu metode Systematic Literature Review (SLR) dengan teknik analisis konten secara empiris dan teoretis terhadap artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi. Sebanyak 509 artikel diperoleh dan secara bertahap disaring berdasarkan kriteria kelayakan sehingga menghasilkan 23 artikel final layak analisis. Secara garis besar, 15 artikel empiris mengenai PSIA (Profit Sharing Investment Account) dan instrumen makroprudensial mengemukakan bahwa implementasi produk PSIA membutuhkan ketentuan instrumen kebijakan makroprudensial yang akomodatif sesuai dengan karakteristiknya. Aspek risiko produk PSIA berupa risiko likuiditas dan risiko investasi menjadi yang paling dikhawatirkan mampu mengguncang kestabilan moneter perbankan syariah dalam jangka panjang. Sementara, 5 artikel teoretis lainnya menekankan konsep PSIA yang merupakan produk investasi sehingga hakikatnya akad mudharabah yang digunakan tidak menjamin nilai pokok pengembalian secara alamiah. Metode berikutnya menggunakan Delphi dua putaran dengan melibatkan persepsi responden ahli dalam bidang perbankan syariah maupun kebijakan makroprudensial di Indonesia. Temuan yang didapatkan yaitu seluruh ketentuan kebijakan makroprudensial terhadap mencapai konsensus pada putaran kedua dengan mekanisme GWM berada di rentang 2%-7,5%, RIM Syariah pada rentang 84-92%, dan PLM Syariah 4,5%. Khusus instrumen RIM dan PLM, hasil konsensus mengungkapkan diperlukan penyesuaian fleksibilitas kembali sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia jika SRIA diterapkan. Sementara itu konsep akad mudharabah muqayyadah pada SRIA juga mencapai konsensus apabila akad mudharabah SRIA termasuk kedalam kategori mudharabah madhmunah sesuai fatwa DSN MUI No. 118 tentang Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah. ...... The limited products of Islamic banking in showing their characteristics in mudharabah contracts is one of the triggers for the slow growth in market share which only reached 7.09% as of December 2022 based on data from the Financial Services Authority's Islamic Banking Statistics. On the other hand, the implementation of the Sharia Restricted Intermediary Account (SRIA) as an innovation for Islamic banks requires macroprudential policy instruments to be able to maintain financial stability in the banking sector. This study aims to analyze and explore SRIA product innovation in Islamic banking based on the Concept Note framework that has been prepared by the National Sharia Economic & Finance Committee (KNEKS) on Macroprudential Policy Instruments in Indonesia in the form of Statutory Reserves (GWM), Sharia Macroprudential Intermediation Ratio (RIM), and Sharia Macroprudential Liquidity Buffer (PLM) because these instruments have yet to reach consensus on their provisions on SRIA products. The initial method used is the Systematic Literature Review (SLR) method with empirical and theoretical content analysis techniques for scientific articles published in reputable international journals. A total of 509 articles were obtained and gradually filtered based on eligibility criteria to produce 23 final articles worthy of analysis. Broadly speaking, 15 empirical articles on PSIA (Profit Sharing Investment Account) and macroprudential instruments argue that the implementation of PSIA products requires provision of accommodative macroprudential policy instruments according to their characteristics. The risk aspects of the PSIA product, in the form of liquidity risk and investment risk, are the most worrying about being able to shake the monetary stability of Islamic banking in the long term. Meanwhile, 5 other theoretical articles emphasize the concept of PSIA which is an investment product so that in essence the mudharabah contract used does not guarantee the natural principal value of return. The next method uses two rounds of Delphi involving the perceptions of expert respondents in the field of Islamic banking and macroprudential policies in Indonesia. The findings obtained are that all macroprudential policy provisions towards reaching consensus in the second round with the GWM mechanism are in the range of 2% -7.5%, Sharia RIM is in the range of 84-92%, and Sharia PLM is 4.5%. Particularly for the RIM and PLM instruments, the consensus results reveal that flexibility adjustments are needed again in accordance with Bank Indonesia regulations if the SRIA is implemented. Meanwhile, the concept of a mudharabah muqayyadah contract with SRIA also reached a consensus if the SRIA mudharabah contract was included in the mudharabah madhmunah category according to DSN MUI fatwa No. 118 concerning Guidelines for Guaranteeing Customer Deposits of Islamic Banks.

Abstrak :
Lembaga Perbankan Syariah di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib untuk mematuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat mengingat perannya sebagai lembaga intermediasi. Hal tersebut dilakukan menginat bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya lembaga perbankan syariah memiliki berbagai risiko. Ketika suatu pembiayaan mengalami permasalahan, maka dilakukanlah upaya-upaya penyelamatan pembiayaan tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan penyertaan modal sementara. Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi Bank Syariah dalam kegiatan penyertaan modal sementara. serta menganalisis upaya alternatif penyelesaian debitur ketika penyertaan modal sementara gagal. Penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan Penelitian Hukum Empiris, yaitu metode penelitian di mana hukum dianalisis sebagai manifestasi perilaku aktual dan gejala sosial yang tidak harus dikodifikasikan, melainkan dialami oleh individu dalam kehidupan sosialnya. Metodologi Penelitian ini menggunakan penelitian eksploratif dan preskriptif. Penelitian eksploratif digunakan untuk menyelidiki, meningkatkan pemahaman, menghasilkan konsep-konsep baru, menguraikan masalah, dan kemudian menentukan perlunya penelitian lebih lanjut. Penelitian preskriptif digunakan untuk dapat menemukan solusi-solusi atas apa yang perlu dilakukan dalam rangka menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap kegiatan penyertaan modal sementara oleh Bank Syariah diberikan melalui rangakain regulasi yang mengatur tentang penilaian kualitas aset, penerapan manajemen risiko, dan prinsip kehati-hatian. Terdapat alternatif penyelesaian debitur ketika penyertaan modal sementara mengalami kegagalan melalui mekanisme bridge institution dalam rangka melakukan transfer aset serta kewajiban suatu perusahaan pembiayaan syariah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap nasabah dan kreditur. ......Islamic Banking Institutions in Indonesia in carrying out their business activities are required to comply with prudential principles and sharia principles to maintain public trust given their role as intermediary institutions. This is done bearing in mind that in carrying out its business activities Islamic banking institutions have various risks. When a financing encounters a problem, efforts are made to save the financing. One effort that can be made is to carry out the debt-to-equity swap activities. The purpose of this thesis research is to analyze the legal protection for Islamic Banks in debt-to-equity swap activities. As well as analyzing alternative efforts to disband the debtor when the debt-to-equity swap fails. The writing of this thesis uses the Empirical Legal Research approach, which is a research method in which law is analyzed as a manifestation of actual behavior and social phenomena that do not have to be codified but are experienced by individuals in their social life. Methodology This study uses exploratory and prescriptive research. Exploratory research is used to investigate, increase understanding, generate new concepts, outline problems, and then determine the need for further research. Prescriptive research is used to be able to find solutions to what needs to be done to deal with these problems. Based on the results of the research conducted, it is concluded that legal protection for debt-to-equity swap activities by Islamic Banks is provided through a series of regulations governing the assessment of asset quality, application of risk management, and the prudential principle. There are alternative solutions for debtor when debt-to-equity swap fails through bridge institution mechanism in order to transfer assets and liabilities of an Islamic finance company in order to provide protection to its customers and creditors.

Abstrak :
Perbankan syariah sedang mengalami fase pertumbuhan yang sangat signifikan di Indonesia. Pada perkembangannya, terjadinya sengketa di perbankan syariah semakin banyak dan memerlukan suatu alternatif penyelesaian sengketa (APS) guna menghindari lamanya proses litigasi serta menjaga hubungan harmonis antara pelaku perbankan. Mediasi menjadi fokus penelitian karena dirasa dapat menjadi sarana win-win solution yang tepat untuk menyelesaikan sengketa. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pengaturan mediasi perbankan syariah sebagai APS di perbankan syariah setelah adanya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta untuk menganalisis peranan dan penggunaan mediasi perbankan syariah dari sudut pandang pelaku perbankan syariah baik melalui PA, lembaga perbankan, dan lembaga lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriftif. Ada pun hasil penelitian menyarankan kepada Pengadilan Agama untuk mensinergikan dengan kebutuhan terkait sumber daya manusia yang berkompeten di bidang perbankan syariah, pemerintah perlu menyeragamkan persepsi dan memastikan lembaga APS masih ada pasca keluarnya putusan MK No. 93/PUU-X/2012, pemerintah perlu mensinergikan dengan PA terkait pengaturan mediator, pemerintah perlu memastikan adanya transfer regulasi yang formil dan jelas antara BI dengan OJK, OJK perlu menambah jumlah mediator perbanka ......Islamic Banking is undergoing a significant growth phase in Indonesia. In its development, the disputes in Islamic Banking becoming more and require an alternative dispute resolution (ADR) process to avoid litigation and to maintain a harmonious relationship between bankers. Mediation becomes the focus of the research because it was felt to be a “win-win solution” means the right to resolve the disputes. Based on this background, this research aimed to examine the regulation of mediation rules as an ADR in Islamic Banking after UU No. 21 Tahun 2008, and to analyze the role and use of mediation from perspective of the Islamic Banking users through the Religious Courts, banking institutions, and other institutions. This research was conducted by using a qualitative with descriptive design. Results of the study suggest the Religious Courts to synergize with the needs of competent human resources in the field of islamic banking, government needs to ensure the same perception that ADR institution still exist after the decision of the Constitusional Court No. 93/PUU-X/2012, goverment needs to synergize with the Religious Court of mediators regulatory, government needs the transfer of formal regulations clearly between Bank Indonesia and the FSA, FSA needs to increase the number of mediators banking, and goverments need to strengthen the presence of mediation by making a special regulation on mediation procedures.