Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPulau Pramuka ditetapkan sebagai pusat Administrasi Kepulauan Seribu pada tahun 2001. Secara general masyarakat pesisir dihuni oleh komunitas laut dimana mereka menggantungkan kehidupannya pada alam laut. Penulis melihat adanya isu pada site yaitu, adanya irisan ruang-ruang tepi air yang digunakan oleh orang pulo untuk berkumpul pada waktu tertentu. Ruang tersebut memiliki potensi sebagai third place. Melalui skripsi ini penulis mencari tahu bagaimana third place yang terbentuk oleh orang pulo di kawasan pesisir, dimana orang pulo itu sendiri hidup dan berpenghidupannya tidak dapat lepas dari alam lautan. Ditemukan bahwa Third place yang terbentuk di Pulau Pramuka sebagian besar terjadi di area rataan terumbu karang reef flat serta perairannya ruang antara laut dan darat . Third place di Pulau Pramuka juga tidak dapat lepas dari peranan warga yang multi usia dan multi profesi sebagai pengguna ruang, terlebih Pulau Pramuka beridiri karena asas kekeluargaan. Third place di Pulau Pramuka memiliki ciri lain yaitu dinamis, area third place dengan cepat terbentuk walau semula area tersebut kosong dan sebalik. Hal itu juga dipengaruhi faktor meteorologi dan geomorfologi Pulau Pramuka. Fenomena lainnya adalah overlapping core setting dalam satu tempat, working place dan third. Third place di Pulau Pramuka terjadi juga secara waterfront, karena itu merupakan faktor utama bagi orang pulo dalam menggunakan sebuah ruang untuk berkumpul.

---

ABSTRACTPramuka Island was designated as the center of the Thousand Islands Administration in 2001. In general, coastal communities are populated by marine communities where they depend on marine life. The author sees an issue on the site that is, the existence of waterfront spaces used by orang pulo to gather at a certain time. The spaces may have potential as a third place. Therefore, through this undergraute thesis the author intended to find out how the third place is formed by orang pulo in coastal areas, where orang pulo live and gather who can not separated from the natural ocean. It is found that the third place formed on Pramuka Island mostly occurs in the reef flat area and waters body space between the sea and the land . Third place in Pramuka Island is also can not be separated from the role of citizens of multi age and multi profession as a the user, especially the due to the principle of kinship. Third place in Pramuka Island has another characteristic that is dynamic, by the quickly formed eventhough the area is empty, and also is influenced by the meteorology and geomorphology factor of Pramuka Island. Another phenomenon is an overlapping core settings in one place, working place and third. Third place on Pramuka Island occurs also at waterfront, as a major factor for orang pulo in using a space to gather. "

"Kepulauan Karimunjawa menjadi daerah yang memang sangat berpotensial untuk budidaya rumput laut. Namun pada kenyataannya semakin lama potensi itu turun dikarenakan hasil budidaya yang tidak maksimal karena suatu penyakit. Upaya yang mungkin dapat dilakukan yaitu apakah wilayah sekitar Pantai Karimunjawa mempunyai kualitas air yang sesuai maupun potensial. Dalam kesesuaian diukur dari segi kondisi fisik maupun kimia dari suatu air. Kondisi dari potensialnya budidaya rumput laut dimana diukur berdasarkan jarak, aksesibilitas, lokasi, maupun penggunaan tanah sekitar. Maka dari itu tujuan penelitian ini adalah menganalisis sebaran budidaya rumput laut berdasarkan kesesuaian dan menganalisis wilayah yang berpotensi untuk lokasi pengembangan budidaya rumput laut. Kondisi fisik air yang digunakan seperti suhu permukaan laut, arah maupun kecepatan arus laut, dan TSS (Total Suspended Solid). Kondisi kimia air yang digunakan seperti salinitas dan oksigen terlarut. Data – data ini diperoleh dari citra Landsat 8 (OLI), citra MODIS, dan penggunaan algoritma. Pengolahan data selanjutnya akan di analisis secara overlay dimana hasilnya akan berupa persebaran dari wilayah kesesuaian yang terdiri atas wilayah sesuai, cukup sesuai, dan tidak sesuai. Analisis yang kedua juga menggunakan analisis spasial deskriptif dalam menentukan wilayah yang berpotensial, cukup potensial, maupun tidak potensial. Hasilnya menunjukan bahwa wilayah yang terbagi atas tiga klasifikasi dalam pengambilan titik validasi. Klasifikasi titik validasi pertama dimana cukup sesuai untuk dibudidaya namun secara jarak, aksesibilitas, lokasi dan penggunaan tanah sekitar memiliki daerah yang potensial. Klasifikasi titik validasi yang kedua dimana memiliki wilayah kesesuaian yang sesuai, cukup sesuai, maupun tidak sesuai namun secara potensialnya merupakan wilayah yang cukup potensial. Klasifikasi ketiga dimana daerah wilayah secara kesesuaian merupakan wilayah yang sesuai namun secara potensial wilayah ini merupakan wilayah yang tidak potensial

---

Karimunjawa Islands are become an area that is indeed very potential for seaweed cultivation. However in reality the longer of the potential become more decrease because the cultivation results are not optimal due to an illness. Possible efforts can be made, namely whether where the area around Karimunjawa Beach has suitable and potential water quality. In conformity measured in terms of physical and chemical conditions of a water. The conditions of potential seaweed cultivation are measured by distance, accessibility, and the use of surrounding land. So from that the purpose of this study was to analyze the distribution of seaweed cultivation based on suitability and analyze the potential areas for seaweed cultivation. The physical conditions of water used such as sea surface temperature, wave direction, speed of ocean currents, and TSS (Total Suspended Solid). The chemical conditions of water used such as salinity and dissolved oxygen. These data are obtained from Landsat 8 (OLI) imagery, MODIS imagery, and the use of algorithms. The processing of the data will then be analyzed in an overlay where the results will be in the form of a distribution from the area of suitability which consists of suitable appropriate area, quite appropriate, and not appropriate. The second analysis also uses descriptive spatial analysis in determining potential, quite potential, or not potential areas. The results show that the regions are divided into three classifications in taking validation points. The classification of the first validation point is quite suitable for cultivation but in terms of distance, accessibility, the use of surrounding land has a potential area. The second classification of validation points has an appropriate, sufficiently suitable, or inappropriate area of suitability, but potentially is a potential area. The third classification in which the area of the suitability is an appropriate area, but potentially this region is a potential area"

"ABSTRACTThe history of the Banda Islands is revealed in material and immaterial heritage which can still be narrated, visited and experienced today. Using the technological tools available in the Digital Humanities, this paper proposes a project to create a virtual interactive platform in which documents and stories related to the colonial past can be gathered. Tools like crowd-sourcing and crowdmapping can be used to establish this archive from the bottomup, creating a platform allowing both the former colonizer and colonized to reflect on the past. Moreover, it will provide scholars with a source of information to revisit the history of the Banda Islands. This particular history is part of the current public debate in the Netherlands regarding the colonial past, moreover, it is central to the narrative concerning the ongoing conservation efforts to prepare the islands heritage to become an UNESCO World Heritage site for Indonesia."

"Keberadaan laut dan sumber daya yang dikandungnya harus dijaga demi generasi-generasi manusia yang akan datang. Salah satunya adalah ekosistem terumbu karang yang merupakan sumber daya laut yang perlu di jaga. Indonesia merupakan negara kepulauan yang telah dikenal oleh seluruh dunia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati dan kekayaan sumber daya laut yang tinggi. Hal tersebut tidak lepas dari maraknya kerusakan ekosistem terumbu karang salah satu contohnya dengan banyaknya kapal kandas di perairan Indonesia. Kapal-kapal kandas yang merusak terumbu karang di Indonesia salah satunya adalah Kandasnya Kapal Asing MV Lyric Poet dan MT Alex di Perairan Bangka Belitung. Kandasnya kapal asing MV Lyric Poet di di Laut Natuna, sekitar 80 mil laut dari Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan kapal asing MT Alex yang kandas di perairan Manggar Kabupaten Belitung Timur yang diperkirakan berjarak kurang lebih 65 mil laut dari Kota Manggar. Tulisan ini akan menjelaskan mengenai bagaimana implementasi serta penegakan hukum yang dilakukan Indonesia dalam menerapkan perlindungan terumbu karang ditinjau dari hukum internasional seperti UNCLOS 1982, Convention on Biological Diversity (CBD), Agenda 21, Convention on International Trade in Endangered Species a (CITES) dan United Nations Convention Concerning the Protection of The World Cultural and Natural Heritage 1972. Serta keikutsertaan Indonesia dalam kerjasama regional terkait perlindungan mengenai ekosistem terumbu karang seperti Coral Triangle Initiative on Coral Reefs Fisheries and Food Security (CTI-CTF) dan International Coral Reefs Initiative (ICRI). Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu dengan bentuk penelitian yuridis- normatif menggunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa bahan pusataka dan wawancara. Simpulan yang diambil dalam penelitian ini adalah upaya penegakan hukum yang diambil oleh Indonesia dalam kasus Kandasnya Kapal Asing MV Lyric Poet dan MT Alex di Perairan Bangka Belitung adalah dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sesuai dengan Permen LHK No. 4 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan ketentuan sanksi yang   diimplementasikan dalam UUPLH No. 32 Tahun 2009 serta diperlukannya urgensi bagi negara-negara di dunia untuk segera membentuk suatu perjanjian internasional yang bersifat memaksa untuk menyelesaikan masalah terumbu karang secara spesifik. Regulasi harus berupa hukum yang keras dan mengikat dalam bentuk konvensi PBB untuk dapat mengisi celah dalam hukum internasional tentang perlindungan ekosistem terumbu karang.

---

The existence of the sea and the resources it contains must be maintained for the sake of human generations to come. One of them is the coral reef ecosystem which is a marine resource that needs to be maintained. Indonesia is an archipelagic country that is known throughout the world as a country that has high biodiversity and wealth of marine resources. This cannot be separated from the rampant damage to coral reef ecosystems, one example of which is the many ships aground in Indonesian waters. One of the aground ships that damaged coral reefs in Indonesia was the Stranded Ships MV Lyric Poet and MT Alex in Bangka Belitung Waters. The foundering of the foreign ship MV Lyric Poet in the Natuna Sea, about 80 nautical miles from Pangkal Pinang City in the Bangka Belitung Islands Province and the foreign ship MT Alex which ran aground in Manggar waters, East Belitung Regency, which is estimated to be approximately 65 nautical miles from Manggar City. This paper will explain how Indonesia implements and enforces laws in protecting coral reefs in terms of international laws such as UNCLOS 1982, Convention on Biological Diversity (CBD), Agenda 21, Convention on International Trade in Endangered Species a (CITES) and the United Nations Convention Concerning the Protection of The World Cultural and Natural Heritage 1972. As well as Indonesia's participation in regional cooperation related to the protection of coral reef ecosystems such as the Coral Triangle Initiative on Coral Reefs Fisheries and Food Security (CTI) -CTF) and the International Coral Reefs Initiative (ICRI). The research method used in this study is a normative-juridical research using secondary data with data collection tools in the form of library materials and interviews. The conclusions drawn in this study are that the law enforcement efforts taken by Indonesia in the case of the Stranded Foreign Ship MV Lyric Poet and MT Alex in Bangka Belitung Waters are by resolving environmental disputes out of court in accordance with Minister of Environment and Forestry No. 4 of 2013 concerning Guidelines for Environmental Dispute Resolution and the sanctions provisions implemented in UUPLH No. 32 of 2009 and and the need for urgency for countries in the world to immediately form an international agreement that is coercive to resolve the problem of coral reefs specifically. Regulations must be in the form of strict and binding laws in the form of UN conventions to be able to fill gaps in international law regarding the protection of coral reef ecosystems."