Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kunjungan Ariel Sharon ke Masjid Al Aqsa di Yerusalem pada 28 September 2000 menimbulkan gelombang kekerasan Israel-Palestina. Peristiwa tersebut mendorong munculnya gerakan perlawanan Intifadah II yang lebih dikenal dengan sebutan "Intifadah Al-Aqsa". Meskipun terjadi gelombang kekerasan dan memunculkan gerakan Intifadah Al Aqsa, Sharon justru mencapai puncak karirnya dengan menjadi perdana menteri setelah memenangkan pemilu 6 Pebruari 2001. Selama masa pemerintahannya, Sharon tidak melanjutkan proses perundingan damai dengan Palestina, sebagaimana yang pernah diupayakan perdana menteri sebelumnya, sejak Yitzhak Rabin hingga Ehud Barak. Kebijakan politik luar negerinya dalam menghadapi Palestina bersifat unilateral dan menggunakan kekerasan militer (use of force). Tetapi, dalam pemilu yang dipercepat pada 28 Januari 2003, Sharon kembali mengalahkan kandidat Partai Buruh dalam perebutan jabatan perdana menteri. Kebijakan unilateral dan penggunaan kekerasan militer yang dilakukan PM Ariel Sharon didukung setidaknya oleh lima faktor, yaitu: pertama, ideologi Zionisme yang mematok target mendapatkan "Eretz Yisrael" dengan Yerusalem sebagai ibukota abadi dan tak terbagi. Kedua, adanya tekanan politik domestik dengan kecendrungan menguatnya kelompok kanan dan bangkitnya fundamentalisme Zionis Yahudi yang tidak menghendaki pemberian konsesi apapun bagi Palestina, termasuk tanah yang diduduki pada perang 1967. Ketiga, adalah efek kampanye "Global War against Terrorism". Kampanye yang dikumandangkan oleh Presiden AS, George W. Bush menjadi legitimasi dan pembenaran yang lebih kuat bagi Israel untuk melakukan tindakan unilateral dan "use of force". Keempat, merupakan faktor politik strategis Israel untuk meningkatkan bargaining politik, dan melemahkan posisi politik Palestina. Dan, faktor kelima adalah adanya hambatan psikologis antara Ariel Sharon dengan Yasser Arafat yang sejak lama terlibat dalam permusuhan politik.

Abstrak :
Buku ini menjelaskan tentang golongan-golongan partai yang ada di Israel.

Abstrak :
Research toward political and religion in Israel more instructed to explain religious parties action in Israel at nationalism context. Existence state of Israel as a Jewish State claim various element of orthodox Jews to involve actively through religious parties in political stage with Judaism values implementation target in Israel. Source of data obtained from journal, mass media, book and also the source of other sekunder. There is even also the source of primary in the form of relevant document and data and also masterpiece which born from direct involver with this objek study. Other sources is also supported to through in internet web sites. Religious parties struggle in carrying religion ideology pursuant to Judaism doctrine indicating that even these parties have enough significant role. Acquirement voice in general election and also in each governance of coalition in Israel, many matter become intact determinant to existence of formed coalition government it self. Program which carried by these parties ever try to realize Judaism values with an active involvement of the government through religious institutes of state or by a political policy. This party religion action - since starting of parliament general election 1949 till 1996- owning separate role in political chess and also give a big contribution to Israel existence as representation of the Jewish State claimed to involve active in implementation assess and Judaism doctrine in context life of nation and state.

Abstrak :
Peta perpolitikan Timur Tengah memasuki babak baru setelah UEA memutuskan untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel dalam sebuah kesepakatan Abraham Accord yang dimediasi oleh mantan Presiden AS, Donald Trump. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana kesepakatan normalisasi UEA-Israel muncul sebagai strategi balancing untuk merespon ancaman di kawasan serta mengetahui bagaimana respon serta dampak yang ditimbulkan dari negara-negara Timur Tengah dan dunia Arab atas kesepakatan tersebut. Penelitian ini menggunakan paradigma neorealisme dengan konsep balancing sebagai pisau analisis. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus dalam menjawab berbagai persoalan yang diusung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan strategi balancing UEA meningkatkan pertahanan dan keamanan secara maksimal bersama dengan Israel untuk membendung potensi ancaman yang datang dari Iran, Turki, dan musuh potensial lainnya di kawasan. Normalisasi tersebut memiliki implikasi signifikan terhadap pergeseran peta politik Timur Tengah sehingga memiliki dampak positif terhadap perekonomian di kawasan dan berdampak negatif terhadap eskalasi perebutan pengaruh Turki dan Iran di kawasan sebagai penentang kesepakatan normalisasi UEA-Israel. ......The political map of the Middle East entered a new chapter after the UAE decided to normalize diplomatic relations with Israel in the Abraham Accords Peace Agreement mediated by former US President, Donald Trump. This study aims to analyze how the UAE-Israel normalization agreement emerged as a balancing strategy to respond to threats in the region and to find out how the response and the impact of Middle Eastern countries and the Arab world on the agreement. This study utilize the neorealism paradigm with the concept of balancing as an analytical tools. In addition, this research uses a qualitative method through a case study approach in answering the various issues raised. The results of this study indicate that based on the balancing strategy, the UAE increases defense and security to the maximum together with Israel to stem potential threats coming from Iran, Turkey, and other potential enemies in the region. This normalization has significant implications for shifting the political map of the Middle East so that it has a positive impact on the economy in the region and a negative impact on the escalation of the struggle for influence between Turkey and Iran in the region as opponents of the UAE-Israel normalization agreement.