Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak tahun I991 menjelang peringatan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II terjadi banyak aksi protes yang dilakukan oleh para korban kekejaman Jepang pada saat Perang Dunia II. Salah satu aksi yang paling gencar dilakukan hingga saat ini adalah aksi protes terhadap Jepang oleh para mantan Jugun Ianfu. Gerakan protes tersebut pertama kali dilakukan oleh para wanita mantan Jugun lanfu yang berasal dari Korea. Keadaan ini terus menjalar sampai ke Indonesia.Jugun lanfu merupakan salah satu bentuk kekejaman yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Pendudukan Jepang di wilayah pendudukannya sejak tahun 1932. Kekejaman tersebut dilakukan dalam bentuk pemaksaan terhadap kaum wanita untuk menjadi pelacur guna melayani para tentara dan masyarakat sipil Jepang yang ada di wilayah pendudukan. Salah satu bangsa yang pernah mengalami Pendudukan Jepang adalah bangsa Indonesia. Pada tahun 1942, Jepang mulai mengambil alih puncak kekuasaan di Indonesia yang sebelumnya berada di bawah Pemerintahan Kolonial Belanda. Setelah mengambil alih wilayah Indonesia, Jepang mengganti sistem Pemerintahan Kolonial yang ada di Indonesia dengan sistem Pernerintah Pendudukan Jepang. Bahkan, Pemerintah Pendudukan Jepang pun menerapkan sistem pelacuran Jugun lanfu hampir di seluruh wilayah Indonesia yang berhasil diduduki oleh Jepang, salah satunya adalah wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta.Para wanita yang dijadikan Jugun Ianfu harus menjalani hidup dengan penuh ketakutan dan ketidaknyamanan. Para Jugun lanfu dipaksa untuk melayani para tentara dan masyarakat sipil Jepang tanpa memiliki waktu untuk beristirahat. Pekerjaan tersebut harus mereka lakukan secara terus menerus selama Pemerintah Pendudukan Jepang masih berkuasa di Indonesia. Kehidupan para wanita menjadi Jugun Ianfu berlangsung sampai dengan tahun 1945, yaitu ketika Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak Sekutu.Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai perekrutan para wanita yang tinggal di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta menjadi seorang Jugun dan perlakuan yang harus mereka terima dari para tamu selama mereka menjadi seorang Jugun Ianfu."

"Tesis ini membahas suara perempuan dalam dua novel bertemakan jugun ianfu yang berjudul Jugun Ianfu Jangan Panggil Aku Miyako (2015) dan Momoye Mereka Memanggilku (2007). Analisis kedua novel menggunakan konsep gender (Millet 1970), teori objektifikasi perempuan (Nussbaum 1995, Langton 2009, Fredrickson dan Roberts 1997), serta konsep agensi (Davidson 2017). Teks bertemakan jugun ianfu merupakan wadah untuk mengungkap objektifikasi perempuan yang dilakukan oleh Jepang di negara jajahan. Melalui tokoh-tokoh perempuan yang dihadirkan, teks juga mengungkapkan bahwa objektifikasi perempuan dan perbudakan seksual tidak hanya dilakukan oleh para penjajah, akan tetapi juga masyarakat. Selain pemerkosaan, para budak juga harus menghadapi pandangan rendah masyarakat, rasa berdosa, trauma, serta cacat fisik yang berkepanjangan. Selain, membahas perbudakan kedua teks juga membahas perjuangan para budak seksual menghadapi dan melawan semua bentuk objektifikasi; penolakan, pertarungan fisik, keikutsertaan dalam perang gerilyawan, serta perjuangan untuk bertahan hidup setelah kemeredekaan. Akan tetapi, teks-teks ini juga bisa ditunggangi ide-ide patriarki dalam bentuk pemakluman dan romantisasi perbudakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kedua teks menghadirkan suara perempuan yang bertolakbelakang dalam mengungkap permasalahan jugun ianfu, meskipun keduanya seharusnya menjadi wadah untuk menyuarakan perjuangan para mantan budak seksual.......This thesis discusses women’s voices in two novels with the theme of jugun ianfu, entitled Jugun Ianfu Jangan Panggil Aku Miyako (2015) and Momoye Mereka Memanggilku (2007). The analysis of the two novels uses the concept of gender (Millet 1970), the theory of woman objectification (Nussbaum 1995, Langton 2009, Fredrickson and Roberts 1997), and the concept of agency (Davidson 2017). The text with the theme of jugun ianfu is a forum to reveal the objectification of women carried out by Japan in colonial countries. Through the female characters presented, the text also reveals that the objectification of women and sexual slavery was not only done by the colonizers, but also by the community. In addition to rape, slaves also had to face society's low views, guilt, trauma, and prolonged physical disabilities. Apart from discussing slavery, the two texts also discuss the struggles of sexual slaves against all forms of objectification; rejection, physical struggle, participation in guerrilla warfare, and the struggle for survival after independence. However, these texts can also be ridden with patriarchal ideas in the form of proclamation and romanticize of slavery. The results of the study show that both texts present contradictory female voices in revealing the problems of jugun ianfu, even though both are supposed to be a forum for voicing the struggles of former sexual slaves."

"This book examines Japan's policies in Korea from 1910 to 1945. A nuanced view of japan's rule in Korea is achieved by juxtaposing it to the European's record in Asia and Africa. It also highlights various ways that Japan's colonial interlude contributed to South Korea's postwar industrialisation."

"Perkembangan fashion di Jawa memiliki ciri-ciri khusus pada setiap masa. Di pulau Jawa dapat dilihat beberapa masa pemerintahan besar yang dapat mempengaruhi fashion, seperti masa kerajaan-kerajaan nusantara, pemerintahan kolonial Belanda, pemerintahan pendudukan Jepang dan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Skripsi ini lebih memfokuskan pada fashion di masa pendudukan Jepang, tetapi juga sedikit membahas fashion di masa pemerintahan kolonial Belanda untuk perbandingan dan melihat perubahan atau perkembangannya. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, wanita Jawa (pribumi) umumnya berpakaian kain panjang, kebaya dan selendang; kain panjang dan kutang; kain panjang dan kemben. Wanita Jawa (Eropa) umumnya berpakaian gaun, rok dan blus. Tekstil yang digunakan adalah tekstil impor dari Eropa dan Asia serta tekstil lokal. Pada masa pemerintahan pendudukan Jepang, fashion di Jawa berubah secara cepat sehingga mengakibatkan kekagetan di masyarakat. Fashion di Jawa pada masa pemerintahan pendudukan Jepang memiliki 2 ciri utama yaitu pertama, mencerminkan kemakmuran bersama Jepang di bawah Asia Timur Raya berupa monape dan batik Jawa Hokokai. Kedua, mencerminkan kesengsaran akibat eksploitasi Jepang di Jawa berupa pakaian goni, kentel, dan kain karet. Pakaian yang mencerminkan kemakmuran sengaja diterapkan oleh pemerintahan Jepang untuk menggantikan dan menghilangkan budaya Belanda (Barat) contohnya Batik Jawa Hokokai dan efisiensi pakaian di masa perang contohnya mompe. Penerapan mompe pada awalnya sulit untuk diterima oleh para wanita, baik di Jepang maupun di Jawa. Untuk dapat diterima oleh para wanita tersebut, pemerintah pendudukan Jepang mernperbolehkan untuk memodifikasi mompe dengan pakaian khas mereka sebelumnya. Untuk wanita Jepang, penggunaan mompe dipadu dengan kimono sedangkan di Jawa mompe terbuat dari kain batik dan dipadu dengan kebaya. Pembuatan batik mengalami pasang surut dan terjadi perubahan yang kemudian memunculkan batik Jawa Hokokai. Di Jawa ada aturan-aturan yang mengatur penggunaan batik, seperti pada masa pemerintahan Hindia Belanda penggunaan batik disesuaikan dengan simbol-simbol dari motif yang mencerminkan status sosial si pemakainya, tetapi pada masa pemerintahan pendudukan Jepang karena beberapa faktor aturan-aturan tersebut mulai berubah."