Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Saragih, Anna Oktavia
"Media online memiliki peranan penting dalam memonitor kinerja pemerintah, dengan meliput kinerja mereka dan menyebarluaskannya kepada publik melalui berita. Pembingkaian media terhadap berita tersebut saling berbeda, karena pengaruh faktor internal dan eksternal media. Sehingga seringkali frame media memuat unsur-unsur lain yang menggambarkan sesuatu secara implisit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat kepemimpinan presiden SBY melalui framing pemberitaan tentang reshuffle kabinet yang dibingkai oleh detikNews. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan pendekatan kualitatif, strategi social konstruktivisme dengan menggunakan model analisis Robert N. Entman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa detikNews melakukan pembingkaian atas penurunan popularitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih banyak pada kualitas kepemimpinannya. Dari keseluruhan penelitian dapat disimpulkan bahwa detikNews menggambarkan perannya sebagai guard dog.
......Online media play an important role in monitoring government performance, by covering their performance and disseminate it to the public through the news coverage. The media frames the news differently. It depends on the influence of its internal and external factors. Therefore, the media framing often contains other elements that describe something implicitly. The purpose of this study is to examine detikNews framing of the President Susilo Bambang Yudhoyono leadership through its coverage on the cabinet reshuffle news. This study used qualitative approach, the constructivism paradigm, and the social constructivism as the research strategy. The method was used to analyze the media framing was Robert N. Entman framing model. The result reveals on its media framing of the President Susilo Bambang Yudhoyono popularity decline, detikNews paying more attention to the decline of the President Susilo Bambang Yudhoyono leadership quality. Overall, this research found that detikNews has played its role as a guard dog."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Agus Purwanto
"Kebebasan berpendapat yang selama ini ditekan secara represif telah menemukan jalannya, sejak lengsernya JenderaI Besar Purnawirawan Soeharto sebagai Presiden Repblik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Pers bebas memberitakan segala kejadian, baik pemberitaan mengenai korupsi, kolusi, dan nepotisme di kalangan pejabat, maupun pemberitaan kekerasan oleh aparat.
Persoalannya adalah, apakah kebebasan pers tersebut telah diikuti dengan tanggung jawab untuk menghormati hak-hak orang lain serta melengkapi pemberitaannya itu dengan fakta-fakta, data-data dan bukti-bukti akurat yang menjadi syarat utama kerja jurnalistik. Tujuannya adalah agar kebebasan pers tidak melanggar hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah. Terdapat 4 (empat) teori pers dari Fred S. Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm, yaitu Teori Pers Otoritarian, Teori Pers Libertarian, Teori Pers Tanggung Jawab Sosial, dan Teori Pers Komunis. Teori Pers Otoritarian, menyatakan bahwa kebebasan pers sepenuhnya bertujuan untuk mendukung pemerintah yang bersifat otoriter, sehingga pemerintah langsung menguasai, dan mengendalikan seluruh media massa. Teori Pers Libertarian, menyatakan bahwa pers harus memiliki kebebasan yang seluas-luasnya untuk membantu manusia mencari dan menemukan kebenaran yang hakiki. Pers dipersepsikan sebagai kebebasan tanpa batas, artinya kritik dan komentar pers dapat dilakukan pada siapa saja. Teori Pers Tanggung Jawab Sosial menyatakan, bahwa kebebasan pers itu perlu dibatasi oleh dasar moral, etika dan hati nurani insan pers. Prinsip dasar kebebasan pers harus disertai dengan kewajibankewajiban, antara lain untuk bertanggung jawab kepada masyarakat. Teori Pers Komunis menyatakan, bahwa pers merupakan alat pemerintah dan bagian integral dari negara, sehingga pers harus tunduk kepada pemerintah.
Bedasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan studi kasus pemberitaan Majalah Mingguan Tempo, edisi 3-9 Maret 2003 dengan judul berita "Ada Tomy di `Tenabang'?", dan Surat Kabar Harian Jawa Pos Surabaya tanggal 6 Mei 2000 dengan judul berita "Indikasi KKN yang Menyudutkan Gus dur", ditemukan bahwa di dalarn menjalankan kebebasan pers, MajaIah Tempo dan surat kabar Jawa Pos telah menjalankan kebebasan pers yang mengarah kepada teori pers libertarian, meskipun juga terlihat untuk menjalankan kebebasan pers berdasarkan teori pers tanggung jawab sosial. Pemberitaan tersebut telah membuat subyek berita Tempo (Tomy Winata) merasa terancam jiwanya, tercemar nama baiknya, dan terganggu bisnisnya, sehingga pemberitaan tersebut tidak sesuai dengan maksud pasal 29 ayat dan pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tabun I999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya, dan hak atas rasa aman dan tenteram, serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan. Begitu pula berita Jawa Pos yang memberitakan KH. Hasyim Muzadi telah menerima snap dari Yayasan Bulog, padahal berita yang dikutip dari Majalah Tempo edisi 1-7 Mei 2000 adalah berita yang telah diralat serta telah dimintakan maaf kepada KH. Hasyim Muzadi, sehingga tidak sesuai dengan maksud pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tabun 1999 yang mengatur perlindungan hak atas kehormatan dan martabat manusia.
Reaksi yang diperlihatkan oleh orang-orang yang mengaku sebagai pegawai Tomy Winata dan NU-GP Ansor Kodya Surabaya yang melakukan tindakan kekerasan terhadap Majalah Tempo dan Surat Kabar Jawa seharusnya dapat dihindarkan karena telah disediakan ruang bagi penyelesaian atas pemberitaan yang pers yang dinilai tidak benar, yaitu melalui hak jawab, Dewan Pers, dan jalur hukum, serta Komnas HAM bila terjadi pelanggaran HAM. Pers hendaknya dapat lebih mengembangkan antara kebebasan dan tanggung jawab, yang harus dapat mengupayakan berita fakta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Pers dan Kode Etik Wartawan, dan kesalahan pemberitaan segera dilayani dengan pemenuhan hak jawab, dan koreksi.

The independence of opinion during this time pressured repressively has found its way. Since Great General Former Suharto slide down as President of Republic of Indonesia on May 12, 1998. The press was free to announce all accidents, either corruption, collusion and nepotism news in around of official officer either to announce the violence of apparatus.
The problem is, whether the independence of said press have been followed with the responsible to appreciate other people rights as well as to fully equipped that news with accurate facts, data and evidences becoming main requirement of journalistic work. The objective is in order the independence of press do not break human rights and presumption of innocent. There are 4 (four) theory of press from Fred S. Siebert, Theodore Peterson and Wilbur Schramm, Authoritarian, Libertarian, Social Responsible and Communism press theories. The Authoritarian press theory stated that the independence of press is aimed wholly for supporting authoritative government, so that the government can command and control all mass media. While Libertarian Press theory stated that press should have independence as wide as possible for helping people find and search actual truth. Press is considered as unlimited freedom, the meaning is press critic and cornment can be done by whoever parties. Social responsible press theory stated that press independence should be limited by moral, ethic and lustrous principles of press people. The basic principle of press independence should be followed by obligations, for be responsible for people. And Communism Press theory stated that press represents government instrument and integral part of state, so that press is subject to government. Based on the result of research with using qualitative approach method with study case of Tempo weekly magazine, 3 - 9 March 2003 edition with news title "There was Tomy in Tanah abang?, and Jawa Post daily news Surabaya dated May 6, 2000, with news title, "KKN indication pressured Gus Dur", found that in running press independence, Tempo magazine and Jawa Pos news have run press independence aiming to libertarian press theory, although it was seemed that it run press independence based on social responsible press theory.
Such news has made Tempo news subject (Tomy Winata) threatened his life, polluted his popularity and disturbed his business, so that said news cannot provide the intention of article 29 sub paragraph 1 and article 30 of the law no. 3911999 concerning human rights, that regulates the rights on personal, family, respectfulness, dignity, property rights and secure and peaceful rights protections as well as protection against fear threaten. So do Jawa Pos News that announced KH. Hasyim Muzadi has received mouthful from Bulog Foundation, while the news quoted from Tempo Magazine 1 - 7 May 2000 edition was the news have been repaired as well as have been requested forgiveness to KH. Hasyim Muzadi, so that it cannot provide the intention of article 29 sub paragraph I of the Law No. 39 1 1999 concerning the protection of rights against people respectfulness and dignity.
The reaction shown by people who were admitted as employee of Tomy Winata and NU - GP Ansor of Surabaya Municipality who have done violence against Tempo Magazine and Jawa Pos News should be avoided because it has been prepared space for settling news announcement that is considered wrong, through answer rights, Press Board and Legal Track as well as Komnas HAM if the violation of human rights happened. Press should be much able to develop between freedom and responsible, which should be able to provide fact news as regulated in The Law of Press Principle and Journalistic Ethic Code and the mistake of news should be serviced with providing answer rights and correction.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005
T15074
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rachma Tri Widuri
"ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang komodifikasi pekerja media, yakni jurnalis surat kabar, dengan studi kasus liputan otomotif di Koran Tempo. Semenjak tren tiras media cetak terus menurun karena ketatnya persaingan dengan media digital, surat kabar gencar mengeskplorasi liputan yang memiliki pasar pengiklan potensial. Tak cukup dengan mentrasformasikan nilai guna konten media dengan nilai tukar komodifikasi isi , belakangan pengelola surat kabar sekaligus mengkomodifikasi jurnalisnya. Menggunakan pendekatan ekonomi politik Marxian, peneliti memfokuskan riset pada relasi sosial eksploitatif yang dialami jurnalis peliput otomotif di Koran Tempo. Dalam relasi sosial yang eksploitatif, jurnalis yang mengalami komodifikasi tidak menyadarinya karena dirinya telah melalui tahapan alienasi, reifikasi, mistifikasi, dan terakhir naturalisasi terhadap proses komodifikasi. Penelitian ini membuktikan terjadi komodifikasi jurnalis otomotif di Koran Tempo, meskipun tidak sepanjang waktu. Komodifikasi dapat berlangsung karena jurnalis dan lingkungan perusahaan media telah menaturalisasi praktik komodifikasi sebagai hal yang wajar.

ABSTRACT
This study concerns about the commodification of media labors, ie newspaper journalists, with case study of automotive coverage in Koran Tempo. Since the trends in print media continued to decline due to the tight competition with digital media, the newspaper management intensively explored the coverage of a potential advertiser market. It is not enough to transform the use values for media contents into exchange values commodification of contents , lately newspaper managers also commodify journalists as well. Using the Marxian political economy approach, researcher focused on the exploitative social relations experienced by automotive journalists in Koran Tempo. In exploitative social relations, commoditized journalists do not realize that they were commodified. These things happen because they have gone through the stages of alienation, reification, mystification, and the last naturalization during the commodification process. This study proves that there is a commodification of automotive journalists in Koran Tempo, although not all the time. Commodification can take place because journalists and environmental media companies have naturalized the practice of commodification as a natural thing."
2017
T48887
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Sitepu, Helen
Depok: Universitas Indonesia, 2006
S22386
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Surabaya: Institut Studi Arus Informasi , 1997
070 ILU
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Semarang: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang, 2014
079.598 POT
Buku Teks  Universitas Indonesia Library