Ditemukan 21 dokumen yang sesuai dengan query
Harman Benediktus, author
ABSTRAK
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menyatakan pemberlakuan kembali UUD 1945. Sejauh menyangkut kekuasaan kehakiman, UUD 1945 mengaturnya dalam Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945. Baik dalam kedua Pasal tersebut maupun dalam penjelasannya dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman bukan bagian dari kekuasaan pemerintahan negara, ia merupakan kekuasaan negara yang merdeka artinya...
1997
T 991
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
This research focuses on a notarial certificate defined as an authentic document which is legally formulated by a public official who is authorized to do so at therespective location. Its objective is to learn the possibility of annulling this authentic document and to learn its post-position if it is annullable....
320 AJH 1:3 (2010)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Dodi Widodo, author
Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2009
347.01 MEN (1)
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Amzulian Rifa`i, author
Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, [date of publication not identified]
347.014 AMZ w
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Ahmad Kamil, author
Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012
174 AHM f
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Mahkamah Agung R.I., 2003
347.01 IND p (1)
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Chicago: ABA Standing Committee on Lawyers in the Armed Forces, 1974
347.73 ABA l
Buku Teks Universitas Indonesia Library
The Judical Commission was establised to achieve professional, clean (corruption-collusion-nepotism free), and respectable judicial power which is also publicly sensible. Judges not only serve as mouthpieces of the law but also carry the law enforcement responsibility, in which their verdicts must reflect justice, fairness, expediency, and legal certainty. The impression...
320 AJH 1:3 (2010)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Sudirman, author
Dalam rangka merealisasikan putusan hakim yang mencerminkan proses hukum yang adil, ada tiga komponen penting yang harus dipenuhi yaitu penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara formal, penghormatan terhadap hak-hak yang dipunyai tersangka/terdakwa/terpidana, dan sidang pengadilan yang bebas dan hakim yang tidak memihak. Ketiga komponen di atas pada hakikatnya telah mampu...
Depok: Universitas Indonesia, 1999
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Moh. Koesnoe, author
Surabaya: Ubhara Press, 1998
R 347.014 KOE k
Buku Referensi Universitas Indonesia Library
