Ditemukan 31 dokumen yang sesuai dengan query
Raisa Nur Sugiri, author
Skripsi ini mencari jawaban atas pertanyaan tentang gender dalam institusi peradilan. Pemahaman hakim mengenai gender dan isu-isu gender di Pengadilan Agama, sikap dan perilaku hakim berkaitan dengan gender dalam Pengadilan Agama, serta sensitivitas gender yang dimiliki hakim dan pengaruhnya terhadap putusan yang mereka keluarkan adalah tiga masalah pokok yang memandu...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S47677
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Al Amin Syayidin Ali Mustopa, author
Sistem pengawasan terhadap hakim konstitusi di Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003 secara implisit melibatkan dua bentuk pengawasan, yaitu pengawasan internal oleh Majelis Kehormatan dan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Sistem pengawasan tersebut akhirnya berubah setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Pasca putusan a quo,...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ko, Siok Hie, author
Surabaya: Universitas Airlangga, 1961
342.05 KOS t
Buku Teks Universitas Indonesia Library
K. Wantjik Saleh, author
Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977
347.01 WAN k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Soerjono Soekanto, author
Jakarta: Rajawali, 1986
340.11 SOE f
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Ichtiar, 1972
347.01 PIL
Buku Teks Universitas Indonesia Library
K. Wantjik Saleh
Jakarta: Simbur Cahaya, 1976
340.11 WAN k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Soerjono Soekanto, author
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993
340.11 SOE f
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Departemen Kehakiman RI, 1984
340 IND h (1)
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Urwatul Wutsqah, author
ABSTRAK
Penyatuan atap dan perubahan status hakim merupakan dua prakondisi yang diperlukan dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang lebih independen sebagaimana di amanatkan Undang-undang Dasar 1945. tujuan utama perubahan status hakim dari PNS menjadi Pejabat Negara lebih disebabkan karena pertimbangan untuk memudahkan perjuangan meningkatkan gaji dan kesejahteraan hakim, baru di ikuti...
2013
T35514
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library