Hasil Pencarian

Ditemukan 45 dokumen yang sesuai dengan query

Loebby Loqman, author

Kekuasaan kehakiman: tinjauan dari segi hukum acara pidana

Jakarta: Datacom, 1990

347.01 LOE k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Moh. Koesnoe, author

Kedudukan dan tugas hakim menurut Undang-Undang Dasar 1945

Surabaya: Ushara Press, 1998

347.01 KOE k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Panggabean, R.M., author

Budaya hukum hakim: dibawah pemerintahan demokrasi dan otoriter: studi tentang putusan-putusan Mahkamah Agung RI 1950 - 1965

Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

347.01 PAN b (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Bambang Sutiyoso, author

Aspek-aspek perkembangan kekuasaan kehakiman

Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005

347.01 BAM a

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Jaenal Aripin, author

Himpunan undang-undang kekuasaan kehakiman

Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

347 JAE h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Martiman Prodjohamidjojo, author

Kekuasaan kehakiman dan wewenang untuk mengadili

Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984

347.01 MAR k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Panggabean, R.M., author

Budaya hukum hakim di bawah pemerintahan demokrasi dan otoriter: Studi tentang putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1950-1965

Pembahasan mengenai budaya hukum hakim hanya difokuskan pada periode 1950 s/d 1965, karena satu hal yang sangat menarik untuk dianalisis yaitu mengenai Hakim Agung yang ada dan yang menjabat pada masa pemerintahan Demokrasi Parlementer adalah sama dalam jumlah maupun orangnya, dengan yang ada pada masa Pemerintahan Demokrasi Terpimpin.

Dari...

2003

D909

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

Himpunan peraturan perundang-undangan: peradilan tata usaha negara undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986

Bandung: Fokusmedia, 2004

342.06 HIM

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Urwatul Wutsqah, author

Pengaturan status dan kompensasi jabatan hakim untuk kesejahteraan hakim = Pengaturan status dan kompensasi jabatan hakim untuk kesejahteraan hakim

ABSTRAK
Penyatuan atap dan perubahan status hakim merupakan dua prakondisi yang diperlukan dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang lebih independen sebagaimana di amanatkan Undang-undang Dasar 1945. tujuan utama perubahan status hakim dari PNS menjadi Pejabat Negara lebih disebabkan karena pertimbangan untuk memudahkan perjuangan meningkatkan gaji dan kesejahteraan hakim, baru di ikuti...

2013

T35514

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Belinda Gunawan, author

Kemerdekaan hakim dalam kekuasaan kehakiman di Republik Indonesia analisis terhadap undang-undang no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman = Judge's independence on judicial power in the Republic of Indonesia analized from the act no 48 year 2009 on judicial power act

Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang telah mengalami perubahan menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman di Republik Indonesia adalah ?kekuasaan kehakiman yang merdeka?. Hakim disini memegang peran sentral dalam peradilan sebagai personifikasi dari peradilan, sehingga kedudukan hakim dan kemerdekaan hakim harus dijamin dalam sebuah undang-undang (UU). Saat...

2016

S62602

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian