Ditemukan 45 dokumen yang sesuai dengan query
Panggabean, R.M., author
Pembahasan mengenai budaya hukum hakim hanya difokuskan pada periode 1950 s/d 1965, karena satu hal yang sangat menarik untuk dianalisis yaitu mengenai Hakim Agung yang ada dan yang menjabat pada masa pemerintahan Demokrasi Parlementer adalah sama dalam jumlah maupun orangnya, dengan yang ada pada masa Pemerintahan Demokrasi Terpimpin.
Dari...
2003
D909
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Loebby Loqman, author
Jakarta: Datacom, 1990
347.01 LOE k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Moh. Koesnoe, author
Surabaya: Ushara Press, 1998
347.01 KOE k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Panggabean, R.M., author
Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
347.01 PAN b (1)
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Bambang Sutiyoso, author
Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005
347.01 BAM a
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jaenal Aripin, author
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
347 JAE h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Martiman Prodjohamidjojo, author
Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984
347.01 MAR k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jelli Rita, author
Penulisan ini mengkaji Eksistensi Peradilan Militer Pasca Tunduknya Militer pada Peradilan umum dalam hal melakukan tindak pidana umum. Hal ini bertitik tolak dari pasal 3 ayat 4 huruf a Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri. Kemudian diatur kembali dalam Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
T38073
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Urwatul Wutsqah, author
ABSTRAK
Penyatuan atap dan perubahan status hakim merupakan dua prakondisi yang diperlukan dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang lebih independen sebagaimana di amanatkan Undang-undang Dasar 1945. tujuan utama perubahan status hakim dari PNS menjadi Pejabat Negara lebih disebabkan karena pertimbangan untuk memudahkan perjuangan meningkatkan gaji dan kesejahteraan hakim, baru di ikuti...
2013
T35514
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Belinda Gunawan, author
Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang telah mengalami perubahan menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman di Republik Indonesia adalah ?kekuasaan kehakiman yang merdeka?. Hakim disini memegang peran sentral dalam peradilan sebagai personifikasi dari peradilan, sehingga kedudukan hakim dan kemerdekaan hakim harus dijamin dalam sebuah undang-undang (UU). Saat...
2016
S62602
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library