Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas kedudukan buruh dalam proses hubungan kerja akibat kepailitan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kepailitan juga ketenagakerjaan juga mengenal sejauh mana jaminan pembayaran upah atau uang pesangon bagi pekerja/buruh dalam suatu perusahaan yang dinyatakan pailit dapat dijamin. Dengan demikian dapat mengetahui kemungkinan dapat didahulukannya hak buruh terhadap kedudukan hak-hak lain dalam kepailitan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Kepailitan, yang kemudian di analisa untuk menggambarkan secara tepat tentang kedudukan buruh dalam proses pemutusan hubungan kerja akibat kepailitan. This legal writing is tended to observe bankruptcy legal impact to status of labour against the rights itself based on Law of 30/2004, Law of 13/2003 and other laws related. Research specification is Positive Law Inventory research that from point of view of approaching method is included in Normative Juridical Research. Data used is secondary. Data collecting technique is documentary research. Analytical technique used is Qualitative Normative analytical technique. Result of the research shows the possibility of how the rights could be the priority compare to other rights in creditor classification.

Abstrak :
ABSTRAK
Pemerintah telah melakukan moratorium penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke sejumlah negara termasuk 19 negara Timur Tengah, dengan alasan perlindungan. Namun, kebijakan tersebut belum efektif karena sampai saat ini masih terdapat banyak pelanggaran akibat lemahnya aturan moratorium dalam UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Oleh sebab itu aturan moratorium perlu diperkuat sebagaimana diatur dalam draf RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang diajukan DPR. Dalam RUU diatur secara tegas bahwa moratorium merupakan kewenangan presiden yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden. Selain itu RUU juga mempertahankan fungsi BNP2TKI dalam memberikan saran dan pertimbangan terkait moratorium. Hanya saja ketentuan sanksi bagi pihak yang melanggar aturan tentang moratorium perlu diatur dan dipertegas.

Abstrak :
Global Value Chain, salah satu fenomena perdagangan internasional terbaru, sedang dialami oleh industri apparel Indonesia. Hal ini menimbulkan suatu pertanyaan apakah keterlibatan industri apparel Indonesia ke dalam global value chain akan mempengaruhi permintaan terhadap tenaga kerja terampil. Studi ini akan mencoba untuk meneliti dampak dari keterlibatan industri apparel Indonesia ke dalam global value chain, dengan menggunakan faktor yang berkaitan dengan perdagangan vertical specialization dan faktor yang tidak berkaitan dengan pedagangan kepemilikan asing sebagai proxy dari global value chain. Studi ini juga menggunakan jenis pekerjaan sebagai tolak ukur dari keterampilan/skill dari tenaga kerja. Hasil dari studi ini adalah keterlibatan industri ini ke dalam global value chain ternyata meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja terampil, namun hanya untuk faktor yang berkaitan dengan perdagangan, sedangkan faktor lainnya tidak berpengaruh. ......Global value chain, one of the newest trade phenomenon, is being experienced in Indonesias apparel industry. This makes a remarkable question whether it would affect the demand for skilled labor in Indonesia. This study is going to examine the impact of an involvement of Indonesias apparel industry in global value chain using trading related factor vertical specialization and non trading related factor foreign ownership as a proxy of global value chain and using an occupational level to categorize skill of labor. By using a panel data regression, the result is an involvement of the industry in global value chain increases demand for high skilled labor yet it is only for trading related factor. Non trading related factor does not affect the demand for skilled labor in Indonesias apparel industry.