Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjanjian kerja merupakan dasar dari suatu hubungan kerja. Peraturan perundang-undangan mengatur 2 (dua) jenis perjanjian kerja. Perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Khususnya perjanjian kerja waktu tertentu, terdapat pengaturan mengenai syarat tertentu yang pada intinya mengatur bahwa perjanjian kerja waktu tertentu hanya diterapkan pada jenis pekerjaan tertentu. Metode penelitian mempergunakan penelitian yuridis normatif dengan menalaah data sekunder dilengkapi wawancara terhadap informan. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis dan pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian terhadap kasus menunjukan bahwa penerapan syarat perjanjian kerja waktu tertentu telah diterapkan secara tidak tepat. Dengan demikian, perjanjian kerja waktu tertentu berubah demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan akibat hukum atas pemutusan hubungan kerjanya adalah bahwa pekerja/buruh beroleh kompensasi sebagaimana halnya pekerja/buruh yang dipekerjakan dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

---

An employment contract is the based of an Industrial Relation. The Indonesian Labour Act states that are two kinds of employment contract, such as permanent aggreement and temporary aggreement. An employment conctract regarding temporary aggreement, can regulate a specific regulation that can only be implemented in a certain kind of job. The method use by the author is a normative juridical approach. The legal data are obtain through literary research and interviews with the informant. The nature of this research is descriptive analysis and the data are processed qualitatively. The data that are being used are secondary data that consist of primary, secondary, and tertiary legal data. The writer found that the implemantation of employment conctract regarding temporary aggreement is not legal. Because of that, the industrial relation by law, becomes a permanent aggreement. Regarding the termination of employment, the worker reserve the right to obtain a severance package."

"Penelitian ini menganalisis bagaimana upaya penyelesaian dan peran pemerintah apabila terjadi pemutusan hubungan kerja tanpa kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya pemberitahuan pemberhentian (notice period). Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Penulis menguraikan dan menganalisis dua permasalahan dalam penelitian ini, yaitu perkembangan ketentuan prosedur pemutusan hubungan kerja berdasarkan Hukum Indonesia dan pelaksanaan pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha yang tidak sesuai dengan prosedur berdasarkan kasus media perusahaan ABC. Hasil penelitian ini menunjukkan pemutusan hubungan kerja biasanya terjadi tanpa adanya kepatuan terhadap ketentua prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan pemutusan hubungan kerja, pemutusan hubungan kerja harus diberitahukan minimal 14 (empat belas) hari sebelum pemutusan tersebut efektif, namun banyak perusahaan tidak mematuhi sehingga mengakibatkan hilangnya hak-hak pekerja. Oleh karena itu, penulis memberikan gagasan untuk melakukan pengawasan yang lebih kuat terhadap perusahaan untuk lebih memperhatikan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan kompensasi terkait pelanggaran yang dilakukan untuk memenuhi hak-hak yang dimiliki pekerja.

---

This research analyzes how settlement efforts and the role of the government function in cases of employment termination that violate legal provisions, particularly the notice period requirement. The research employs a doctrinal research method. The author describes and analyzes two key issues: the development of employment termination procedures based on Indonesian law and the implementation of these procedures by employers, as exemplified by a media case involving ABC Company. The study's findings reveal that employment termination often occurs without following established legal procedures. According to these procedures, employers must provide at least 14 (fourteen) days' notice before termination takes effect. However, many companies fail to comply with this requirement, leading to a loss of workers' rights. Consequently, the author proposes strengthening company oversight to ensure greater attention to and compliance with applicable laws and regulations. Additionally, the author suggests providing compensation for violations to uphold workers' rights."