Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Timbul gelombang protes yang meluas, baik dari masyarakat Prancis maupun dari masyarakat di berbagai belahan dunia, ketika pada tanggal 17 Desember 2003, Presiden Prancis Jacques Chirac mengeluarkan pengumuman bahwa di Prancis akan diberlakukan Undang-Undang Laїcité, sebuah undang-undang tentang pelarangan pemakaian simbol-simbol keagamaan di sekolah negeri di Prancis.Meskipun begitu Pemerintah Prancis tetap mengesahkan Rancangan Undang-Undang Laїcité yang diajukan oleh Menteri Urusan Pemuda, Pendidikan Nasional dan Penelitian, Luc Ferry tersebut, menjadi Undang-Undang Laїcité pada tanggal 15 Maret 2004. Tujuan Pemerintah Prancis memberlakukan Undang-Undang Laїcité 2004 adalah menegakkan budaya dan ideologi sekuler yang dianut oleh Prancis. Dengan tegaknya prinsip sekuler maka akan terwujud integrasi nasional dan kerukunan hidup bersama antara penduduk Prancis yang semakin heterogen. Keheterogenan penduduk di Prancis disebabkan oleh banyaknya pendatang dari berbagai negeri di dunia, yang datang dan menetap di Prancis. Pendatang atau orang asing tersebut datang ke Prancis dengan membawa ideologi dan budaya mereka masing-masing.Latar belakang Pemerintah Prancis memberlakukan Undang-Undang Laїcité 2004 adalah pertama, sudah sejak lama Prancis menganut ideologi sekuler, dan ideologi yang telah menjadi budaya Prancis tersebut diperoleh melalui sejarah yang panjang dan tidak mudah; kedua, telah terjadi friksi ideologi dan budaya antara penduduk asli dan pendatang dan antara pendatang itu sendiri.Salah satu pendatang yang makin lama makin banyak jumlah populasinya adalah pendatang yang berasal dari negeri-negeri Maghribi. Pendatang tersebut dinilai masih belum bisa beradaptasi. Mereka masih cenderung memegang dan melaksanakan budaya asli mereka yaitu Arab-Islam. Manfaat lain dari diberlakukannya Undang-Undang Laїcité 2004 adalah membantu pendatang asal negeri-negeri Maghribi untuk menyesuaikan diri dengan budaya sekuler Prancis, sebab sekolah negeri dapat memberikan "kekuatan akulturasi yang besar" pada anak-anak imigran.Penelitian ini ditinjau dari dua sudut pandang, sudut pandang politik menggunakan teori Kepentingan Nasional dan sudut pandang budaya menggunakan teori Adaptasi Lintas Budaya."

"ABSTRACTSkripsi ini menggambarkan gagasan hak untuk beribadah sebagai isu hak asasi manusia. Contoh yang digunakan dalam skripsi ini adalah situasi di Indonesia dan Turki, yang dianalisa melalui gagasan ?laisisme? di Turki dan ?Agama Resmi? di Indonesia, dan hubungan kedua gagasan tersebut dengan instrumen hukum internasional, regional dan nasional yang diimplementasikan oleh kedua Negara tersebut. Kurangnya penegakan hukum, undang-undang dan peraturan yang bertolakbelakang, perkembangan ideologi intoleran dan pendekatan apatis pemerintah di satu sisi seperti yang dicontohkan oleh Indonesia, serta monopoli pemerintah atas suatu agama dan pembatasan yang didukung secara konstitutional di lain pihak seperti yang dicontohkan oleh Turki, memiliki efek negatif terhadap pelaksanaan hak untuk beribadah di kedua Negara tersebut. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif-analysis.Hasil dari penulisan skripsi ini menyatakan bahwa secara kerangka domestik hak asasi manusia, peraturan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia di Indonesia lebih menyeluruh dibandingkan dengan di Turki. Namun, dilihat secara praktis, pelaksanaan perlindungan hak untuk beribadah Turki lebih efektif daripada di Indonesia.

---

ABSTRACTThe thesis describes the notion of right to worship as an human rights issue. The example used in this thesis is the situation in Indonesia and Turkey, analysed through the notion Turkey?s ?laicism? and Indonesia?s ?established Church of the State?, pertaining to their relationship with international, regional and national legal instruments that both countries implement or ratify. Through the descriptive-analysis method, this thesis analyses the concerns which may affect one?s right to worship. The lack of law enforcement, conflicting regulations related to the protection of citizen rights, the proliferation of intolerant ideologies and the government?s apathetic approach to religious persecution on one hand (epitomised by Indonesia), and constitutionally-rigid state monopoly over a particular faith on the other hand (epitomised by Turkey) ? all of which have an undesireable effect to the implementation of the protection of right to worship.This thesis stipulates that while the domestic human rights framework in Indonesia is more comprehensive to that of the domestic framework in Turkey, in practice, Turkey is implementing the right to worship more inclusively."