Hasil Pencarian

Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query

Andrew Grey, author

Aspek Hukum Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Karena Akta Jual Beli yang Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan No.72/G/2018/PTUN.BDG) = Legal Aspect of Cancellation of Certificate of Land Ownership Due to The Deed of Sale and Purchase is Legally Defected (Case Study of Decision Number 72/G/2018/PTUN.BDG).

Tesis ini membahas pembatalan sertipikat hak milik atas tanah karena akta jual beli yang dijadikan sebagai dasar pendaftaran tanah terdapat cacat hukum. Akta jual beli menjadi penting dalam proses pendaftaran tanah karena keabsahannya mempengaruhi keabsahan sertipikat yang akan diterbitkan, sehingga jika akta jual beli cacat hukum maka sertipikat yang diterbitkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Kory Ulama Sari Budiarti, author

Pembatalan Akta Jual Beli Atas Ketidaksesuaian Hak Milik Atas Tanah Studi Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PN.Mrs = Cancellation of Sale and Purchase Deed of Incompatibility of Land Ownership Right for Court Decision Study No. 9 / Pdt.G / 2017 / PN.Mrs

Tesis ini membahas tumpang tindih kepemilikan atas satu bidang tanah dan pembatalan salah satu sertipikat yang berdasarkan kepemilikan yang tidak sah yang terjadi pada Putusan No. 9/Pdt.G/PN.Mrs. Penelitian ini dilatarbelakangi atas keingintahuan mengenai perlindungan hukum bagi pihak pembeli yang menderita kerugian atas pembelian tanah yang berdasar pada kepemilikan yang tidak sah. Dari latar belakang tersebut...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nurmala Kristina, author

Implikasi Perjanjian terhadap Sertipikat sebagai Alat Pembuktian Kepemilikan Hak Atas Tanah (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2972 K/PDT/2002 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 191 PK/PDT/2012) = Agreement Implication to Certificates as An Evidence of Ownership of Land Right (Supreme Court Analysis Number 2972 K/PDT/2002 Jo. Supreme Court Number 191 PK/PDT/2012)

Sertipikat merupakan suatu alat bukti yang kuat, selama tidak dapat dibuktikan lain. Akan tetapi jika terdapat suatu perjanjian dimana sertipikat menjadi obyeknya, manakah yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang lebih kuat. Permasalahan yang dibahas yaitu bagaimanakah kekuatan perjanjian dibandingkan dengan sertipikat untuk dijadikan sebagai bukti kepemilikan serta bagaimanakah hakim...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48750

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Adityo Sri Widodo, author

Keabsahan Kepemilikan Bidang Tanah Yang Perbuatan Hukumnya Dibatalkan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan PTTUN Makassar No. 27/Bdg.TUN/1998/PT.THN.UPG Juncto Putusan Mahkamah Agung No. 766 PK/PDT/2012) = Validity of Land Ownership of Which Legal Act Is Nullified by State Administrative Court (Case Study of Makassar State Administrative Court [PTTUN] Decision No. 27/Bdg.TUN/1998/PT.THN.UPG in Conjunction with Supreme Court Decision No. 766 PK/PDT/2012)

Pembatalan akta jual beli yang dibuat PPAT haruslah diputuskan oleh lembaga peradilan yang berwenang dalam menangani obyek sengketa berdasarkan kompetensi absolut dari lembaga peradilan tersebut. Namun pada kasus kepemilikan obyek bidang tanah terdapat perbedaan penafsiran hukum dalam menangani sengketa tersebut yaitu antara Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Umum. Pengadilan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T44366

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Chentini Prameswari, author

Tanggung Jawab Notaris/PPAT atas Penyerahan Sertipikat yang Dititipkan Pembeli kepada Penjual (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2548 K/Pdt/2022) = Responsibilities of Notary/PPAT for Delivering the Land Certificate Deposited by Buyer to Seller (Study of Supreme Court Decision No. 2548 K/Pdt/2022)

Jual beli secara lisan yang menjadi dasar penguasaan sertipikat objek jual beli oleh Pembeli dan dititipkan oleh Pembeli kepada Notaris/PPAT, seharusnya disimpan dan dikembalikan oleh Notaris/PPAT kepada Pembeli. Hal ini disebabkan walaupun sertipikat objek jual beli masih terdaftar atas nama Penjual, Notaris/PPAT harus menjaga sertipikat objek jual beli yang dititipkan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

I Gde Wiyadnya, author

Aspek pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1997

S17713

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Windy Januari Gunari, author

Pembuatan surat kuasa substitusi untuk menjual tanah dan stasiun pengisian bahan bakar umum (studi putusan pengadilan tinggi medan Nomor 199 tanggal 14 Agutsus 2018) = Substitusion of power attorney to sell land and public fueling stations (Case study Court Ruling No. 199/PDT/2018/PT MDN)

Seiring dengan berkembangnya zaman bertambah pula kebutuhan akan jasa Notaris. Pengguna jasa Notaris pun semakin beragam, termasuk dengan penggunaan kuasa dalam pembuatan akta. Pembuatan kuasa tidak hanya sebatas kuasa umum melainkan kuasa khusus termasuk kuasa substitusi. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat surat kuasa substitusi, namun perlu Notaris perhatikan bahwa dibutuhkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54560

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Misriyah, author

Analisis Mengenai Status Perseroan Terbatas Yang Jangka Waktu Pendiriannya Telah Berakhir Dan Status Kepemilikan Tanahnya Yang Tidak Pernah Didaftarkan (Studi Kasus Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 540 K/Pdt/2017) = Analysis of the Status of a Limited Liability Company whose establishment period has ended and the status of land ownership that has never been registered (Case Study on Supreme Court Decision Number 540 K / Pdt / 2017)

Perseroan Terbatas (Perseroan) sebagai badan hukum mempunyai hak dan kewajiban serta dapat memiliki harta benda selayaknya manusia. Perseroan mempunyai jangka waktu pendirian, apabila jangka waktu telah habis dapat diperpanjang atau dibubarkan. Pada saat UUPT diterbitkan baik pada tahun 1995 maupun tahun 2007, semua perseroan wajib menyesuaikan anggaran dasarnya. Bila jangka...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Simon Reinaldo Marlin, author

Pencatatan Peralihan Hak Atas Tanah Sertipikat Hak Milik Oleh Pembeli Secara Sepihak Dalam Jual Beli Tanah Studi Putusan Pengadilan Nomor 799/Pdt.G/2020/Pn. Sby. = Recording of Transfer of Land Rights Certificate of Ownership by Buyers unilaterally in the sale and purchase of land Study of Court Decision Number 799/Pdt.G/2020/Pn. Sby.

Proses peralihan hak kepemilikan dari penjual kepada pembeli menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) mewajibkan diadakannya pendaftaran tanah/pencatatan peralihan hak seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh pemerintah untuk menjamin kepastian hukum untuk para pemegang hak. Namun dalam praktiknya terdapat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Pemihakan hakim terhadap keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah

JY 5:3 (2012) (1)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian