Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tugas akhir ini mengkaji tentang perjuangan hak atas tanah masyarakat Aborigin di Northern Territory, Australia dari tahun 1963-1976. Hal ini dilatarbelakangi oleh keputusan Persemakmuran Australia mengumumkan kerjasama dengan perusahaan Perancis, Pechiney untuk membangun pabrik alumina dan pertambangan bauksit di Semanjung Gove, Northern Territory, Australia dengan mengalokasikan lahan seluas 140 mil persegi dari Cagar Alam Arnhem Land pada tahun 1963. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi tahapan heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. sumber yang digunakan meliputi arsip dokumen pemerintah Australia dari Arsip Nasional Australia, surat kabar dari Trove, serta buku-buku dan artikel jurnal yang diakses online dari Perpustakaan Australia, Jstor dan The Australian National University. Hasil penelitian menekankan penderitaan yang dialami oleh masyarakat Aborigin di Northern Territory, Australia di bawah kendali Persemakmuran Australia. Pada tahun 1963, masyarakat Aborigin memprakarsai gerakan hak atas tanah dengan mengajukan petisi Yirrkala ke Parlemen Australia. Kegagalan perjuangan masyarakat Yolngu pada tahun 1971 mendorong para aktivis- aktivis Aborigin dan masyarakat Larrakia dalam memperjuangkan hak atas tanah pada tahun 1972. Setelah Gough Whitlam menjabat sebagai Perdana Menteri Australia, pemerintahan Whitlam membentuk komisi Woodward yang merekomendasikan undang-undang hak atas tanah bagi masyarakat Yolngu. Pada tahun 1976, pemerintahan John Fraser mengesahkan The Aboriginal Land Rights (NT) Act 1976. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perjuangan mereka dapat dikatakan berhasil dengan menghasilkan undang-undang hak atas tanah meskipun kesejahteraan masyarakat Aborigin masih rendah.

---

This final project examines the land rights struggle of Aboriginal communities in the Northern Territory, Australia from 1963-1976. This is motivated by the Commonwealth of Australia's decision to announce a partnership with French company Pechiney to build an alumina plant and bauxite mine on the Gove Peninsula, Northern Territory, Australia by allocating 140 square miles of land from the Arnhem Land Reserve in 1963. This research uses the historical method which includes the stages of heuristics, verification, interpretation, and historiography. The sources used include archives of Australian government documents from the National Archives of Australia, newspapers from Trove, as well as books and journal articles accessed online from the Australian Library, Jstor and The Australian National University. The results emphasize the suffering experienced by Aboriginal people in the Northern Territory, Australia under the control of the Commonwealth of Australia. In 1963, Aboriginal people initiated a land rights movement by submitting the Yirrkala petition to the Australian Parliament. The failure of the Yolngu people's struggle in 1971 encouraged Aboriginal activists and the Larrakia people to fight for land rights in 1972. After Gough Whitlam became Prime Minister of Australia, the Whitlam government established the Woodward Commission which recommended land rights legislation for the Yolngu people. In 1976, the John Fraser government passed The Aboriginal Land Rights (NT) Act 1976. The conclusion of this research is that their struggle can be said to be successful by producing land rights laws even though the welfare of Aboriginal people is still low."