Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKabupaten Bulukumba mengadakan program pengembangan agroindustri secara mandiri pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025 untuk mewujudkan predikat Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lumbung padi di kawasan timur indonesia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi kesesuaian lahan terhadap syarat tumbuh tanaman padi sawah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persebaran kesesuaian lahan aktual dan potensial tanaman padi sawah sebagai pengendali ketersedian pangan beras di Kabupaten Bulukumba. Persebaran kesesuaian lahan aktual kelas S1 kebanyakan terletak di sebelah selatan sepanjang Pantai Laut Flores dengan morfologi dataran dan kemiringan tanah <3%. Persebaran Kelas S2 hampir terdapat di seluruh Kabupaten Bulukumba, (baik itu di sebelah selatan, barat, timur ataupun utara) dengan morfologi dataran-perbukitan dan kemiringan tanah <8%. Persebaran kelas S3 dan kelas N saling berasosiasi, dimana kedua kelas ini terdapat di sebelah timur sepanjang Pantai Teluk Bone (pola memanjang) kemudian menyebar sampai ke utara dengan morfologi perbukitan dan bergelombang serta kemiringan tanah >15%. Kecamatan Bonto Bahari, Bontotiro dan Kecamatan Herlang memiliki status ketersedian pangan yang buruk dikarenakan ketiga kecamatan ini penggunaan lahan sawah aktualnya berada pada kelas S3ch dibandingkan Kecamatan Gantarang pada kelas S1 dan S2. Kecamatan Herlang yang awalnya mengalami ketersedian defisit beras (-1.066ton) berubah menjadi surplus beras (2.855ton) setelah dilakukan penanaman padi pada kelas kesesuaian lahan potensial(S1).

---

ABSTRACTBulukumba Regency implement agro-industry development program independently in the long-term development plan of the area 2005-2025 for create predicate South Sulawesi Province as a granary in Eastern Indonesia. One effort that can be done is by land suitability evaluation to grow rice crops well. This study aimed to analyze the distribution of actual and potential land suitability rice crop as controlling food availability di Bulukumba Regency. Distribution of the actual land suitability for class S1 mostly is found in the South Bulukumba Regency(along Laut Flores Beach) with the morphology of the plain and the slope less from 3%. Distribution of the actual land suitability for class S2 mostly is found almost exist throughout Bulukumba Regency(south, west, east or north) with the morphology of the plain until hill and slope less 8%.Distribution of the actual land suitability for class S3 and class N are associated each other, where class S3 and class N are found in the east Bulukumba Regency (along Teluk Bone Beach) with lengthwise pattern then spread to the north with the morphology surging and hill. They have slope more than 15%. Bontobahari Disctrict, Bontotiro District and Herlang District have low food availability status. The reason is caused that they have an extensive paddy field class S3 is greater than class S1 and class S2. it is different in Gantarang District that has an extensive paddy field class S1 and class S2 is greater than class S3. Herlang District who initially have the availability of rice deficit (-1.066ton) turn into surplus (2.855ton) after planting rice on land suitability class potential(S1)."

"Pokok permasalahan  yang timbul di dalam penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya sengketa akibat Pemerintah Kota Surabaya belum melakukan pendaftaran hak atas aset tanah yang dimilikinya sebelum memberikan hak persewaan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendirikan bangunan yang selanjutnya mengalihkan pengelolaan bangunannya  kepada Yayasan GP. Yayasan GP mengalihkan kembali mengenai pengelolaan dan kepemilikan atas tanah kepada PT SKA. Masalah yang diangkat dalam penelitan ini adalah mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan hak persewaan di atas tanah aset miliknya dan mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya selaku pemegang konversi hak atas tanah. Selain itu, Akta yang dibuat oleh Notaris untuk menyerahkan hak atas tanah aset pemerintah daerah tersebut dipertanyakan keabsahannya dan bagaimana Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atas Akta yang dibuatnya tersebut. Penelitian kepustakaan di dalam penelitian memiliki karakteristik yuridis normatif, yang mana menggunakan fact finding dan problem finding sebagai tipe penelitiannya, sehingga dapat diperoleh jawaban permasalahan berupa simpulan bahwa Pemerintah Kota Surabaya tidak berwenang untuk memberikan hak persewaan kepada pihak lain dikarenakan tanah miliknya belum dilakukan pendaftaran hak di Kantor Pertanahan sehingga hanya dianggap sebagai pemilik secara yuridis ekonomis dan belum secara yuridis materil menjadi miliknya. Akibatnya, Pemerintah Kota Surabaya telah lalai di dalam menjalankan kewajibannya untuk menyukuri, mengusahakan, menjaga dan memelihara tanah yang dimilikinya. Selain itu, Notaris yang membuat Akta di dalam proses peralihan aset tanah objek sengketa ini tidak cermat, teliti dan tidak bertanggung jawab terhadap Akta yang dibuatnya sehingga menimbulkan sengketa di antara para pihak yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris sehingga dapat dijatuhkan sanksi.

---

The background of the problem arising in this reaseach is due to a dispute because the Government of Surabaya City has not registered the right of its asset before giving rent rights to the Provincial Govenment of East Java to build a building, which its building management be transfered to GP Foundation. Furthermore, GP Foundation transfers again its management and ownership of that land and building to SKA Limited Liability Company. The reseach problem in this research is concerning the authority of the Government of Surabaya City to give rent rights on its land and concerning the obligations that must be conducted by the Government of Surabaya City as the holder of land conversion. Other than that, the Deed made by the Notary to transfers the land is being questioned concerning its validity dan how the Notary could be liable for the deed made by him/her. This research is conducted based on literature research with normative juridical research method, which uses fact finding and problem finding as the type of the research in order to find the solution of the problem, which is concluded that the Government of Surabaya City does not have the authority to give rent rights to the other parties the its land right has not yet been registered yet at the Land Office. Therefore, the Government of Surabaya City is only regarded as the owner based on economic juridical and not yet on material juridical. The consequence of not doing this is that the Government of Surabaya City has neglected its obligation to give thanks, cultivate, guard and maintain its land. Afterward, the Notary who made the deed concerning the transfer of land in this case is not being cautious, thorough and responsible. As a result, a dispute between the parties emerges and the notary could be sanctioned due to infringing the Notary Office Law and Notarys Code of Ethics."

"Komoditas kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan utama di Kabupaten Penajam Paser Utara. Berdasarkan perubahan penggunaan lahan yang terjadi selama tahun 2009–2020, menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit selalu mengalami peningkatan luas lahan. Besarnya pertumbuhan areal perkebunan kelapa sawit dalam beberapa tahun terakhir, menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan tersebut terjadi karena kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan unggulan yang berperan penting bagi perekonomian di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan penggunaan lahan terutama lahan perkebunan kelapa sawit, dan memprediksi lahan perkebunan kelapa sawit pada tahun 2031, serta mengidentifikasi wilayah kesesuaian lahan perkebunan kelapa sawit. Model Cellular Automata-Markov Chain digunakan untuk melihat perubahan penggunaan lahan yang terjadi dan prediksi penggunaan lahan pada tahun 2031. Metode overlay digunakan untuk mengetahui wilayah kesesuaian lahan perkebunan kelapa sawit, dengan memasukkan variabel karakteristik lahan dan faktor pembatas ke dalam model kesesuaian lahan. Penggunaan lahan dari tahun 2009, 2014, dan 2020 selalu didominasi oleh lahan hutan belukar, kebun campuran, dan perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 2031 lahan perkebunan kelapa sawit diprediksi mengalami peningkatan luas lahan yang tersebar secara mengelompok pada wilayah penelitian. Hasil kesesuaian lahan menunjukkan bahwa lahan yang sangat sesuai untuk perkebunan kelapa sawit berada pada wilayah dengan topografi yang relatif landai, memiliki curah hujan yang optimal, serta kadar C-organik tanah yang tergolong sedang sampai tinggi.

---

Oil palm is the main plantation crop in North Penajam Paser Regency. Based on changes in land use that occurred during 2009-2020, it shows that oil palm plantations always experience an increase in land area. The significant growth of oil palm plantation areas in recent years has led to land conversion. This land conversion occurs because oil palm is a leading plantation crop that plays a vital role in the Indonesian economy. This study aims to analyze land-use changes, especially oil palm plantations, and predict oil palm plantation land in 2031 and identify areas of suitability for oil palm plantations. The Cellular Automata-Markov Chain model is used to see land-use changes that occur and predict land use in 2031. The overlay method determines land suitability for oil palm plantations by entering land characteristics and limiting factors into the land suitability model. Land use from 2009, 2014, and 2020 has always been dominated by forests, mixed gardens, and oil palm plantations. In 2031, oil palm plantations are predicted to experience an increase in land area spread in groups in the research area. Land suitability results show that land suitable for oil palm plantations is in an area with a relatively sloping topography, has optimal rainfall, and has moderate to high soil C-organic content.

"

"ABSTRAKSengketa di bidang pertanahan yang salah satunya sengketa perdata yang berhubungan dengan tanah merupakan sengketa antara individu dengan individu atau dapat juga dapat antara individu dengan Pemerintah. Tesis ini membahas mengenai status tanah yang menjadi objek sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2323 K/Pdt/2016 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyelesaian sengketa dan penerapan prinsip keadilan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2323 K/Pdt/2016 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 22/PDT/2015/PT BGL juncto Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 32/Pdt.G/2014/PN Bkl. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan desain eksplanatoris. Hasil penelitian menyarankan bahwa majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara-perkara gugatan keperdataan sengketa pertanahan dan perbuatan melawan hukum pada kasus ini antara Pemerintah Kota Bengkulu dan ahli waris seharusnya bisa lebih cermat dan adil lagi dalam memutus kasus ini guna menghindari putusan-putusan yang pertimbangan dan putusannya berkontradiksi satu sama lain. Pemerintah Kota Bengkulu agar dapat menerapkan prinsip-prinsip good governance dengan baik. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan khususnya mengelola dan menginvetarisasi ases-aset daerah sesuai prinsip otonomi daerah haruslah mengikuti peraturan perundang-undangan khususnya dalam menetapkan tanah sebagai asset daerah harus lebih cermat.

---

ABSTRACTLand dispute in which one civil disputes related to land is a dispute between individuals and individuals or may also be between individuals and the Government. This thesis explains the status of land which become the object of dispute in Verdict of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2323 K Pdt 2016 based on the prevailing laws and regulations dispute resolution and application of the principle of justice in the Verdict of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2323 K Pdt 2016 juncto Bengkulu High Court Verdict Number 22 PDT 2015 PT BGL juncto District Court Verdict Bengkulu No. 32 Pdt.G 2014 PN Bkl. The research method used in this thesis is normative juridical with explanatory design. The results suggest that the panel of judges who examines and decides cases of civil disputes and land disputes in this case between the Municipal Government of Bengkulu and the heirs should be more careful and fair in deciding the case in order to avoid judgmental decisions and the verdict contradicts each other. The City Government of Bengkulu in order to apply the principles of good governance well. In carrying out government duties and in particular managing and invigorating regional assets according to the principle of regional autonomy should follow the legislation especially in determining the land as a regional asset must be more careful."

"Lahan merupakan sumberdaya penting yang kebutuhannya terus meningkat namun ketersediaannya tidak bertambah akan memicu fenomena alih fungsi lahan di kawasan perkotaan dan berefek pada perluasan lahan permukimannya ke pinggiran kota yang disebut peri-urbanisasi. Jabodetabekjur adalah wilayah metropolitan terpadat di Indonesia dengan Kota Jakarta sebagai kota inti dan wilayah sekelilingnya atau peri-urban khususnya Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bogor sebagai wilayah limpasan. Wilayah peri-urban tersebut memiliki peranan penting sebagai wajah dari kota masa depan sehingga perlu diperhatikan arah pengembangannya dengan cara mengevaluasi daya dukung lahan permukiman berbasis kemampuan lahan berdasarkan dinamika fisik dan demografis wilayah peri-urban Kota Jakarta dalam mendukung proses pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil analisis, kemampuan pengembangan lahan permukiman di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bogor secara garis besar masih cukup tinggi tepatnya masing-masing sebesar 97%, 98% dan 45,96% dan memiliki status daya dukung permukiman surplus masing-masing sebesar  2,6, 2,7, dan 1,87. Lahan permukiman potensial yang dihasilkan membentuk pola menyebar menuju arah dataran rendah dan wilayah studi kasus memiliki wilayah yang sudah bersifat kekotaan serta kekurangan lahan pertanian. Diperlukan adanya peninjauan ulang agar ketika terjadi transformasi kota tidak menimbulkan masalah lingkungan.

---

Land is a significant resource whose needs continue to increase, however, if its availability does not increase that will trigger the phenomenon of land conversion in urban areas and will affect the expansion of settlement land to the outskirts of the city which is called peri-urbanization. Jabodetabekjur is the most populous metropolitan area in Indonesia along Jakarta as the core city and the peri-urban areas, especially Bekasi, Tangerang, and Bogor districts as runoff areas. The peri-urban area has a crucial role as the face of the city of the future, so it is necessary to pay attention to the direction of its development by evaluating the carrying capacity of residential land based on land capability based on the physical and demographic dynamics of the peri-urban area of the City of Jakarta in supporting a sustainable development process. Based on the results of the analysis, the ability to develop residential land in Bekasi, Tangerang, and Bogor districts is still considerably high, to be precise, respectively, at 97%, 98% and 45,96%, and has a surplus settlement carrying capacity sta respectively of 2,6, 2,7, and 1,87. The resulting potential settlement land forms a spreading pattern towards the lowlands and the case study area has areas that are already urban and lack agricultural land. Policy reviews are mandatory with the purpose that when a city transformation takes place, it does not cause environmental problems."