Hasil Pencarian

Ditemukan 30 dokumen yang sesuai dengan query

Siti Hardiyanti Akbar, author

Kepastian dan perlindungan hukum pemegang hak dalam pendaftaran tanah pada kasus tumpang tindih hak atas tanah analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 412 K/TUN/2015 = Certainty and legal protection holder of right in land registry on land right overlapping case analysis on supreme court decision number 412 K/TUN/2015

ABSTRAK
Pendaftaran tanah menghasilkan sertipikat sebagai tanda bukti hak atas tanah untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak. Namun, penerbitan sertipikat seringkali menimbulkan masalah, misalnya terjadi sertipikat tumpang tindih, dimana satu bidang tanah yang sama, diuraikan dalam dua atau lebih sertipikat yang berlainan datanya. Salah satu contoh kasusnya terdapat dalam Putusan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T47626

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rangga Adhitya Yogiswara, author

Analisis bezitter atas menguasai tanah yang dianggap perbuatan melawan hukum menurut kitab undang-undang hukum perdata: Analisa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 64/Pdt.G/2019/PN.Tjk = Bezitter's analysis of controlling land is considered an act against the law according to the Civil Code: Analysis of the Decision of the Tanjungkarang District Court Number 64/Pdt.G.2019/PN.Tjk

Perbuatan melawan hukum dalam perkara No.64/Pdt.G/2019/PN.Tjk ini telah memenuhi perbuatan melawan hukum yang dimana diatur dalam unsur unsur melawan hukum pada pasal 1365 KUH Perdata. Walaupun bezitter menguasai dalam tenggat waktu (Daluwarsa) yaitu lebih dari 30 tahun tetapi bezitter tidak mempunyai itikad baik pada pasal 1963 KUH Perdata untuk memberikan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Simangunsong, Adrian Fernando, author

Mengkritisi hukum pengadaan tanah dan penilaian ganti kerugian era UU Cipta Kerja

Depok: Rajawali Pers, 2022

346.044 SIM m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Informasi peraturan perundang-undangan bidang pertahanan

Jakarta: Sekjen DPR RI, 2002

R 346.043 Ind i

Buku Referensi Universitas Indonesia Library

Fisko, author

Kebijakan pertanahan Indonesia tahun 1966-1998: Kajian tentang peranan negara dalam bidang pertanahan

Indonesia menganut paham perlunya peranan negara (state intervention) dalam mengelola sumber daya tanah, seperti yang diamanatkan dalam UUD 45, dan dijabarkan lebih lanjut dalam UUPA. Peranan negara dalam mengelola sumber daya tanah tersebut bertujuan untuk mewujudkan tanah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan orientasinya adalah tercapainya akses yang adil dalam perolehan...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005

T15331

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nicolas Anggono, author

Kedudukan pemegang hak atas tanah dalam kaitannya dengan pengaturan atas tanah terlantar = The holder of land entitlement position in relation to the arrangement for abandoned land

[ABSTRAK
Negara memberikan hak atas tanah kepada orang atau badan hukum selalu diiringi dengan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam UUPA dan surat keputusan pemberi haknya. Karena itu, pemegang hak dilarang menelantarkan tanahnya dan jika pemegang menelantarkan tanahnya, maka UUPA telah mengatur akibat hukumnya yaitu hapusnya hak atas tanah yang bersangkutan dan pemutusan...

2015

T43032

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nadira Arum Seruni, author

Peralihan penguasan tanah yang dikuasai berdasarkan surat izin mempergunakan tanah (occupatie vergunning) dalam perspektif hukum tanah di Indonesia : analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 629 PK/Pdt/2015 = The transfer of land occupation based on land occupation license (occupation vergunning) from the perspective of Indonesian land law : the analysis of the Supreme Court Verdict No. 629 PK/Pdt/2015

Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa hak milik atas tanah mempunyai fungsi sosial dan dibatasi luasannya agar fungsi sosial hak milik atas tanah itu hidup. Untuk mengamankan prinsip fungsi sosial dan pembatasan secara wajar maka negara mempunyai hak ldquo;menguasai rdquo; yang berintikan hak untuk mengatur peruntukan yang mencakup pemberian hak maupun...

2017

T48758

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Indah Siti Aprilia, author

Klausula Force Majeur Dalam Ppjb Pt. Muara Wisesa Samudera Sebagai Dasar Pemaaf Atas Tidak Terlaksananya Perjanjian Proyek Reklamasi Pulau G = Force Majeur Clause in PPJB PT. Muara Wisesa Samudra as a Legal Excuse for the Non Performance of the G Island Reclamation Project Agreement

Penelitian ini membahas berkaitan dengan regulasi reklamasi dan permasalahannya di Indonesia. Terutama menyoroti pembangunan Pulau G oleh PT. Muara Wisesa Samudera dalam Proyek Pluit City. Pada proses pembangunan reklamasi di Pulau G sebagai tanah yang akan dibangun proyek Pluit City oleh pengembang terdapat beberapa kendala diantaranya moratorium dan hambatan perpanjangan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Safira Ayudiatri, author

Penguasaan Fisik Bidang Tanah Terhadap Objek Sengketa Berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 636 K/Ag/2020) = Land Occupation As Object Of Dispute According To Land Tenure Letter (Case Study 636 K/AG/2020)

Penguasaan fisik bidang tanah yang dilakukan berdasarkan surat penitipan dibawah tangan dan surat keterangan penguasaan tanah dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam penguasaan tanah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan hukum penguasaan fisik suatu bidang tanah tanpa alas hak berdasarkan surat penguasaan tanah ditinjau dari hukum positif...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dionisius Ardy, author

Akibat hukum peralihan tanah dan bangunan berstatus jaminan yang dilakukan bukan oleh pemilik melalui berita acara kesepakatan dalam kepailitan: Studi Putusan Nomor 15 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021 = Legal consequences of the transfer of land and buildings used as collateral conducted by Non-owners through agreement protocols in bankruptcy: Case study on Verdict Number: 15 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2021

Tanah merupakan aset yang penting bagi Masyarakat di Indonesia. Dalam pengalihan Tanah, akta autentik yang dibuat oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diperlukan sebagai dasar untuk pendaftaran tanah tersebut ke kantor pertanahan. Selain PPAT, Notaris juga berperan penting dalam pembuatan akta. Dalam tesis ini akan dilakukan penelitian dari peralihan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian