Ditemukan 29 dokumen yang sesuai dengan query
Siti Hardiyanti Akbar, author
ABSTRAK
Pendaftaran tanah menghasilkan sertipikat sebagai tanda bukti hak atas tanah untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak. Namun, penerbitan sertipikat seringkali menimbulkan masalah, misalnya terjadi sertipikat tumpang tindih, dimana satu bidang tanah yang sama, diuraikan dalam dua atau lebih sertipikat yang berlainan datanya. Salah satu contoh kasusnya terdapat dalam Putusan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T47626
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Jakarta: Sekjen DPR RI, 2002
R 346.043 Ind i
Buku Referensi Universitas Indonesia Library
Simangunsong, Adrian Fernando, author
Depok: Rajawali Pers, 2022
346.044 SIM m
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Rangga Adhitya Yogiswara, author
Perbuatan melawan hukum dalam perkara No.64/Pdt.G/2019/PN.Tjk ini telah memenuhi perbuatan melawan hukum yang dimana diatur dalam unsur unsur melawan hukum pada pasal 1365 KUH Perdata. Walaupun bezitter menguasai dalam tenggat waktu (Daluwarsa) yaitu lebih dari 30 tahun tetapi bezitter tidak mempunyai itikad baik pada pasal 1963 KUH Perdata untuk memberikan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 1995
340.57 BAD a
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Denpasar: Pustaka Larasan, 2012
343.054 HUK
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Usep Setiawan, author
Jakarta: Badan Pertanahan Nasional RI, 2010
346.043 USE s
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Veen, F. van der
Buku ini dibuat untuk keperluan menjalankan urusan barang tidak bergerak, yaitu tanah. Mulai dari urusan jual beli tanah, pendaftaran dan balik nama, cara penghitungannya, dan contoh-contohnya...
Magelang: Drukkerij N.V.H.V., 1927
K 346.04 VEE b
Buku Klasik Universitas Indonesia Library
Nicolas Anggono, author
[ABSTRAK
Negara memberikan hak atas tanah kepada orang atau badan hukum selalu diiringi dengan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam UUPA dan surat keputusan pemberi haknya. Karena itu, pemegang hak dilarang menelantarkan tanahnya dan jika pemegang menelantarkan tanahnya, maka UUPA telah mengatur akibat hukumnya yaitu hapusnya hak atas tanah yang bersangkutan dan pemutusan...
2015
T43032
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Nadira Arum Seruni, author
Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa hak milik atas tanah mempunyai fungsi sosial dan dibatasi luasannya agar fungsi sosial hak milik atas tanah itu hidup. Untuk mengamankan prinsip fungsi sosial dan pembatasan secara wajar maka negara mempunyai hak ldquo;menguasai rdquo; yang berintikan hak untuk mengatur peruntukan yang mencakup pemberian hak maupun...
2017
T48758
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library