Hasil Pencarian

Ditemukan 29 dokumen yang sesuai dengan query

Siti Hardiyanti Akbar, author

Kepastian dan perlindungan hukum pemegang hak dalam pendaftaran tanah pada kasus tumpang tindih hak atas tanah analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 412 K/TUN/2015 = Certainty and legal protection holder of right in land registry on land right overlapping case analysis on supreme court decision number 412 K/TUN/2015

ABSTRAK
Pendaftaran tanah menghasilkan sertipikat sebagai tanda bukti hak atas tanah untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak. Namun, penerbitan sertipikat seringkali menimbulkan masalah, misalnya terjadi sertipikat tumpang tindih, dimana satu bidang tanah yang sama, diuraikan dalam dua atau lebih sertipikat yang berlainan datanya. Salah satu contoh kasusnya terdapat dalam Putusan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T47626

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Informasi peraturan perundang-undangan bidang pertahanan

Jakarta: Sekjen DPR RI, 2002

R 346.043 Ind i

Buku Referensi Universitas Indonesia Library

Simangunsong, Adrian Fernando, author

Mengkritisi hukum pengadaan tanah dan penilaian ganti kerugian era UU Cipta Kerja

Depok: Rajawali Pers, 2022

346.044 SIM m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Rangga Adhitya Yogiswara, author

Analisis bezitter atas menguasai tanah yang dianggap perbuatan melawan hukum menurut kitab undang-undang hukum perdata: Analisa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 64/Pdt.G/2019/PN.Tjk = Bezitter's analysis of controlling land is considered an act against the law according to the Civil Code: Analysis of the Decision of the Tanjungkarang District Court Number 64/Pdt.G.2019/PN.Tjk

Perbuatan melawan hukum dalam perkara No.64/Pdt.G/2019/PN.Tjk ini telah memenuhi perbuatan melawan hukum yang dimana diatur dalam unsur unsur melawan hukum pada pasal 1365 KUH Perdata. Walaupun bezitter menguasai dalam tenggat waktu (Daluwarsa) yaitu lebih dari 30 tahun tetapi bezitter tidak mempunyai itikad baik pada pasal 1963 KUH Perdata untuk memberikan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

analisa dan evaluasi hukum tentang transaksi tanah adat di timor timur

jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 1995

340.57 BAD a

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Hukum pertanahan di Belanda dan Indonesia

Denpasar: Pustaka Larasan, 2012

343.054 HUK

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Usep Setiawan, author

Setengah abad agraria nasional : refleksi 50 tahun UU Pokok Agraria, Hari Tani Nasional, dan Hari Agraria Nasional 2010

Jakarta: Badan Pertanahan Nasional RI, 2010

346.043 USE s

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Veen, F. van der

Boekoe toentoenan hal segala oeroesan pendaftaran dan balik nama perceel-perceel dan lain-lain / terkarang oleh F. Van der Veen dan M. Roeslan

Buku ini dibuat untuk keperluan menjalankan urusan barang tidak bergerak, yaitu tanah. Mulai dari urusan jual beli tanah, pendaftaran dan balik nama, cara penghitungannya, dan contoh-contohnya...

Magelang: Drukkerij N.V.H.V., 1927

K 346.04 VEE b

Buku Klasik Universitas Indonesia Library

Nicolas Anggono, author

Kedudukan pemegang hak atas tanah dalam kaitannya dengan pengaturan atas tanah terlantar = The holder of land entitlement position in relation to the arrangement for abandoned land

[ABSTRAK
Negara memberikan hak atas tanah kepada orang atau badan hukum selalu diiringi dengan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam UUPA dan surat keputusan pemberi haknya. Karena itu, pemegang hak dilarang menelantarkan tanahnya dan jika pemegang menelantarkan tanahnya, maka UUPA telah mengatur akibat hukumnya yaitu hapusnya hak atas tanah yang bersangkutan dan pemutusan...

2015

T43032

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nadira Arum Seruni, author

Peralihan penguasan tanah yang dikuasai berdasarkan surat izin mempergunakan tanah (occupatie vergunning) dalam perspektif hukum tanah di Indonesia : analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 629 PK/Pdt/2015 = The transfer of land occupation based on land occupation license (occupation vergunning) from the perspective of Indonesian land law : the analysis of the Supreme Court Verdict No. 629 PK/Pdt/2015

Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa hak milik atas tanah mempunyai fungsi sosial dan dibatasi luasannya agar fungsi sosial hak milik atas tanah itu hidup. Untuk mengamankan prinsip fungsi sosial dan pembatasan secara wajar maka negara mempunyai hak ldquo;menguasai rdquo; yang berintikan hak untuk mengatur peruntukan yang mencakup pemberian hak maupun...

2017

T48758

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian