Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Desa Adat Julah termasuk desa Bali Aga yang terletak di Kecamatan Tejakula, Buleleng, Bali. Pemilihan Desa Adat Julah sebagai lokasi penelitian berkaitan erat dengan adanya kenyataan bahwa desa tersebut memiliki masalah pertanahan yang terkait dengan konversi atas tanah adat. Desa Adat Julah memiliki sistem pemerintahan berbentuk demokrasi desa yang berlandaskan pada adat istiadat yang bersifat lisan maupun tertulis yang disebut awig-awig desa adat, dan kaidah-kaidah lain yang bersumberkan pada agama Hindu. Desa Adat Julah mengenai pemilikan tanah secara komunal yang disebut tanah adat atau tanah paruman desa. Tanah adat diyakini pula sebagai milik dewa, yakni Ratu Puseh Maduwe Karang. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana bentuk pengelolaan tanah adat pada masa prakonversi1 mengetahui hal hal tanah adat, seperti Jatar belakang konversi baik yang bersifat internal maupun eksternal, mengetahui druupak atau implikasi dari konversi tanah adat terhadap kehidupan keluarga maupun persekutuan desa. Metode penelitian yang digunakan adaiah metode Deskriptif-Analitis, dengan teknik penelitian meliputi pengamatan langsung, kajian kepustakaan, wawancara dengan pakar-pakar, nara sumber dan tokoh mazyarakat setempat, penyimpulan data primer dan sekunder yang telah diperoleh.

Data-data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan berbagai produk perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan lingkungan hidup. Berdasarkan pengamatan dan analisis mal

Abstrak :

Jual beli tanah merupakan perbuatan hukum yang mengakibatkan adanya peralihan hak atas tanah, sehingga dalam proses jual beli membutuhkan suatu akta autentik yang berguna sebagai syarat dapat dilakukannya proses peralihan hak atas tanah, akan tetapi akta jual beli yang seharusnya menjadi kewenangan PPAT dibuat dalam bentuk Akta Notariil. Hal inilah yang menjadi permasalahan dalam tesis yang penulis susun tentang akta jual beli nomor 16 yang seharusnya dibuat oleh PPAT justru dibuat oleh Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi dokumen dengan metode analisis kualitatif. Bagian akhir dalam penelitian ini disimpulkan bahwa Pembuatan akta yang dilakukan oleh notaris x dengan membuat Akta Jual Beli nomor 16 telah melanggar ketentuan yang mengatur adanya akta jual beli yang dibuat PPAT, akta jual beli nomor 16 yang dibuat oleh notaris x tidak dapat dijadikan alat bukti untuk dapat dilakukannya peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan, akibat hukum terhadap notaris yang membuat akta jual beli nomor 16  terhadap perbuatan yang dilakukannya, maka notaris dapat diminta pertanggungjawaban secara perdata berupa ganti kerugian atas kerugian materil maupun imateril. Hal tersebut dikarenakan notaris melakukan perbuatan hukum yang bukan menjadi kewenangannya, untuk itu seharusnya baik notaris maupun PPAT bertindak sesuai dengan kewenangannya yang sudah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

 

---

Land purchase and sell is a legal act that results in transition of land rights, the process of purchasing and selling requires an authentic deed which is useful as a term for the process of transitioning land rights. But the deed of land purchase and sell, which should be the authority of PPAT, made in the form of Notarial Deed as in the deed of purchase and sell number 16. This research is using normative-juridical method with library research as the data collection methods. Data collection tool in this study is through the study of documents with qualitative analysis methods. The final part of this research concluded that the making of deeds carried out by Notary X who has made the Deed of Purchase and Sell number 16, had violated the provision which is regulate the making of deed of purchase and sell by PPAT. Number 16 Deed made by Notary X cannot be used as evidence for the transition of land rights in the Defense Office, the legal consequences of the notary who made number 16 deed for the actions he did, then the notary can be asked for his responsibility in the form of compensation for material or immaterial losses. This is because the notary performs a legal act that is not his authority, for this reason both the notary and PPAT should act in accordance with their authority determined by the Laws and Regulations.

 

Abstrak :
ABSTRAK
Keberlakuan kartu kavling sebagai salah satu bukti bagi pihak yang menerima pembebasan lahan oleh Pemerintah, menuntun penulis untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3373.K/Pdt/2017 tanggal 22 Desember 2017. Dalam putusan disebutkan bahwaPihak Penggugat telah melakukan pembelian tanah pemukiman kembali milik penggarap lahan proyek bandara udara Soekarno-Hatta kartu kavling dengan dasar kartu kavling dan telah memiliki ijin lokasi pembangunan rumah sederhana/rumah sangat sederhana untuk anggota Mabes Polri. Namun, pada sebagian lahan tersebut telah diterbitkan ijin lokasi kepada Pihak Tergugat. Adapun yang menjadi pokok permasalahan meliputi kekuatan kartu kavling tanah dalam proses penerbitan Hak Guna Bangunan dan mekanismepenerbitan kartu kavling padapengadaantanah.Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakandata sekunder.Hasil dari penelitian ini bahwa kartu kavling tidak memiliki kekuatan hukum sebagai bukti hak atas tanah dan mekanisme penerbitan kartu kavling pada pengadaan tanah oleh Panitia Pembebasan Lahan di antaranya dengan melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah, penilaian ganti kerugian, musyawarah penetapan ganti kerugian, pemberian ganti kerugian dan pelepasan tanah instansi, maka dapat diketahui bahwa mekanisme pengadaan tanah pada perkara a quo tidak mengikuti peraturan yang berlaku, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini.Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat diperoleh saran antara lain bagi pemilik tanah dengan dasar kartu kavling untuk segera mendaftarkan kepemilikan tanahnya dalam bentuk sertipikat dan apabila jual beli tanah dengan dasar kartu kavling disertakan dengan adanya akta pemindahan hak oleh Notaris.

---

ABSTRACT
The implementation of the lottery card as one of the proofs for those who received land acquisition by the Government, led the author to analyze the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 3373.K / Pdt / 2017 dated December 22, 2017.Where the Plaintiff has had a Tangerang Regent Decree concerning the Granting of a Location Permit for the construction of housing in Tangerang Regency, but it turns out that on the land a State Administration Official Decree concerning the Granting of Location Permits was also issued To the Defendant. The Problems include the strength of the land plots card in the process of issuing Building Use Rights and the mechanism of land acquisition by replacing the location of the land.The method used is a normative juridical method with a descriptive analytical qualitative approach with a secondary data base. The results of this study are that the mechanism of land acquisition by the Land Acquisition Committee does not comply with the applicable regulations and the application of the lottery card which is not recognized as one of the reasons for the proof of land ownership. So that the judges' legal considerations are in accordance with the provisions of current legislation.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai perjanjian buy back guarantee oleh developer dan pihak bank terhadap kredit kepemilikan rumah. Permasalahan meliputi hubungan hukum dan tanggung gugat pihak pengembang, bank, dan debitur/pembeli dalam perjanjian beli kembali (buy back guarantee) dan bentuk perlindungan hukum bagi pengembang untuk Memiliki kembali obyek Jaminan jika pengembang melaksanakan isi dari Perjanjian Beli Kembali (Buy Back Guarantee). Metode yang digunakan adalah melalui studi dokumen dan dibantu dengan wawancara dengan narasumber. Kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah hubungan antara Bank dengan debitor/pembeli yang melakukan pembelian unit rumah dengan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah dari Bank diatur dalam perjanjian kredit dengan jaminan dengan tanggung gugat Bank memberikan fasilitas KPR dan debitur wajib membayar angsuran, sedangkan hubungan hukum antara bank dengan developer diatur dalam perjanjian buy back guarantee, dimana antara bank dan pengembang telah membuat dan menandatangani perjanjanjian kerjasama yang mengatur bahwa pengembang bertanggungjawab sepenuhnya dan mengikat diri sebagai penjamin dalam hal debitor lalai, kemudian antara pengembang dengan debitor hubungan hukum yang timbul adalah melalui lembaga subrogasi. Saran penulis adalah agar Notaris dapat mensosialisasikan SEBI No. 15/40/DKMP dan juga memasukkan klausul kuasa jual dengan syarat tangguh dalam akta guna melindungi kepentingan Para Pihak.

---

In terms of providing housing and other property loans from developers, a buy back guarantee agreement is required between the developer and the lending bank. In practice, Debtors often rent houses that are used as collateral to third parties. This raises problems in the execution of vacancies and sales of houses submitted by the Developer. Based on this study, the authors conclude that the relationship between the Bank and the debtor / buyer who purchases a house unit with a House Ownership Credit facility from the Bank is regulated in a loan agreement with liability. The Bank provides mortgage facilities and the debtor is required to pay installments, while the legal relationship between banks with the developer regulated in a buy back guarantee agreement, where the bank and the developer have made and signed a cooperation agreement that stipulates that the developer is fully responsible and binds himself as a guarantor in the case of negligent debtors, then between the developer and the debtor the legal relationship arises through the institution subrogation. The suggestions for the Notary are to socialize SEBI No. 15/40 / DKMP and also to include the selling power clause in the deed to protect the interests of the Parties.

Abstrak :
Jual beli dibawah tangan merupakan suatu perjanjian jual beli tanah, dimana perbuatan hukum yang dilakukan berupa pemindahan hak dengan pembayaran tunai artinya bahwa harga yang disetujui dibayar penuh pada saat dilakukan jual beli tersebut. Surat jual beli di bawah tangan atas tanah dan bangunan dibuktikan dengan selembar kwitansi. Dengan demikian, semua perjanjian yang dibuat antara para pihak sendiri secara tertulis dalam akta di bawah tangan, bentuknya bebas, terserah bagi para pihak yang membuat dan tempat membuatnya juga dibolehkan di mana saja. Dilakukan perjanjian jual beli dibawah tangan memiliki akibat salah satunya, dimana penjualnya baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia tidak diketahui keberadaannya lagi, sedangkan pembeli beritikat baik guna melakukan pencatatan peralihan hak di Kantor Pertanahan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikat baik dan proses pencatatan peralihan hak tanah atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1364/Sukamaju yang dilakukan dengan perjanjian dibawah tangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sifat penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data adalah studi dokumen dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif. Adapun hasil penelitian bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penulisan tesis ini adalah proses pencatatan peralihan hak yang mana penjualnya tidak diketahui lagi keberadaannya, serta perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikat baik. Simpulan dari penelitian ini adalah terbitnya Sertipikat yang telah beralih namanya kepada nama pembeli dalam jangka waktu 30 hari (1 bulan). Saran dari penelitian ini guna mempersingkat lama waktu pencatatan peralihan hak maka masyarakat wajib melakukan transaksi jual beli atas tanah dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang yaitu Notaris dan PPAT.

---

Private sale/purchase is a land sale/purchase agreement, where legal actions taken in the form of transfer of rights with cash payments mean that the agreed price is paid in full at the time of the sale/purchase. A letter of Private sale/purchase of land and buildings is proven by a receipt. Thus, all agreements made between the parties themselves in writing in the private deed, the form is free, it is up to the parties who make it and the place to make it is also permissible anywhere. Agreements of private deed has the effect of one of them, where the seller is both inside and outside the territory of the Republic of Indonesia, is no longer known, while the good buyer is to record the transfer of rights at the Land Office. The problems that will be discussed in this study are about legal protection for buyers with good ties and the process of recording the transfer of land rights over certificates of ownership number 1364/Sukamaju, which are carried out private sale/purchase. This study uses a normative juridical research method, the nature of the research used is descriptive analytical. Data collection methods used to obtain data are document studies and interviews. The data analysis method used by the author is a descriptive method, the results of the study are descriptive analytical. The conclusion of this study is the issuance of a certificate that has changed to the name of the buyer within 30 days (1 months). Suggestions from this research are to shorten the length of time to record the transfer of rights, the community is obliged to conduct private sale/purchase transactions on land in the presence of the authorized officials, namely Notary and PPAT.

Abstrak :
Kampung kota tidak bisa dipisahkan dari kota dan perkembangan kota, lebih-lebih bagi Bandung sebagai kota keempat terpadat di Indonesia. Pada 402 luasan hektar lahan, terdapat 205.465 penduduk. Populasi selalu memiliki keterkaitan dengan masalah perumahan, termasuk bagi kota Bandung, dari 139 kelurahan, tercatat 60 dalam kondisi buruk, hanya 17 pada kondisi yang baik. Kota selalu berkembang, sementara tanah tidak, kemudian masalah menjadi semakin rumit, terjadi invasi lahan terhadap permukiman oleh berbagai jenis fungsi. Konflik lahan selalu menjadi isu sehari-hari, juga di Kota Bandung. Ruang juga arsitektur mendapatkan gangguan , semakin buruk dari hari ke hari. Pemerintah kota memiliki wewenang untuk mengatur hal tersebut tapi masalah selalu muncul karena terjadi pembangunan sebagai Negara berkembang, meskipun suatu kota adalah kota yang terencana. Selalu terjadi kenyataan tidak seperti rencana. Mengkaji dari perkembangan kota di Negara maju, meskipun suatu kota adalah kota yang terencana, hal tersebut sulit dihindari. Terjadi peningkatan invasi lahan , yang diperebutkan adalah lokasi, lokasi dan lokasi, pengusiran selalu terjadi sementara terhadap penduduk-penduduk illegal. Pada kondisi ini hendaknya peneliti menjadi fasilitator. Terlebih penelitian mengenai aplikasi manajemen lahan masih sangat terbatas untuk kota-kota di Indonesia. Adapun penelitian ini adalah sebuah cara untuk mengatasi permasalahan tersebut.