Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Kawasan permukiman menurut RTRW Propinsi Jawa Barat adalah kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari bahaya bencana alam dan buatan manusia, sehat dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha. Secara ruang apabila digunakan untuk kegiatan permukiman akan memberi manfaat meningkatkan ketersediaan permukiman dan mendayagunakan prasarana dan sarana permukiman, meningkatkan perkembangan lintas sektoral dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya, tidak mengganggu fungsi lindung, tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam, meningkatkan pendapatan nasional dan daerah, menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Permukiman menurut Pasal 1 (3) Undang-Undang No.4/1992, adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Pertumbuhan jumlah penduduk Kota Depok selama 12 tahun (sampai tahun 2002) meningkat hampir 5 kali lipat dengan laju pertambahan penduduk 13,6 % pertahun. Pertambahan penduduk ini memberi tekanan terhadap Kota Depok dan mengakibatkan semakin meluasnya daerah permukiman. Indikasi terjadinya ketidaksesuaian penggunaan tanah di Kota Depok dapat dilihat dari basil overlay antara permukiman eksisting dengan lokasi permukiman RTRW Kota Depok 2010 yang terdistribusi di 6 kecamatan dengan luas yang berbeda¬beda. Target objek penelitian adalah permukiman yang terbangun di kawasan non-budidaya terutama di kawasan sempadan sungai karena telah melanggar "Fungsi Lindung". Analisis spasial dilakukan dengan menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografis mengenai kesesuaian tanah untuk permukiman berdasarkan aspek fisik tanah dan aspek legalitas. Untuk pembanding dan membantu hasil analisis spasial tersebut dilakukan pengambilan angket di lokasi penelitian. Klasifikasi kesesuaian tanah didasarkan kepada kelas interval terhadap total nilai yang diperoleh setiap poligon hasil overlay melalui pembobotan dan skoring, yang kemudian dikelompokkan menjadi 4 kelas yaitu, Sangat Sesuai (SI), Cukup Sesuai (S2), Sesuai Marginal (S3) dan Tidak Sesuai (N). Dari hasil analisis spasial kesesuaian tanah untuk permukiman berdasarkan aspek fisik tanah didapatkan bahwa klassifikasi kesesuaian tanah daerah yang diteliti untuk Kelas Sangat Sesuai (Si) memiliki luas 1%, Kelas Cukup Sesuai (S2) adalah 4%, Kelas Sesuai Marginal (S3) dengan luas tanah 85% dan Tidak Sesuai (N) dengan luas 10% dari luas seluruh daerah penelitian. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa sebagian besar lokasi permukiman yang diteliti kurang layak dijadikan lokasi permukiman. Dari hasil analisis spasial kesesuaian tanah untuk permukiman berdasarkan aspek Legalitas berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor: 8 Tahun 2005 Tentang Sempadan Sumber Air dan Peraturan Daerah Kota Depok No. 18 tahun 2003 tentang Garis Sempadan sungai didapatkan telah terjadi penyimpangan penggunaan tanah di kawasan sempadan Ci Liwung khususnya dalam lokasi penelitian terdapat permukiman seluas 108.417,62 m2. Dari hasil penilaian terhadap variabel analisis didapatkan salah satu faktor pendorong terjadinya penyimpangan penggunaan tanah tersebut adalah variabel akses, Hasil analisis SIG menunjukkan bahwa kawasan sempadan Ci Liwung mempunyai akses yang baik tehadap jalan raya (Margonda Raya). Dari hasil angket didapat jawaban tentang keamanan tempat tinggal Sangat aman 18%, Aman 44%, Cukup aman 28%, Tidak aman 10% dan Sangat tidak aman 0%. Dengan demikian mereka menganggap bahwa lokasi tempat tinggal mereka adalah aman walaupun berada di kawasan yang terlarang untuk permukiman.

---

ABSTRACT
Land suitability is defined as the adaptability of land for a certain purpose of use. Land suitability for settlement area is general referred to suitability related to law, security and safety of the inhabitants. For example, the utilization of a certain land use must be in line with City Spatial Planning on land utilization, easily accessible, free of flood, in stable land condition, distanced from pollution sources, and have water resources. The use of a certain land that does not in line with its purpose of use, will create generally some problems as happened in Depok in the last several years. Natural disasters such as landslide and flood at the end of the year, hit some settlement areas in Depok causing some material damages and loss of lives. The indication of unsuitability in Depok can be seen from the overlay result between the existing settlement areas and settlement locations from the City Spatial Planning of Depok 2010 distributed over 6 sub-districts with different area sizes. The targeted object of the research is the settlement areas in the non-cultured areas, especially in the buffer zone of a river, because it is against its "conservation function" as defined by the law. Spatial analysis is done with a geographic information system (GIS) on the land suitability for settlement area based on the land's physical and legal aspects. A questionnaire is also collected in the research location for the purpose of bench marking and supporting the spatial analysis. Land suitability classification is performed based on the interval class value obtained by each polygon resulted from the overlay, through weighting and scoring. Land suitability is then classified into 4 classes: Very Suitable (SI), Suitable (S2), Marginally Suitable (S3), and Not Suitable (N). The result of spatial analysis of the Iand suitability for settlement area based on the physical aspects of the land shows that only 1% of the researched area falls into the class Very Suitable (SI); 4% into the class Suitable (S2); 85% into the class Marginally Suitable (S3), and 10% falls into the class Not Suitable (N). This analysis shows that most of the areas being used for settlement, is actually moderate suitable for settlement purpose. The result of spatial analysis of the land suitability for settlement area based on the legal aspect, i.e. Local Regulation of The Province of West Java, No: 812005 on Buffer Zone of Water Resources and Local Regulation of The City of Depok No. 18/2003 on River's Buffer Line, shows an infraction of these laws because of the existing settlement areas in Ci iwung's buffer zone of 108,417,62 m2. From the result of variable analysis, it is found out that one of the factors causing this unsuitability of land use, is the accessibility. The GIS- analysis shows that Ci Liwung buffer zone is easily accessible from a big road (Margonda Raya Street). From the questionnaire, it is also found out that 18% of the people living in this buffer zone think that the place is very safe, 44% think it is safe, 28% think it is moderately safe, 10% think is unsafe, and 0% think it is very unsafe. Therefore, they consider that their area is safe although it is located in the forbidden zone for settlement.

Abstrak :
ABSTRAK
Kawasan Waduk Pluit merupakan salah satu kawasan waduk di Jakarta yang telah diokupasi oleh permukiman. Meskipun undang-undang secara tegas melarang adanya permukiman di sempadan waduk, namun area sekitar Waduk Pluit tetap dijadikan tempat tinggal oleh penduduk. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses terbentuknya permukiman liar tersebut. Dalam penelitian ini, untuk melihat pertambahan jumlah rumah, luasan, sebaran, dan arah perkembangan permukiman digunakan analisis foto udara dan citra time series, sedangkan untuk memahami bagaimana permukiman liar dapat berkembang digunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara spasial perkembangan permukiman liar dipengaruhi oleh faktor aksesibilitas dan jarak dari tempat kerja. Semakin dekat jarak dari pelabuhan dan industri, dan semakin mudah aksesibilitasnya, semakin lebih dulu pula permukiman liar berkembang. Kejadian politik, yaitu transisi pemerintahan orde baru menuju orde reformasi (tahun 1998), menjadi faktor pemicu cepatnya perkembangan permukiman liar di sekitar Waduk Pluit.

---

ABSTRACT
Pluit Dam area, where located in Jakarta, has been occupied by squatter settlement. The law prohibits to build the settlement around the lakeside but the occupants still build their houses around the lakeside. This study aims to know the forming process of the squatter settlement around Pluit dam area. This study is using time series aerial photos analysis to see the increase number of houses, extent, distribution, and direction of growth of squatter settlements. In order to understand the growth of squatter settlement, this research is using descriptive qualitative approach. The result is showing the growth of squatter settlement spatially is affected by accessibility factor and the distance to workplace factor. When the location is closer to harbour and industrial area, the settlement is more accessible and the growth of squatter settlement is increasing rapidly. Political event, which is the transition of New Order to Reformasi (1998), is also the reason that squatter settlement is growing rapidly around lakeside of Pluit Dam.

Abstrak :
In this article, the assessment of centrality of settlements in a district in Central Java is discussed. This with a view to determine a system of service centers in the area which is functional for regional planning purposes. The study area is a densely populated area which boasts a large variety of services. The assumption is tested that both geographical location and the high mobility allow for a situation whereby the hierarchical position a settlement, based on the combination of services provided is not necessary similar to the centrality of that very settlement. From an analysis of an intensive set of primary data it shows that although the level in the hierarchy of a settlement largely coincides with its centrality level, the CL of some settlements considerably deviates from what might be expected on the basis of these centers service level.

Abstrak :
Dalam seminar sehari gerakan Ciliwung Bersih tanggal 22 Ag ustus 1989 dikemukakan bahwa Alur Ciliwung dengan panjang + 117 km, dihuni o l eh ± 6 . 264. 509 jiwa, serta tata gunanya diperuntukan sebagaf sawah , situ dan sungai, ladang, perkebunan, bangunan dan pekarangan . Salah satu penyebab banjir adalah berkurangnya jalur hijau sebagai penyanggah air. Hal ini disebab kan meningkatnya pertambahan penduduk dan kebutunan tanah untuk bermukim. Permukiman sesuai dengan ketentuan pemerintah adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan kehidupan. Permukiman penduduk yang tidak sesuai dengan ketehtuan pemerintah merupakan penyimpangan dari pola permukiman dan keadaan tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh perilaku penduduk. Perilaku penduduk terhadap Daerah Alur Sungai yang dapat mempengaruhi pola permukiman antara lain adalah karena tingkat pendidikannya yang belum memadai terutama mengenai lingkungan hidup. Demikian juga jenis pekerjaan penduduk yang beraneka ragam belum meberikan dampak yang positif terhadap pemeliharaan lingkungan. Di samping itu perencanaan dan pengawasan Pemerintah Daerah terhadap pembatasan pertambahan penduduk serta tata guna tanah belum secara keseluruhan dapat di1aksanakan. Keadaan ini dapat dikemukakan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Berkurangnya jalur hijau di sepanjang Daerah Alur Sungai.
2. Bertambahnya jumlah permukiman di Daerah Alur Sungai menimbulkan pula bertambahnya aktivitas pembuangan sampah rumahtangga ke badan air.
3. Banyaknya rumah penduduk yang dibangun menjorok ke badan sungai sehingga mengakibatkan penyempitan atau mengubah A1ur Sungai.

Dari uraian-tersebut maka masalahnya adalah sebagai berikut : Seberapa jauh pengaruh tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan penduduk setempat dengan pola permukiman di Daerah A1ur Ci11wung ?. Hipotesis yang dikemukakan adalah sebagai berikut ;

1. Penduduk yang mempunyai pendidikan tinggi bermukim lebih jauh dari tepi sungai daripada penduduk yang berpendidikan dasar dan menengah,
2. Penduduk yang mempunyai pekerjaan bukan sebagai pegawai negeri bermukim lebih dekat ke tepi sungai dari pada pegawai negeri.

Jenis penelitian adalah survai, observational cross sectional dengan menggunakan sampel secara acak. Besarnya sampel ditentukan berdasarkan taksiran proporsi jumlah subyek dan interval konfidensi ditetapkan sebesar 95%. Jumlah sampel di kelurahan Bidaracina adalah 58 KK dan di kelurahan Baranangsiang 30 KK. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif dan pengujian hipotesis dengan uji Ch1 Square. Hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk setempat, maka mereka ternyata semakin agak jauh bermukim dari Daerah Alur Ciliwung. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang berpendidikan tinggi mempunyai persepsi yang lebih baik terhadap pola permukiman penduduk danipada mereka yang berpendidikan dasar dan menengah, berarti pendidik an dapat mempengaruhi pola permukiman.
2. Jenis pekerjaan penduduk setempat ternyata tidak mempengaruhi mereka untuk bermukim di Daerah Alur Ciliwung. Hal ini berarti dengan jenis pekerjaan apapun tidak mempengaruhi pola permukiman.
3. Perencanaan diarahkan kepada status, penempatan dan proses kegiatan penduduk dengan upaya membatasi pertambahan penduduk. Sedangkan pendidikan diarahkan kepada pendidikan non formal yang memprioritaskan pendidikan berwawasan lingkungan.
4. Pengawasan dilakukan dalam hal tata guna tanah- untuk mencegah berkurangnya jalur hijau, pemakaian tanah negara dan pengendalian bahaya banjir.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini berfokus pada syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan pembebasan hak atas tanah agar tanah yang telah dibebaskan tersebut menjadi sempurna dan sah secara hukum serta mengenai batasan atau konsep suatu pembebasan hak atas tanah serta batasan atau konsep suatu bidang tanah dapat dikatakan sebagai tanah terlantar. Dari hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa putusan majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 160/PK/PDT./2011 masih dirasa kurang tepat secara peraturan perundang – undangan dan kurang berlandaskan keadilan. Penelitian dalam tesis ini adalah berbentuk yuridis normatif yang sifatnya preskriptif analitis yang pada akhirnya memberikan saran agar saksi ahli yang berkompeten di bidangnya dapat dihadirkan dalam suatu persidangan, khususnya yang berkaitan dengan pertanahan dan dirasa perlunya untuk merevisi beberapa peraturan hukum dalam bidang pertanahan.

---

ABSTRACT
This thesis focuses on the conditions that must be met by the party that conducting the liberation of land rights to land that has been liberated to be perfectly legitimate and legally binding, as well as regarding to the concept or limitation of rights over the land liberation as well as the limitation or concept to the land that can be said to be displaced. From the results of research, the author argues that the decision of the Tribunal of judges in the Supreme Court Verdict Number 160/PK/PDT./2011 still felt less precise on laws and less based on justice. The research in this thesis is the juridical normative that shaped in prescriptive analytical that ultimately provide recommendations to make a competent expert witnesses in their field can be presented in a trial/court, particularly related to land and felt the need to revise some of the legal regulations in the field of land.

Abstrak :
ABSTRAK
Tidak meratanya kesempatan kerja menyebabkan lahan-lahan marjinal di Jakarta menjadi tempat bermukim para migran yang datang untuk mencari kerja. Permukiman kumuh kaum urban di tanah-tanah marjinal banyak dijumpai terutama di sekitar pusat perekonomian. Karakteristik permukiman kumuh berbeda-beda sesuai dengan lokasinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persebaran dan tipologi permukiman kumuh di salah satu Kecamatan paling padat di Jakarta, yakni Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Identifikasi karakteristik permukiman kumuh dilakukan dengan menggunakan citra satelit here 2016. Hasil pengolahan data dan validasi lapangan selanjutnya dianalisis dengna menggunakan metode overlay peta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permukiman kumuh tersebar terutama di sepanjang sungai dan rel kereta, yakni di tanah-tanah negara. Semakin jauh dari sungai dan rel kereta, kualitas permukiman semakin baik. Fasilitas dan utilitas permukiman semakin lengkap. Penelitian ini menunjukkan bahwa tanah marjinal yang dimiliki oleh negara mudah dikuasai dan dikembangkan sebagai lokasi bermukim walaupun dengan utilitas yang sangat terbatas.

---

ABSTRACT
In migration to Jakarta is very high. This phenomenon hapened because informal job opportunity in Jakarta is more extensive then in other areas of Indonesia. Migrants with limited capital and skills do not have opportunity to reside in formal housing. They only can afford housing in slum areas. Urban slum settlements in marginal lands are found mainly around the economic center. The characteristics of slums vary according to their location. The purpose of this research is to identify the distribution and typology of slums in one of the most densely populated districts in Jakarta, namely Pademangan Subdistrict, North Jakarta. Identification of the characteristics of slums is done using satellite images here 2016. The results of data processing and field validation are then analyzed by using map overlay method. The results show that slums are scattered mainly along rivers and railways, which are in state lands. The further away from the rivers and railways, the quality of the settlements is better, settlement facilities and utilities are more complete. This study shows that marginal lands owned by the state are easily utilized and developed as a residential area even with very limited utility.

Abstrak :
Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan akan ruang sebagai tempat bermukim juga semakin meningkat. Perubahan penggunaan tanah non permukiman menjadi permukiman merupakan salah satu gejala perubahan penggunaan tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perkembangan permukiman dan membuat simulasi melalui metode Markov Chain dan Cellular Automata di wilayah metropolitan Malang Raya periode 1989-2002 dan 2002-2016 dan prediksi tahun 2031. Dalam penelitian ini digunakan citra Landsat 4 TM, Landsat 7 ETM , dan Landsat 8 OLI multi temporal untuk mengidentifikasi penutup lahan. Daerah studi penelitian ini adalah wilayah metropolitan Malang atau dikenal dengan sebutan Malang Raya yang termasuk di dalamnya dua kota dan satu kabupaten. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis spasial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan permukiman cenderung terus meningkat dari tahun 1989-2016 hingga prediksi pada tahun 2031. Meningkatnya perkembangan permukiman ditandai dengan meluasnya wilayah permukiman ke arah Utara, Selatan, dan Barat Laut dikarenakan adanya pusat kota dan jaringan jalan nasional yang mampu memicu meningkatnya aktivitas manusia. ......The growing number of population increased the needs for settlement space. The change in land use for non ndash settlement to settlement space is one of the signs of change for land use. The purpose of this research is to analyze the housing development and create a simulation using Markov Chain and Cellular Automata method in metropolitan area of Malang Raya for the period of 1989 ndash 2002 and 2002 ndash 2016, and prediction for the year of 2031. In this research, Landsat 4 TM, Landsat 7 ETM , and multi temporal Landsat 8 OLI were used to identify the land cover. The focus area for this study research is metropolitan area of Malang or famously known as Malang Raya, which includes two cities and one district. The analysis used in this research are descriptive and spatial analysis. The results of this research show that settlement development tends to increase from year 1989 ndash 2016, up until the prediction of year 2031. The increased rate of settlement development is marked by the expansion of settlement area to the North, South, and North West, caused by the existence of city center as well as national road network, which triggers more human rsquo s activities.

Abstrak :
Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu wilayah yang sering dilanda longsor di Jawa Barat. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini antara adalah faktor ketinggian dan lereng. Stability Index Mapping (SINMAP) merupakan metode pendugaan wilayah rawan longsor yang menggunakan kedua faktor tersebut sebagai landasan pengolahan datanya. Berdasarkan pengolahan data tersebut, akhirnya dihasilkan wilayah potensial rawan longsor Kabupaten Tasikmalaya. Dari hasil diketahui bahwa wilayah yang berpotensi terjadi longsor adalah mencakup 33,2% dari total luas wilayah atau seluas 1860,2 Km² sedangkan yang tidak berpotensi longsor mencakup 66,8% atau seluas 3744,2 Km² dan setelah di overlay dengan wilayah permukiman maka dihasilkan wilayah permukiman rawan longsor yang tersebar di utara, tengah hingga barat, dan timur wilayah penelitian ......Tasikmalaya District is one area which is often hit by landslides in West Java. Several factor which make this happen is the factor of altitude and slope. Stability Index Mapping (SINMAP) is a landslides prone area estimation methods that use both factor as the basis for data processing. Based on these data, eventually resulting potential areas prone to landslides in Tasikmalaya District. From the outcome is known that the region is potentially occurred landslides covers 33,2% of the total area or an area of 1860,2 km², whereas those of potential landslides covers an area of 66,8% or 3744,2 km². And after the overlayed with the settlement area, we found that settlement areas prone to landslides in Tasikmalaya District are scaterred in the northern zone, central to western zone, and eastern zone of research area.