Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini berfokus pada syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukanpembebasan hak atas tanah agar tanah yang telah dibebaskan tersebut menjadisempurna dan sah secara hukum serta mengenai batasan atau konsep suatupembebasan hak atas tanah serta batasan atau konsep suatu bidang tanah dapatdikatakan sebagai tanah terlantar. Dari hasil penelitian, penulis berpendapatbahwa putusan majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor160/PK/PDT./2011 masih dirasa kurang tepat secara peraturan perundang –undangan dan kurang berlandaskan keadilan. Penelitian dalam tesis ini adalahberbentuk yuridis normatif yang sifatnya preskriptif analitis yang pada akhirnyamemberikan saran agar saksi ahli yang berkompeten di bidangnya dapatdihadirkan dalam suatu persidangan, khususnya yang berkaitan dengan pertanahandan dirasa perlunya untuk merevisi beberapa peraturan hukum dalam bidangpertanahan.

---

ABSTRACTThis thesis focuses on the conditions that must be met by the party that conductingthe liberation of land rights to land that has been liberated to be perfectlylegitimate and legally binding, as well as regarding to the concept or limitation ofrights over the land liberation as well as the limitation or concept to the land thatcan be said to be displaced. From the results of research, the author argues that thedecision of the Tribunal of judges in the Supreme Court Verdict Number160/PK/PDT./2011 still felt less precise on laws and less based on justice. Theresearch in this thesis is the juridical normative that shaped in prescriptiveanalytical that ultimately provide recommendations to make a competent expertwitnesses in their field can be presented in a trial/court, particularly related to landand felt the need to revise some of the legal regulations in the field of land."

"Di Kabupaten Tangerang dalam menyelesaikan sengketa tanah masih ada yang menggunakan lembaga di luar Pengadilan. Di Wilayah ini masih banyak tanah-tanah milik masyarakat yang sering menimbulkan sengketa kepentingan (interest conflict). Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris sedangkan jenis penelitian Deskriptif analitis. Sebagai populasi adalah masyarakat di Kabupaten Tangerang yang pernah mengalami sengketa tanah yang kemudian diambil sebagai sampel yaitu masyarakat dengan cara nonrandom sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan kuesioner dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, karya tulis ilmiah serta bahan hukum tersier yang berupa kamus Bahasa Indonesia dan kamus Bahasa Inggris. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif. Dari hasil analisa penelitian ini diketahui bahwa Peranan Kepala Daerah sangat berperan terhadap penyelesaian sengketa tanah karena Kepala Daerah dianggap sebagai hakim perdamaian dalam menyelesaikan sengketa tanah dan tempat bersandarnya anggota masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya. ......In Tangerang regency in resolving land disputes still exist that use agencies outside the court. In this area there are many public lands that often lead to conflict of interest (interest conflict). The method used is an empirical jurisdiction while kind of descriptive analytical study. As the population is people in Tangerang district who have had land disputes later sampled the community by nonrandom sampling. Data collection techniques used are primary data obtained through interviews and questionnaires and secondary data consisting of primary legal materials in the form of laws and regulations relating to the object under study, secondary legal materials in the form of books, papers and materials law in the form of a dictionary tertiary Indonesian and English dictionaries. The data obtained and analyzed qualitatively. From the analysis of this research note that the role of Regional Head was instrumental to the settlement of land disputes as Regional Head regarded as justice of the peace in settling land disputes and the reliance of community members to solve the problem."