Ditemukan 458 dokumen yang sesuai dengan query
Zulfikri, author
Penguasaan tanah untuk kepentingan pembangunan dalam rangka membangun sarana kepentingan umum maupun untuk kepentingan perusahaaan harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah adalah hal yang mutlak untuk di lakukan, jika dalam proses penguasaan tanah dapat dilakukan dengan hal biasa (jual beli, pelepasan hak dan sebagainya), maka hal...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
U. Indrayanto, author
Pemerintah memerlukan data penguasaan tanah untuk perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya. Dalam rangka menunjang keperluan Pemerintah itu, diselenggarakan inventarisasi yang dikenal dengan kegiatan Pendaftaran Tanah. Tujuannya adalah bidang-bidang tanah yang dikuasai dengan sesuatu hak dan dikenal dengan tanah hak atau persil yang kemudian diukur, dipetakan dan diselidiki proses penguasaan oleh pemegang...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T15427
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Achmad Huzairin, author
Penelitian tesis dengan topik "Perubahan Struktur Kepemilikan dan Fungsi Tanah: Studi Kasus Masyarakat Desa Cibogo Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang", merupakan suatu upaya untuk melihat lebih dalam perubahan yang terjadi pada masyarakat di pinggir Jakarta, yang diakibatkan oleh masuknya sistem kapitalisme dalam kehidupan mereka. Sistem kapitalisme yang telah merubah struktur kehidupan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T2398
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Edison R., author
Di Indonesia, tanah dikuasai oleh Negam dan berfungsi sosial, akan tetapi diatasnya melekat berbagai hak masyarakat seperli hak milik, hak guna bangunan, dsb. Sehingga apabila Negara akan melaksanakan pembangunan perlu dilakukan pembebasan. Pembehasan tanah sering menimbulkan konflik. Penelilian tentang pengaruh konflik pembanganan Jalan Tol Hankam-Cikunir terhadap ketahanan Kota Bekasi.
Penelitian ini...
Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006
T17715
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Putut Edy Sasono, author
Dilatarbelakangi oleh sering munculnya masalah legalitas tanah di unit permukiman transmigrasi menjadi daya tarik bagi penulis melakukan penelitian, dengan tujuan untuk mengetahui sampai sejauhmana implementasi kebijakan penyediaan tanah yang dilakukan oleh aparat pelaksana Depnakertrans dan instansi terkait, faktor yang menghambat dalam penerapan kebijakan, serta dampaknya.
Untuk memastikan keberhasilan atau kegagalan implementasi...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12173
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Tantry Widiyanarti, author
Tanah Jaluran adalah tanah ulayat etnik Melayu yang disengketakan antara rakyat penunggu (notabene etnik Melayu) dengan PTPN IX atas nama negara. Sengketa ini bermula ketika tanah jaluran yang dahulunya dikontrak oleh Belanda untuk dijadikan perkebunan tembakau, kemudian setelah RI merdeka, tanah jaluran tidak dikembalikan kepada pemiliknya. Oleh negara RI tanah...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T9854
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Erwin Arifin, author
Pemberian kuasa secara sosiologis dapat dikatakan sebagai lembaga yang terbentuk di dalam kehidupan kemasyarakatan. Pada perkembangan selanjutnya dimana kegiatan manusia semakin berkembang, pemberian kuasa merupakan perbuatan hukum yang paling banyak dijumpai dalam masyarakat dalam proses hubungan hukum di mana seseorang menghendaki dirinya diwakili oleh orang lain untuk menjadi kuasanya melaksanakan...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T19135
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sodiqur Rifqi, author
Kegiatan pengadaan dan penguasaan tanah khususnya untuk keperluan transmigrasi adalah salah satu kegiatan yang masih banyak menimbulkan masalah, baik masalah yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun masalah di luar peraturan perundang-undangan. Tata cara perolehan tanah untuk keperluan transmigrasi telah cukup diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian hal tersebut ternyata...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
T19163
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rita Ratnawaty, author
Indonesia memiliki banyak pulau (+ 17.500 pulau) dan sebagian besar adalah pulau-pulau kecil yang banyak mengandung kekayaan alam berupa tambang mineral, kekayaan laut, maupun keindahan alam yang sangat potensial untuk pembangunan ekonomi sehingga banyak pihak yang berkepentingan menginginkan pulau-pulau tersebut bahkan oleh pihak asing, beberapa pihak sangat mengkhawatirkan penguasaan pulau-pulau...
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19580
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dewi Hilaliawaty, author
Ajudikasi adalah kegiatan dan proses pengumpulan dan pemastian kebenaran atas kepemilikan tanah, yang meliputi data fisik dan data yuridis mengenai sebidang tanah atau lebih untuk keperluan pendaftarannya. Penelitian ini diarahkan pada (a) bagaimana pelaksanaan kerja pendaftaran tanah di Kelurahan Rangkasbitung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak; (b) Hambatan-hambatan apa saja yang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
T19830
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
