Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Kegiatan perekonomian tidak terlepas dari risiko usaha. Dalam rangka meminimalkan risiko, pelaku usaha dapat membagi risiko kepada beberapa pelaku dengan memilih bentuk usaha, antara lain adalah joint operation (JO) atau kerja sama operasi (KSO), yaitu bentuk usaha persekutuan yang dipergunakan badan usaha dalam mengerjakan suatu proyek tanpa mempengaruhi entitas sekutu. Terjadi perbedaan antara ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) dalam menentukan status Subjek Pajak JO yang berdampak pada pengenaan pajak. Dari sudut PPN, JO diatur sebagai Subjek Pajak atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga wajib memungut dan menyetor PPN. Dari sudut PPh, ?bentuk joint operation adalah merupakan perkumpulan dua badan atau lebih yang bergabung untuk menyelesaikan suatu proyek, penggabungan ini bersifat sementara sampai proyek tersebut selesai?, sehingga JO bukan Subjek Pajak badan dan tidak wajib membayar PPh. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat diangkat yaitu: bagaimana pengaturan perpajakan terhadap JO dan bagaimana penyelesaiannya terhadap perbedaan interpretasi terhadap JO. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian kepustakaan, dengan meneliti literatur mengenai teori perpajakan, subjek pajak, dan ketentuan perpajakan atas JO, yang merupakan bentuk penelitian normatif, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu memahami bagaimana perundangan Indonesia mengatur ketentuan perpajakan atas JO dengan mengaitkannya dengan teori perpajakan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menghasilkan data deskriptif analitis.

---

ABSTRACT Economic activities relate to business risks. In order to minimize risks, businessmen diversify risks to a number of businessmen by setting appropriate business form or organization, such as joint operation (JO), which is a business partnership for doing some project with no interference to the status of partner?s entity. There is conflict between value added taxes (VAT) stipulation and income taxes stipulation in determining the status of Tax Subject of JO which has impact on tax burden. The law of VAT stipulates JO as Tax Subject and has obligation to collect VAT from third parties and deposit VAT to Government. Income taxes stipulation stipulates JO as partnerships of two or more corporations for doing some projects, which is temporary until the project finish, such that JO is not Tax Subject and has no obligation to pay corporate income taxes. Based on the background above, then the problem statements are how is tax treatment on JO and how to solve the different interpretation on JO. Research methodology used in this study is library research, by researching literature on theories of taxation and Tax Subject and tax stipulation on JO, which is a form of normative research, using secondary data. Method of data analysis is qualitative approaches, by researching how Indonesian laws stipulates taxation on JO in relation with theories of taxation. As a result, the study will produce analytical descriptive data.

Abstrak :
Pajak sebagai suatu sumber oenghasilannegara semakin penting perannya sejalan dengan menipisnya sumber daya alam sebagai sumber devisa. Sehubungan dengan sinyalemen tersebut, tingkat kesadaran masyarakt untuk membayar kewajibannya terhadap perpajakan berpengaruh terhadap pemungutan pajak oleh aparat negara. Makin meningkatnya kebutuhan dana untuk pembangunan, dan makin besarnya volume hutang luar negeri, maka tiada alternatif lain selain peningkatan penghasilan negara dari sektor pajak. Penulis artikel ini membahas aspek hukum dan kelembagaan terhadap masalah perpajakan.

Abstrak :
Pembaharuan (revisi) yang akan dilakukan terhadap UUPA memerlukan pengkajian secara mendalam dan komprehensif dari berbagai aspek terkait dengan pengaturan pertanahan nasional seperti misalnya spek hukum, sosial, ekonomis, politis yang terdapat dalam lingkup obyek pertanahan dari sisi konsepsi pemikiran maupun realitasnya. Berbagai aspek yang terkait itu harus dipertimbangkan sebagai elemen-elemen yang merupakan mata rantai yang terkait erat dan saling mempengaruhi (independency). Tanah sebagai obyek yang diatur dalam UUPA memiliki komplesitas permasalahan sebanyak kebutuhan manusia yang memerlukan tanah untuk berbagai keperluannya. Peran hukum dalam wacana ini adalah sebagai fasilitator sekaligus media atau wadah yang harus mampu mengakomodasikan, mengintegrasikan, menyerasikan berbagai aspek kepentingan (yang juga terdapat dalam bidang pertanahan).

Abstrak :
Pajak berfungsi sebagai budgetair, penerimaan keuangan yang masuk melalui kas negara, dan berfungsi mengatur bagi pemenuhan kebutuhan pembangunan nasional dalam rangka pembangaunan masyarakat Indonesia. Kenyataannya tidak demikian? mengapa? tidak lain karena kolusi - korupsi oleh birokrat pada direktorat jendral pajak dan direktorat jenderal bea dan cukai kementerian keuangan membuktikan sebaliknya, sehingga penerimaan keuangan negara menjadi tidak maksimal, dan cita-cita menyejahterakan dan memakmurkan rakyat jauh dari harapan. Terobosan harus dilakukan dan langkahnya adalah memperkuat dan menyederhanakan kinerja yang berhubungan dengan adminstrasi melalui amandemen peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan reformasi birokrasi terhadap organisasi yang mengelola perpajakan dengan membentuk institusi baru; badan pajak dan bea cukai yang berkedudukan langsung di bawah presiden.

Abstrak :
ABSTRAK
Sehubungan dengan pembatalan UU BHP dan diterbitkannya PP No 66 Tahun 2010 serta UU No 12 Tahun 2012 ketujuh Perguruan Tinggi Negeri yang semula berstatus BHP akan mengalami dua pola pengelolaan keuangan yang karakteristiknya berbeda yaitu BLU dan PTN BH Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai permasalahan dalam implementasi ketentuan pengenaan pajak pada Universitas XYZ sebagai salah satu dari tujuh Perguruan Tinggi yang mengalami perubahan status serta upaya upaya yang dilakukan oleh Universita XYZ atas permasalahan tersebut Dari hasil penelitian diketahui bahwa permasalahan implementasi pemenuhan kewajiban perpajakan Universitas XYZ disebabkan oleh ketidakpastian yang terjadi akibat perubahan peraturan mengenai bentuk dan status badan penyelenggara pendidikan yang terjadi dalam 3 tahun terakhir serta belum berjalannya tata kelola yang baik dalam kaitannya dengan integrasi keuangan Universitas XYZ telah melakukan upaya upaya untuk menghadapi permasalahan yang ada yaitu berupa perumusan statuta sebagai landasan atas bentuk dan status badan Universitas XYZ serta penyempurnaan proses pengelolaan keuangan terkait dengan penyempurnaan POB penambahan dan penataan SDM yang memadai Selain itu Pemerintah dalam hal ini Direktorat jenderal Pajak perlu memikirkan kebijakan pajak khusus mengenai perguruan tinggi negeri untuk menghindari ketidakpastian atas ketentuan pajak yang berlaku terutama atas 7 Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus PTN BH terkait dengan perubahan status hukumnya Hal ini sejalan dengan prinsip pemungutan pajak bahwa pemungutan pajak harus didasari oleh prinsip certainty

---

ABSTRACT
In connection with the cancellation of UU BHP and issuance of PP No 66 in 2010 and UU No 12 in 2012 the seven state universities that originally existed BHP will have two patterns of different financial management characteristics which is BLU and PTN BH Therefore the authors are interested in studying the problems in the implementation of the provisions on the taxation of XYZ University as one of the seven universities that experienced change of status and the efforts made by the XYZ University to overcome the problems As result of the research revealed that the issue problems of tax obligations fulfillment implementation occur due to uncertainty because of changes in the regulation of status of education providers that occurred in the last 3 years and have not run well yet good governance in relation to financial integration as a means of fulfillment of tax obligations XYZ University has made efforts address to the existing problems in the form of stipulated the statute as the basis foundation for XYZ University status and improvement of financial management processes associated with improving SOP additions and arrangement of adequate human resources Besides that the government in this case Directorate General of Taxation need to think special treatment of tax policies about the public universities to avoid uncertainty over the applicable tax provisions primarily on 7 State Universities with PTNBH status related to changes in its legal status This is in line with the principle of taxation that taxation should be based on the principle of certainty

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai adanya beberapa jenis Pajak Daerah yang duplikasi dengan objek Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan oleh Pemerintah Pusat. Adanya ketidak konsistenan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dalam mengecualikan barang dan jasa yang telah dikenakan Pajak Daerah, 7 (tujuh) jenis Pajak Daerah telah dikecualikan, namun 9 (sembilan) jenis Pajak Dearah lainnya masih dikenakan PPN juga ditingkat Pemerintah Pusat. Kegiatan intrepretasi dan sistematisasi hukum dilakukan disini untuk menemukan makna dari pengenaan Pajak Daerah tersebut. Metode sistematisasi hukum yang digunakan penulis adalah sistematisasi teleologikal, yakni menggunakan nilai dan kaidah yang melandasi teks undang-undang, yakni nilai dan kaidah Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam teori kemanfaatan (utility), diperoleh kesimpulan bahwa Pajak Daerah ditujukan untuk kemandirian Pemerintah Daerah dalam otonomi daerah. Walaupun tidak semua daerah membutuhkan desentralisasi fiskal karena masih mengandalkan Dana Bagi Hasil sumber daya alam yang mesih sangat besar di daerah tersebut.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the situation where the objects of some local taxes duplicate the objects of Value Added Taxes (VAT) administered by central government. There is inconsistency in VAT Law in excluding the objects of local taxes from VAT. There are 7 objects of local taxes excluded from VAT, whereas 9 objects of local taxes remain taxed in central government level. The law interpretation and systematization is used to find the objective of the enactment of local taxes. The teleological systematization is utilized as the law systematization using the values and doctrines that build the text of the Law which is social justice for the whole people of Indonesia. Under utility theory it is concluded that local taxes is directed toward the local government self funding under local autonomy regime, although there are some local government that do not need fiscal decentralization and still rely on Revenue-Sharing Fund from rich natural resources under their jurisdiction.

Abstrak :
Kehadiran Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dapat berakibat merugikan kepentingan bank dalam hal barang jaminan kredit debitur disita oleh Kantor Pajak, mengingat utan pajak adalah piutang negara yang memiliki hak mendahulu dari segala hak mendahulu lainnya termasuk hak bank selaku kreditor pemegang Hak Tanggungan.

Abstrak :
Bentangan sejarah perpajakan di dunia ini menghampar dari zaman piramida di Mesir (3000 SM - 2800 SM), Persia (500 SM), Babilonia (612 SM - 539 SM), Romawi (27 SM - 476 SM), India (500 SM - 550 SM), Arab (abad ke -11), hingga zaman jejaring pertemanan di situs jaringan internet yang dicipta di abad informasi ini dengan segenap aspek dinamika, sofistikasi, dan penyesuaian-penyesuaian terhadap konteks zaman yang melingkupinya. akan tetapi, sejarah perpajakan menemukan momentum politiknya dan kemudian menjadi wacana dunia oada saat pemerintahan kolonial Inggris secara sewenang-wenang memberlakukan pajak di negara jajahannya, yaitu Amerika Serikat. No taxation without representation (tiada pemungutanpajak tanpa perwakilan), demikian slogan yang pernah populer di 13 9tiga belas) koloni Inggris pada 1750 - 1760 yang merupakan salah satu penyebab utama revolusi amerika dengan menentang kekuasaan raja george III. Kurangnya perwakilan langsung untuk koloni-koloni di perlemen Inggris dianggap sebagai sebuah tindakan ilegal dan bagian dari tindakan pengingkaran atas hak-hak mereka sebagai bagian dari orang Inggris (right og englishment), sehingga pemerintah kolonial tidak berwenang memungut pajak dari rakyat dalam bentuk apapun juga. Slogan rekaan Jonathan Mayhew itu dipertajam oleh James Otis dengan kalimat yang lebih provokatif " tazation without representatiaon is tyranny" (pemungutan pajak tanpa perwakilan adalah tirani). Singkatnya, pemungutan pajak oleh pemerintah tanpa ditetapkan oleh lembaga perwakilan adalah sebentuk kekuasaan yang menindas (oppressive power). Dalam konteks Indonesia, pajak merupakan kristalisasi dari iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Akan tetapi, dengan banyaknya karut-marut perpajakan dewasa ini, epistemologi pajak semacam ini terasa jauh.

Abstrak :
Perselisihan pajak yang terjadi antara PT XYZ dan Direktur Jenderal Pajak berasal dari penerbitan surat ketetapan kurang bayar oleh Kantor Pajak Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa PT XYZ tidak melaksanakan kewajibannya untuk memungut PPN untuk transaksi pengiriman layanan kena pajak yang dilakukan oleh mitra PT XYZ ke PT XYZ. PT XYZ keberatan dengan ketentuan tersebut dengan alasan bahwa mitra adalah penghasilan tidak kena pajak sehingga PT XYZ tidak dapat memungut PPN sebagaimana diamanatkan dalam PMK 73 / PMK.03 / 2010 yang menyatakan bahwa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) minyak dan gas bumi kegiatan bisnis wajib mengumpulkan harus memungut PPN kepada mitra yang dikenakan pajak seperti yang ditunjukkan dengan penerbitan faktur pajak oleh mitra sebagai bukti pengumpulan PPN. Namun, Pajak Migas Office menemukan data bahwa mitra PT XYZ telah memenuhi kriteria sebagai pengusaha kena pajak sehingga PPN pungutan bisa dilaksanakan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanismenya penarikan PPN dalam kegiatan bisnis hulu migas; dan juga apakah penerbitan Surat ketetapan kurang bayar pajak untuk PT XYZ sesuai dengan ketentuan PT hukum pajak. Untuk menjawab masalah ini, metode penelitian hukum yuridis-normatif digunakan dan data analisis bersifat deskriptif-analitis. Berdasarkan Pasal 2 PMK No. 73/PMK.03/2010, Wajib Retribusi wajib memungut PPN terutang dari mitra yang merupakan pengusaha kena pajak, ditandai dengan penerbitan faktur pajak oleh mitra, maka Pungutan Wajib menyetor dan melaporkan hasilnya dari retribusi ke negara. Mitra yang dapat menerbitkan faktur pajak adalah mereka yang telah dikonfirmasi sebagai pengusaha kena pajak, baik secara sukarela maupun di kantor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak Surat ketetapan kurang bayar yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak Migas melanggar Pasal 13 ayat (1) huruf e Undang-undang Ketentuan Umum dan Prosedur Pajak karena mitra adalah pengusaha yang belum dikonfirmasi sebagai pengusaha kena pajak sehingga kewajiban pajak tidak dapat dikenakan dinyatakan oleh Kantor Pajak Minyak dan Gas dalam argumen mereka untuk mengeluarkan penilaian pajak kurang bayar surat. Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh PT XYZ dan Direktur Jenderal Pajak Pengembalian Pajak dari ketetapan kurang dibayar oleh Kantor Pajak Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa PT XYZ tidak perlu membayarnya untuk memungut PPN untuk pengantaran dan pengiriman pajak XYZ. PT XYZ setuju dengan ketentuan tersebut dengan alasan bahwa mitra tidak mengizinkan pajak PT XYZ tidak dapat memungut PMK.03/2010 yang menyatakan bahwa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) minyak dan gas bumi kegiatan wajib wajib memungut PPN bagi mitra yang membayar pajak sesuai yang diminta dengan mengajukan faktur pajak oleh mitra sebagai pengganti PPN. Namun, Kantor Pajak Migas menemukan data yang menjadi mitra PT XYZ telah memenuhi kriteria sebagai pengusaha kena pajak agar PPN bisa dilaksanakan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanismeismenya melibatkan PPN dalam kegiatan bisnis hulu migas; dan juga apakah persetujuan Surat ketetapan kurang bayar pajak untuk PT XYZ sesuai dengan ketentuan PT hukum pajak. Untuk menjawab masalah ini, metode penelitian hukum yuridis-normatif digunakan dan analisis data deskriptif analitis. Berdasarkan Pasal 2 PMK No. 73/PMK.03/2010, Wajib Retribusi wajib memungut PPN terutang dari mitra yang merupakan pengusaha kena pajak, ditandai dengan mengenakan faktur pajak oleh mitra, maka Pungutan Wajib menyetor dan dilaporkan menimbulkan dari retribusi ke negara. Mitra yang dapat menerbitkan faktur pajak adalah yang telah diundang sebagai pengusaha kena pajak, baik secara sukarela maupun di kantor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak Surat ketetapan kurang dibayar yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak Migas Pasal 13 ayat (1) huruf e Undang-undang Ketentuan Umum dan Prosedur Pajak karena mitra adalah pengusaha yang tidak memerlukan sebagai pengusaha kena pajak oleh Kantor Pajak Minyak dan Gas dalam perdebatan mereka untuk mengeluarkan pajak kurang membayar surat.

---

The tax dispute that occurred between PT XYZ and the Director General of Taxes originated from the issuance of tax underpayment assesment letter by Oil and Gas Tax Office stating that PT XYZ did not carry out its obligations to collect VAT for the taxable service delivery transaction carried out by PT XYZ partners to PT XYZ. PT XYZ objected to the provision on the grounds that the partner was a non-taxable incomeso PT XYZ could not collect VATas mandated in PMK 73/PMK.03/2010 which states that the Cooperation Contract Contractor (KKKS) of oil and gas business activities is obligatory to collect must levy VAT to partners who are taxable as indicated by the issuance of tax invoices by partners as proof of VAT collection. However, Oil and Gas Tax Officefound data that PT XYZ partners have met the criteria as taxable entrepreneurs so that VAT levies can be implemented. The problems raised in this research are how is the mechanism for withdrawal of VAT in upstream oil and gas business activities; and also whether the issuance of tax underpayment assessment letterin the case of PT XYZ is in accordance with the provisions of tax law.To answer these problems, juridical-normative legal research methods are used and data analysis is descriptive-analytical. Under Article 2 PMK No. 73/PMK.03/2010, Obligatory Leviesis obliged to collect the payable VAT from partners who are taxable entrepreneurs, marked by the issuance of tax invoices by partners, then Obligatory Leviesdeposits and reports the results of the levies to the state. Partnerswho can issue tax invoices are those who have been confirmed as taxable entrepreneur, both voluntarily and in office. The results showed that the tax underpayment assessment letterissued by Oil and Gas Tax Officeviolated Article 13 paragraph (1) letter e General Tax Provisions and Procedures Lawbecause partners are entrepreneurs who have not been confirmed as taxable entrepreneurso that tax obligations cannot be imposed as stated by Oil and Gas Tax Officein their arguments for issuing tax underpayment assessment letter.