Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Dunia film nasional semakin mencengkeramkan kukunya dibumi persada. Film kita sudah dapat diterima masyarakat, istilah populernya dapat menjadi tuani rumah di negeri sendiri FFI yang baru lalu telah memilih Teguh Karya sebagai sutradara terbaik untuk filmnya Pacar Ketinggalan Kereta. Demikian pula dengan Rachtnad Hidayat dan Tuti Indra Malaon, yang telah memenangkan citra untuk pemeran utama pria dan wanita terbaik. Semua awak film yang paling berprestasi di tahun 1989 memperoleh citra sebagai lambang supremasi insan perfilman. Tetapi ada yang luput. Citra untuk Reran pengganti bintang film (stand-in) tidak tersediakan Stand-in selalu tidak pernah dibicarakan. ia bekerja seolah-olah di belakang layar, padahal di depan layar. Eksistensinya dimata orang film di nomor duakan, termasuk di mata produser film, khususnya dalam pembuatan kontrak. Stand-in ada1 ah peran penqanti bintang fiIm untuk suatu adeqan khusus. Secara luas stand-in di bagi yaitu Stuntman dan Stand-in (girl). Stuntman menjual jasanya dengan melakukan adegan khusus yang sifatnya akrobatis dan terancam bahaya keselamatannya apabila gagal dalam pelaksanaannya. Sedangkan Stand-in (girl) adalah peran pengganti bintang film khusus adegan ranjang. Perjanjian. untuk kedua profesi diatas termasuk di dalam ; perjanjian melakukan suatu pekerjaan. Adapun definisi perjanjian. itu sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang ataiL lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (pasal 1313 BW). Sedangkan perjanjian melakukan suatu merupakan suatu perjanjian khusus (perjanjian yang ada di dalam BW, yang terbagi lagi atas perjanjian pemborongan. perjanjian perburuhan dan perjanjian me 1 akukan jasa tertentu (pasal 1601 BW). Perjanjian melakukan, jasa tertentu dimungkirikan dalam hal dimana suatu pihak"(A) menghendaki dari lainnya (B) dilakukan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu dengan mana A bersedia membayar upah, sedangkan bagaimana carany,a terserah pihak lawan (B) yang dianggap sudah "ahli" dan sudah memiliki tarif sendiri, termasuk di dalamnya adalah perjanjian antara Stand-in dengan produser. Dalam: haT ini Stand-in sebagai pihak B, dan Produser sebagai pihak A. Saat ini berkembang suatu anggapan' bahwa sebenarnya perjanjian untuk melakukan jasa peran pengganti kedua jenis stand-in diatas adalah tldak sah. Perjanjian tersebut batai demi hukum, karena tidak memenufii sebab yang balal sebagai syarat objektif (pasal 1320 jo pasal 1335 dan 1337 BW) sahnya perjanjian. Perjanjian Stuntman dianggap "tidak mempunyai causa", karena perjanjian untuk melompat dengan ketinggian beberapa puluh meter dari helikopter, dianggap tidak mungkin terjadi (pasal 1335 BW). Apalagi bila perjanjian yang mutlak mengancam nyawa ini dibuat tanpa asuransi jiwa jelas bertentangan dengan itikad baik (pasal 1338 ayat 3 BW) -tampak tak adil, sangat memperkosa rasa keadilan, mengganggu keamanan jiwa individu, otomatis menggangu ketertiban umum (pasal 1337 BW) Perjanjian Stand-in (girl) juga dianggap tidak sah / tidak memenuhi sebab yang halal, karena bertentangan dengan kesusilaan (pasal 1320 jo 1337 BW) . Karena tindakan Stand-in (girl) melepas busana kemudian mengeksploitasi seks dihadapan crew film sudah memenuhi anasir kejahatan susila dengan sengaja di depan umum (pasal 281 KUHP). Perbuatan-perbuatan tersebut juga menimbulkan bahaya bagi kelestarian kehidupan masyarakat (ketertiban umum). Berarti selain melanggar susila (adab), Undang-undang (KUHP), juga ketertiban umum, sesuai pasal 1337 BW. Hal tersebut diataslah yang mengganggu benak penulis. Asumsi sebagian orang yang melihat dari kaca mata Hukum Perdata, memvonis bahwa perjanjian tersebut tidak sah. Sementara itu kejadian tersebut terus berlangsung. Hal ini yang menggugah penulis untuk menuangkannya ke dalam bentuk skripsi. Permasalahan yang dihadapi dan dituangkan dalam skripsi; ini tidak hanya membuktikan bahwa sinyalemen diatas tidak benar. Penulis juga ingin menjelaskan apakah kontrak Stand-in itu. apa saja vang diatur, seberapa jauh letak keseimbangan posisi antara Stand-in dengan Produser. Kemudian masalah-masalah apa yang sering timbul dalam kontrak. bagaimana penanggulangannva. Kesemuanya dikaitkan dengan "bagaimana tepri perjanjian itu sendiri memandang persoalan-persoalan diatas" Atas dasar latar beelakang masalah dan permasalahan pokok diatas, penulis membuat skripsi "Perjanjian Jasa Peran Pengganti Bintang Film (stand-in) Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata Barat". Mudah-mudahan skripsi ini bermahfaat bagi kalangan perfilman, dan juga bagi pembangunah Ilmu Hukum secara luas.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai kedudukan Kontrak Karya pasca disahkannya UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, dimana dengan berlakunya UU Minerba tersebut, sistem Kontrak Karya sudah tidak diberlakukan lagi karena sistem perizinan yang diberlakukan untuk berinvestasi pada bidang pertambangan di Indonesia. Dalam UU tersebut terdapat ketentuan bahwa Kontrak karya yang telah disetujui akan tetap berlaku, tetapi perlu penyesuaian. Ketentuan tersebut dinilai kontradiktif oleh beberapa kalangan. Hasil penelitian menyarankan bahwa sebaiknya dibuat peraturan pelaksana agar ketentuan yang menimbulkan pertanyaan dapat dijawab.

---

This thesis discusses about legal standing of Work of Contract after Law Number 4 Year 2009 concerning Mineral and Coal Mining is being authorized, where Work of Contract is no longer applicable for mining investment in Indonesia according to the new regulation which applies license system. It is mentioned later in the regulation that the Work of Contract that have been approved will remain valid, but with necessary adjustment. Thus, the provision is considered contradictory. This research suggests that it is better to make implementation regulation so that provisions which may raise questions can be answered.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai bagaimana peraturan pemberian insentif Lapangan Minyak Marginal di Indonesia dan bagaimana dampak hukum ketiadaan Klausula Insentif Investasi dalam Production Sharing Contract dalam industri hulu minyak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penulis memperoleh kesimpulan bahwa insentif Lapangan Minyak Marginal di Indonesia dapat diberikan apabila dilakukan pengajuan permohonan oleh Kontraktor di mana Lapangan Minyak memiliki Rate of Return kurang dari 15 persen dan memiliki Klausula Insentif Investasi pada Production Sharing Contractnya untuk menjadi persyaratan dapat dilakukannya permohonan kepada SKK MIGAS. Ketiadaan Klausula Insentif Investasi menyebabkan tidak dapat di lakukannya permohonan Insentif Lapangan Minyak Marginal kepada SKK MIGAS. ......This thesis discussed the regulation of incentivising oil marginal fields developments in Indonesia and the legal impact of the absence of investment credit clause in Production Sharing Contract in Indonesian oil upstream Industry. Normative juridicial was the research method used within this thesis. Author concluded that in order for the Contractor(s) to be able to submit a request for incentives for marginal fields to SKK MIGAS they have to fulfill the requirements namely having Investment Credit Clause in its Production Sharing Contract. The absence of investment credit clause would preclude the Contractor to submit any incentives for marginal fields to SKK MIGAS.

Abstrak :
Taylor & Francis Ltd, United Kingdom, 2017. Hardback. Condition: New. 4th New edition. Language: English. Brand new Book. Written by leading authors in the field, this clear and highly accessible volume provides full coverage of the topics commonly found in the contract law syllabus, alongside up-to-date illustrative case examples and stimulating posed of approximately one-quarter authors' commentaries and three-quarters cases and materials, including academics' articles and extracts from books and Law Commission papers, this book takes account of a variety of theoretical perspectives, including economic, relational and empirical conceptions of the law.This book facilitates the development of personal study skills and encourages readers to engage with the leading academic commentaries in the area. Features to support your learning include: chapter introductions to highlight the salient features under discussion and signpost topics to guide readers through this comprehensive text; additional reading listed at the end of each chapter to assist further study and independent research; clear and attractive text design that differentiates between the authors' commentaries and the materials; a companion website that provides skills materials and self-assessment tasks to help further your learning.The range of material covered, straightforward style and targeted updates to this fourth edition make Text, Cases and Materials on Contract Law a comprehensive and invaluable resource for all undergraduate and postgraduate students of contract law

Abstrak :
Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Asas itikad baik dalam suatu perjanjian dikenal sejak masa hukum Romawi, dan terus berkembang hingga masa modern dan telah dicantumkan ke dalam berbagai unifikasi hukum perjanjian. Asas itikad baik berperan sebagai pemberi batasan dalam asas kebebasan berkontrak dan menjaga terlaksananya norma-norma keadilan dan kepatutan. Itikad baik harus tercermin dalam setiap tahapan perjanjian, mulai dari pembentukan, pelaksanaan, hingga pengakhiran perjanjian. Asas itikad baik berperan penting untuk menjaga perjanjian agar tetap berlangsung sesuai ketentuan yang telah disepakati dan sebagai jembatan atas permasalahan-permasalahan dalam perjanjian yang semakin berkembang. Dalam perkembangannya, asas itikad baik menjadikan asas kebebasan berkontrak saat ini bukanlah lagi kebebasan tanpa batas, melainkan menjadi paradigma kebebasan berkepatutan. Asas itikad baik memiliki kekuatan hukum dengan memberikan Hakim kekuatan untuk melakukan campur tangan ke dalam suatu perjanjian, bilamana perjanjian tersebut telah melanggar itikad baik. Dalam hal ini diperlukan pula tinjauan terhadap unsur-unsur yang menentukan bagaimana suatu asas itikad baik telah dilanggar. Di Indonesia, pengaturan itikad baik terdapat pada pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, namun, pengaturannya dalam KUH Perdata Indonesia masih sangat terbatas sehingga menimbulkan ketidakpastian. Selain di Indonesia, Itikad baik pun telah diakui sebagai hukum kebiasaan internasional yang terbukti dengan diakuinya asas itikad baik dalam Prinsip Hukum Kontrak Eropa dan Prinsip-Prinsip Kontrak Komersial Internasional UNIDROIT. Sehingga dalam hal ini, diperlukan suatu tinjauan perbandingan hukum terhadap asas itikad baik menurut Prinsip Hukum Kontrak Eropa dan Prinsip Kontrak Komersial Internasional UNIDROIT. ...... The principle of good faith is a well known principle in contract law. The principle of good faith in an agreement has been acknowledge since the era of Roman law and continue to evolve into modern law to be included in a variety of contractual clause. The principle of good faith take the role to constraints the principle of “freedom of contract” to be shifted towards the “appropriate freedom”. Good faith principle should be reflected in every stage of the agreement, ranging from the establishment, implementation, until the termination of the agreement. The principle of good faith plays an important role to keep the agreement in order, and nowadays has given the judge a power to intervene into a contract. In Indonesia, good faith principle set in article 1338 subsection (3) of the Indonesian Civil Code, however, the regulation of this principle in the Indonesia is still very limited which lead to uncertainty. Good faith principle has also been recognized as customary international law, which proven by its recognition in the Principles of European Contract Law and the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts. Thus, in this case, there need an analysis of comparative law on the good faith principle in the Indonesian Civil Code, Principles of European Contract Law and the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts.