Hasil Pencarian

Ditemukan 9156 dokumen yang sesuai dengan query

Garuda Wiko, author

Fungsi perangkat hukum perdata dalam era globalisasi dan kaitannya dengan ketahanan nasional

Ditinjau dari segi sejarah berlakunya peraturan-peraturan hukum yang ada sekarang, rujukan utama yang dapat dilihat adalah Pasal II aturan peralihan UUD 45, yang ditetapkan sehari setelah bangsa Indonesia melepaskan diri dari kekuasaan kolonial. Pasal peralihan ini mengatur bahwa segala peraturan yang ada sebelum kemerdekaan dapat langsung terus berlaku selama belum...

Depok: Universitas Indonesia, 1996

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Gunawan Budilaksono, author

Perlindungan hukum bagi kreditur dalam undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia

Para pelaku usaha seringkali mengalami kesulitan apabila membutuhkan suatu pinjaman/kredit tetapi tidak ada barang yang dapat dijadikan jaminan atas kredit tersebut selain barang modal, sedangkan barang modal yang ada sangat diperlukan untuk menjalankan usaha yang dilakukan debitur untuk membayar kembali hutangnya. Untuk mengatasi hal tersebut dibuatlah suatu konstruksi hukum dimana...

Depok: Universitas Indonesia, 2002

T16254

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mardaleni Cahayawati, author

Akibat hukum penggabungan perseroan

Proses globalisasi dibidang ekonomi dan liberalisasi perdagangan internasional dewasa ini telah memberikan dampak yang cukup luas, antara lain dengan semakin menghilangnya batas-batas wilayah suatu Negara. Kedua proses tersebut telah mendorong banyak perusahaan-perusahaan multinasional dari Negara-negara maju untuk beroperasi diberbagai negara dan memasarkan produknya ke pasar Negara-Hegara lain. Hal tersebut pada...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T16303

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Natalia Yenny Gunawan, author

Aspek hukum pembebanan jaminan fidusia atas barang persedian pada bank

Kita mengenal bentuk jaminan benda bergerak selain lembaga gadai digunakan juga lembaga fidusia yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Salah satu obyek jaminan fidusia adalah barang persediaan (barang dagangan). Jaminan fidusia ini merupakan jaminan yang sering diterapkan di dalam pemberian kredit mengingat kebutuhan yang...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T16316

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Bonar Hasudungan M., author

Suatu tinjauan hukum privatisasi Badan Usaha Milik Negara : studi divestasi Indosat tahap 2

Sebelum tahun 80'an istilah privatisasi masih dikenal dengan sebutan de nasionalisasi. Pada pertengahan tahun 80'an, kebijakan privatisasi telah mulai diterapkan beberapa negara. Negara Inggris adalah salah satu negara yang melakukan privatisasi, khususnya ketika British Telecom sukses diprivatisasi pada tahun 19841. Namun demikian, fakta-fakta empiris juga mengungkapkan bahwa sebenarnya kebijakan privatisasi...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T21167

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nasution, Muhammad Fadli, author

Lembaga-lembaga pendukung organisasi (tinjauan terhadap lembaga komite nasional pemuda Indonesia) / Muhammad Fadli Nasution

ABSTRAK
Siapa pun memenuhi fungsi ditentukan oleh hukum order adalah organ. Fungsi-fungsi ini, baik itu dari normcreating sebuah atau karakter norma-menerapkan, semua akhirnya ditujukan pada pelaksanaan sanksi hukum. Sebuah organ, dalam pengertian ini, merupakan indvidual memenuhi tertentu fungsi. Dia adalah organ karena dan sejauh ia melakukan hukum menciptakan atau fungsi hukum yang berlaku. tidak semua individu yang benar-benar...

Universitas Indonesia, 2007

T37050

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Indah Sari Septiani Putri Adi Muchtar, author

Ketidaksinkronan produk hukum tentang distribusi urusan pemerintahan kajian khusus produk hukum urusan kehutuhanan = the unsynchronized laws on government affairs distribution special studies on forestry laws / Indah Sari Septiani Putri Adi Muchtar

ABSTRAK
Tesis ini mengkaji ketidaksinkronan berbagai produk hukum yang mengatur distribusi urusan pemerintahan khususnya urusan pemerintahan kehutanan. Secara khusus produk hukum tersebut meliputi UU No. 32 Tahun 2004 jo PP No. 38 Tahun 2007, dan PP No. 6 Tahun 2007 jo PP No. 3 Tahun 2008. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ratu Riftia Rizki, author

Politik hukum pengelolaan migas di Indonesia studi politik hukum pengelolaan migas setelah Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36 puu 2012 tentang pengujian undang undang migas nomor 22 tahun 2001 = The law of political management of oil and gas in Indonesia after the constitution court s decision on judicial ndang gas number 22 of 2001 / Ratu Riftia Rizki

ABSTRAK
Penelitian ini didasarkan pada Politik Hukum Pengelolaan Migas di Indonesia sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 Penelitian ini membahas tiga permasalahan utama Pertama kaitan mengenai Politik Hukum Pengelolaan Migas dengan teori kedaulatan Migas dalam mewujudkan Negara Kesejahteraan Kedua Perkembangan Politik Hukum Pengelolaan Migas di Indonesia dari Massa...

2014

T39337

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fatkhiyah Sufiningtias, author

Tanggung jawab formil akta notaris studi kasus putusan Mahkamah Agung RI nomor 272 k pid 2009 tanggal 10 Juni 2009 = Formil responsibilities of notary deed study case of supreme court of the Republic of Indonesia number 272 k pid 2009 date June 10th 2009

Lembaga Notariat timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti tertulis baginya. Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk kepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Notaris memiliki kewajiban menciptakan otentisitas dari akta-akta yang dibuatnya oleh atau dihadapannya dan otentisitas aktanya hanya dapat tercipta...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41394

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rizky Muhammad Ikhsan, author

Analisa Perbandingan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembentukan Undang-Undang menurut Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 = Comparative analysis of the Authority of the Regional Representative Council in the Establishment Act by Act No. 17 of 2014, the Constitutional Court Decision No. 92/ PUU-X/2012 and the Constitutional Court Decision No 79/PUU-XII/2014

ABSTRAK
Kewenangan DPD dalam pembentukan undang-undang telah diatur pada Pasal 22D UUDNRI 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 serta Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 (UU MD3 2009) menempatkan kedudukan DPD tidak setara dengan Presiden atau DPR dalam hal pembentukan undang-undang. Lahirnya, putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012...

2017

T47101

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian