Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Di zaman modern ini para pelaku usaha berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen mereka. Salah satu bentuk layanan kepada konsumen adalah dengan cara mengakomodir permintaan konsumen ataupun pengaduan konsumen yang dicatatkan dalam bentuk formulir, yaitu Formulir Layanan Pelanggan. Dalam Putusan Kasasi No. 2995/K/Pdt/2012 telah terjadi suatu perkara gugatan perdata wanprestasi antara konsumen dengan pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa atas suatu Formulir Pelayanan Pelanggan, dimana konsumen mengajukan suatu permintaan perubahan bentuk pembayaran yang dituliskan dalam Formulir Layanan Pelanggan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, yang dianggap oleh konsumen tersebut sebagai suatu bentuk perjanjian. Kemudian, setelah pelaku usaha tersebut menghentikan jasa nya kepada konsumen karena menganggap konsumen tidak melakukan kewajiban pembayarannya, konsumen tersebut balik menyatakan bahwa pelaku usaha telah wanprestasi karena tidak mematuhi apa yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam Formulir Layanan Pelanggan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara formulir dengan perjanjian baku, apakah formulir layanan pelanggan dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian atau tidak, dan benar atau tidaknya pertimbangan hakim mengenai formulir layanan pelanggan dalam putusan no. 2995/k/pdt/2012.

---

In this modern era, business actors are competing to give the best services for their consumers. One of their services to the consumer is to accommodate consumer?s demand or consumer?s complaint by means of a form ? a Customer Service Form. On Court Judgment No. 2995/K/Pdt/2012, a contractual civil lawsuit happened between a consumer and a business actor of a service industry regarding a Customer Service Form, which the consumer requested a change in payment form on the Customer Service Form and signed by both parties, which was assumed by the customer as a form of agreement. After the business actor stopped its service to the consumer by a reason of a default, the said customer responded back declaring the business actor was having a default of not obeying what signed back then by both parties on the Customer Service Form. This research is to determine the correlation(s) between a form and a Standardized Contract, whether a Customer Service Form can be regarded as an agreement or not, and the accuracy of court consideration regarding the Customer Service Form on Court Judgment No. 2995/K/Pdt/2012.

Abstrak :
Dalam skripsi ini, analisis difokuskan pada penyaluran dana oleh bank umum syariah kepada para penerima pembiayaan melalui P2P Financing. Untuk memfasilitasi penyaluran pembiayaan, bank umum syariah dan penyelenggara P2P Financing pada umumnya akan melaksanakan perjanjian kerja sama. Dalam perjanjian kerja sama akan diatur beberapa hal, yaitu pihak-pihak terkait, tujuan, mekanisme pemberian dana, hak dan kewajiban para pihak, dan lain-lain. Perjanjian kerja sama juga harus mencakup prinsip kehati-hatian serta prinsip syariah. Studi kasus utama dalam skripsi ini adalah perjanjian kerja sama channeling yang telah dilaksanakan oleh dan antara Bank X dan P2P Y. Untuk itu, skripsi ini akan menganalisis mengenai bagaimana implementasi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam perjanjian channeling antara bank umum syariah dan penyelenggara P2P Financing. Bentuk penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, yang mana penulis melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini menyarankan agar dalam melakukan channeling, bank umum syariah harus memastikan kepatuhan terhadap hukum positif. Lebih lanjut, sistem yang lebih fleksibel di sektor perbankan disarankan guna meningkatkan kerja sama antara pihak-pihak dalam sistem keuangan. Selain itu, penulis juga menemukan bahwa dalam menggunakan akad wakalah bil ujrah, disarankan bagi penyelenggara P2P Financing untuk hanya mengenakan ujrah dan mengambil marketplace fee dari ujrah tersebut. Terakhir, bank umum syariah dan penyelenggara P2P Financing harus memastikan kejelasan dari perjanjian channeling. ......In this thesis, the analysis focuses on the channeling of funds by sharia commercial banks to beneficiaries through P2P Financing. To facilitate the financing distribution, sharia commercial banks and P2P Financing provider usually engage in a cooperation agreement. In the cooperation agreement, several things will be set forth, namely the relevant parties, the purpose, the mechanism of fund disbursement, rights and obligations of the parties, and so on. The cooperation agreement shall also incorporate prudential principles as well as sharia principles. The main case study in this thesis is the channeling cooperation agreement conducted by and between Bank X and P2P Y. Therefore, this thesis will analyse how is the implementation of prudential principles and sharia principles in channeling agreement between sharia commercial banks and P2P Financing provider. The form of research used by the author in this thesis is juridical normative, whereby the author researches on applicable laws and regulations. The typology of this research is analytical descriptive. This research suggests that in conducting channeling, sharia commercial banks must ensure compliance with positive laws and the clarity of the channeling agreement. Furthermore, a more flexible system in the banking sector is advisable to increase cooperation between parties within the financial system. In addition, the author also finds that in using aqad wakalah bil ujrah, it is advisable for the P2P Financing provider to impose merely ujrah and take its marketplace fee from the ujrah. Lastly, both sharia commercial bank and P2P Financing provider shall ensure the clarity of the channeling agreement.

Abstrak :
Buku Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus yang ada di angan Anda ini menyajikan berbagai aspek hukum perjanjian. Dibagi dalam empat bagian, dimulai dengan definisi perjanjian, akibat hukum yang ditimbulkan suatu perjanjian, dan kemudian dilanjutkan dengan analisa kreditur atas benda jaminan, keagenan, franchise, perlindungan konsumen, serta wanprestasi. Disusun sistematis dan komprehensif, karena itu buku ini tak hanya mengantarkan kita ke pemahaman mendalam tentangteori hukum perjanjian baik dari sistem hukum nasional maupun berbagai sistem hukum negara lain, tetapi juga diajak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai usaha menjembatani antara teori hukum (law on the book) dan di lapangan (law in action) buku ini menjadi amat bermanfaat bagi mereka yang ingin mengetahui hukum perjanjian maupun mereka yangtelah bergelutdi bidang hukum.

Abstrak :
Pembuatan suatu sinetron tidak terlepas dari terselenggaranya kerjasama yang baik antara artis pemain sinetron dan produser rumah produksi. Perjanjian kerjasama ini formatnya dirancang seluruhnya oleh produser rumah produksi. Perjanjian baku ini memuat klausul-klausul baku yang harus dipenuhi oleh artis pemain sinetron. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum yang dimiliki oleh pihak artis pemain sinetron dan produser rumah produksi, terutama klausul baku mengenai peralihan performer's rights dari artis pemain sinetron kepada produser rumah produksi. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil simpulan bahwa peralihan atas performer's rights sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, namun artis pemain sinetron tidak mempunyai posisi menawar (bargaining position) pada saat ketentuan tersebut tidak memberikan kompensasi selain honorarium yang telah diperjanjikan sebelumnya. Peralihan hak ini tidak memenuhi unsur keadilan. Peralihan hak harus disertai dengan kompensasi yang sesuai yang disebut sebagai remuneration rights. Hasil penelitian menyarankan agar remuneratin rights ini juga diatur dalam undang-undang hak cipta agar perlindungan performer's rights artis pemain sinetron menjadi lebih baik.

---

The most important thing in the making of sinetron is the agreement between the artists and the producers of production house. The agreement itself is made by the producers of production house, and the artists have to obey it when they decide to sign the agreement. The purpose of this study is to understand the law protection of the artists and the producers of production house. This research is yuridis normative. The conclusion of this research is the artists have no better bargaining position to the agreement consist of the transfer of performer's rights. According to the agreement, the artists will transfer the performer's rights to the producers of production house without any compensation. Although this agreement is approriate with the national Literary and Copyright Works, but that is not fullfill justice requirements. The artists deserve to have compensation of this transfer. This rights of compensation is remuneration rights. The researcher suggest that the remuneration rights should be regulated by the national regulation of the national Literary and Artistic Works to protect the performer's rights of the artists.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis akibat hukum yang akan timbul dari perjanjian restrukturisasi kredit yang dibuat dibawah tangan dan penggunaan akta notariil sebagai instrumen perlindungan hukum yang melindungi para pihak. Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah yuridis normatif dengan menghasilkan bentuk karya ilmiah deskriptif. Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa perjanjian restrukturisasi kredit komersial sebaiknya dibuat oleh Notaris dalam bentuk akta autentik untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. ......This study was conducted to determine the legal consequences arising from the credit restructuring agreement by using private agreement and the use of notarial deed as an instrument of legal protection for the parties. The research method used in this paper is normative juridical by producing a form of descriptive scientific work. This study concludes that the commercial credit restructuring agreement should be made by a notary in the form of an authentic deed to ensure legal certainty and provide legal protection for the parties.