Hasil Pencarian

Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 262 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Mohammad Daud Ali
Jakarta : Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia Pusat, 1989
297.14 MOH k
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
H.M. Tahir Azhary
"

Perkenankanlah saya pada kesempatan yang berbahagia ini, pertamatama memanjatkan doa, puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Secara pribadi saya dan keluarga ingin pula mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Yang Maha Besar, yang telah menganugerahkan suatu anugerah sekaligus amanah dalam jenjang karir akademik tertinggi di Universitas Indonesia, dengan sebutan Guru Besar. Tetapi sebagai hamba Allah SWT, dengan jabatan ini, saya tetap merasa sangat kecil di hadapan Allah Yang Maha Besar.

Saudara-saudara hadirin dan hadirat yang saya hormati. Izinkanlah saya pada kesempatan ini menyampaikan pidato pengukuhan sebagai Guru Besar di Universitas Indonesia dengan judul: "Hukum Islam dalam Era Pasca Modernisme".

Saya mohon kesediaan hadirin untuk mendengarkan pidato ini dengan penuh kesabaran.

Ada tiga alasan mengapa saya memilih judul ini:

Pertama, akhir-akhir ini ada kritik yang tajam terhadap eksistensi Islam di masa yang akan datang.
Antara lain, seperti yang dikemukakan Samuel P. Huntington dalam tulisannya yang berjudul The Clash of Civilization. (Ulumul Qur'an, No. 5 Vol. IV, 1993 : 11-25). Hipotesisnya, bahwa sumber konflik yang fundamental pada dasarnya tidak lagi ideologi atau ekonomi, karena itu, di masa yang akan datang akan terjadi konflik antar peradaban. Konflik itu tidak lagi terpusat di negara-negara yang berperadaban Barat tetapi dalam interaksi peradaban Barat dan lainnya: Islam, Konfusius, Kristen ortodoks-Slavia, Hindu, Budha, Afrika dan Amerika Latin. Tetapi yang paling menonjol adalah konflik antara peradaban Barat dengan apa yang disebutnya "hubungan Islam-Konfusius", yang telah bangkit menantang kepentingan nilai-nilai kekuatan Barat.

Huntington berpendapat bahwa dua peradaban ini Islam dan Konfusius merupakan ancaman bagi masa depan Barat. (Ulumul Qur'an No. 5 Vol, IV, 1993:23). Dalam pidato ini akan dicoba menanggapi pendapat Huntington sepanjang yang berkaitan dengan interaksi antara peradaban Islam dan Barat, sedangkan tentang peradaban yang lain tidak diulas.

Kedua, pemahaman sebagian orang terhadap Islam dan Hukum Islam masih bersifat parsial terpenggal-penggal dan kontroversial, karena itu saya berharap melalui pidato ini dapat diperoleh suatu gambaran yang utuh tentang bagaimana hakikat sesungguhnya Islam dan Hukum Islam.

Ketiga, kita pada saat ini menurut sebagian Pemikir Barat berada pada satu tahap kultural yang dinamakan pasca modernisme. Secara harfiah pasca modernisme diartikan sebagai suatu fase yang "melampaui masa modern". Secara konseptual pasca modernisme semula berkembang dalarn bidang seni dan arsitektur yang bercirikan kreasi-kreasi seni dan arsitektur abstrak dan fungsional (Clarance L. Barnhart & Robert K. Barnhart, 1976:1628). Konsep Pasca Modernisme ini secara luas dimaksudkan untuk mencirikan kecenderungan kontemporer dalam berbagai bidang; mulai dari arsitektur sampai filsafat. Aliran pemikiran ini merupakan pula suatu bentuk kritik dan pemberontakan terhadap tradisi modern (Ulumul Qur'an, No. I Vol. V, 1994:3). Sebagai suatu aliran pemikiran, pasca modernisme dapat di namakan school of thought (Ulumul Qur'an, No. 1, Vol. V, 1994:3) dan masyarakat pasca modern dapat pula diangap identik dengan masyarakat informasi (Selo Soemardjan, 1994:7).

"
Lengkap +
Jakarta: UI-Press, 1994
PGB 0436
UI - Pidato  Universitas Indonesia Library
cover
Topo Santoso
Jakarta: Rajawali, 2016
297.45 TOP a
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Siti Darojah Sri Wahyuni
"Tesis ini adalah hasil penetitian tentang preferensi nasabah dalam berhubungan dengan pegadaian syariah. Penelitian ini menggunakan Teori perilaku konsumen sebagai dasar penentuan variabel yang hendak diukur. Peneliti membagi dua kategori variabel yakni rasional-emosional dengan lima indikator variabel yakni keyakinan terhadap prinsip bunga bank, jarak (akses), pricing, kualitas pelayanan dan tujuan penggunaan dana. Kategori kedua adalah faktor demografi yang terdiri dari jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, agama, pendapatan.
Data yang digunakan adalah primer dengan wawancara mendalam menggunakan kuisioner. Jumlah sampel 152 terdiri dari 75 responden dari pegadaian biasa dan 77 dari pegadaian syariah. Data yang diperoleh diuji menggunakan SPSS versi 10 dengan model regresi logistik. Regresi dilakukan dua kali masing-masing terhadap variabel rasional-emosional dan variabel demografi. Pemisahan regresi dilakukan untuk mendapatkan hasil terbaik karena dengan total variabel sebelas dan sampling terbatas dikuatirkan terjadi bias.
Setelah diuji, hasil regresi menunjukkan keyakinan agama menjadi alasan utama responden memilih pegadaian syariah bersarna dengan variabel kualitas pelayanan dan tujuan penggunaan dana. Artinya, responden yang meyakini bunga bank haram, dan menghendaki pelayanan yang cepat dan mtidah serta memerlukan dana produktif cenderung memilih pegadaian syariah. Untuk faktor demografi, hanya gender yang signifikan secara statistik. Artinya nasabah perempuan memiliki kecenderungan untuk menggunakan jasa pegadaian syariah. Sedangkan, variabel agama, pekerjaan, pendapatan, usia dan tingkat pendidikan tidak signifikan. Variabel agama tidak signifikan karena tidak semua responden, sekalipun mereka Muslim, meyakini bunga bank atau bunga yang dikenakan di pegadaian sebagai sesuatu yang haram.

Based on the consumer theory, socio cultural background and benefit factors (accessibility, pricing, and service quality) affected consumer's choice. This research is going to analyze the consumer behavior of islamic rahn (gadai syariah). Islamic rahn is one of the division belong to Perum Pegadaian (one of the state-owned enterprises).
This research is used primary data with 152 samples that comes from islamic (77 samples) and conventional rahn (75 samples). To analyze the behavior, this research uses logistic regression with the customer's choice (islamic or conventional mortgage) as a dependent variable. The independent variables are the consumer's belief in the principle of riba, pricing, accessibility, service quality and the using of fund. For the second regression, this research has analyzed demographic reasons such gender, ages, religions, and educational background, occupation and the income. This research used two regressions with emotional-rational variable on the first and demographic for the second. This kind of regression is used only to get optimum report.
The research founded that only the belief, service and using of funds and gender that statistically significance at alpha 5 percent. It means that religious belief is the main reasons for the customers who come to islamic rahn coincide with service quality and using of fund for productive activities. The others are not significant. Of the second regression with demographic varibles, only one variable significant. Women have a bigger chance to prefer islamic rahn. Not all Moslem agree that interest that pegadaian charged to consumer as a kind of usury.
"
Lengkap +
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005
T15212
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Vina Kharisma Dewi
"Pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah menghadapi risiko kredit, sebagaimana bank konvensional. Bank syariah dinilai sangat penting untuk melakukan perhitungan terhadap tingkat nilai risiko maksimal yang mungkin terjadi pada pembiayaan yang dilakukannya. Sebagai sebuah studi kasus, perhitungan risiko pembiayaan dihitung dengan menggunakan metode pendekatan internal dan standar.
Dalam studi ini, data yang digunakan adalah data pada Bank Syariah X, pada Periode Maret dan April 2005. Pendekatan Internal dilakukan dangan Metode CreditRisk+ sedangkan Pendekatan Standar dilakukan dengan mengukur risiko berdasarkan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).
Hasil perhitungan yang dilakukan dengan metode CreditRisk+ menunjukkan risiko yang lebih rendah jika dibandingkan dengan metode Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Sehingga dapat disimpulkan bahwa perhitungan risiko menggunakan pendekatan internal dengan metode CreditRisk+ dianjurkan untuk digunakan oleh Bank Syariah X di samping pendekatan Standar dengan metode yang dianjurkan oleh Bank Indonesia.

Funding that was done by the Islamic Law Bank dealt with the risk of credit, like in the conventional bank. The Islamic law bank was judged very important to do the calculation against the level the maximal value of the risk that possibly happened to funding that the implementation. As a case study, the calculation of the risk of funding was counted by making use of the internal approach method and the standard.
In this study, the data that was used was the data to the Bank Islamic X in the Period of March and April 2005. The Internal approach was carried out with the Method CreditRisk+, whereas measuring the risk based on the standard approach acknowledge as the Asset weighed based on the Risk (ATMR).
Results of the calculation that was carried out with the method CreditRisk+ pointed out the risk that lower if compared with the Asset method was weighed according to the Risk (ATMR). So as to be able to be concluded that the calculation of the risk of making use of the internal approach with the method CreditRisk+ was recommended to be used by the Bank Islamic X beside the standard approach with the method that was recommended by the Central Bank (Bank Indonesia).
"
Lengkap +
Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005
T15216
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Guntur Subagja
"Perkembangan perbankan syariah di Indonesia pesat. Saat ini terdapat 94 buah bank yang memberikan layanan perbankan syariah, baik sebagai Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Aset perbankan syariah sebesar Rp 12,24 triliun (per Agustus 2004). Dalam setahun, aset tersebut meningkat 86 persen dari sebelumnya Rp 6,559 triliun (per September 2003).
Banyak faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat untuk menjadi nasabah bank syariah. Tesis ini meneliti faktor-faktor apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat dan menganalisis bagaimana peluang masyarakat menjadi nasabah bank syariah. Variabel dependen: Nasabah Bank Syariah. Variabel Independen: Usia, Pendidikan, Pendapatan, Sistem Syariah, Variasi Produk, Pelayanan, Pembiayaan Bisnis Halal, Promosi.
Penelitian menggunakan analisis deskriptif dan analisis kuantitatif dengan model analisis regresi logistik (logit).

The fast growth islamic banking in Indonesia. In this time there are 94 units of islamic banks. Assets of islamic banks equal to Rp 12,24 billion ( per August 2004). In one year, the asset increase 86 percentage of previously Rp 6,559 billion (per September 2003).
A lot of factor becoming consideration society to become customer of islamic bank. This thesis research factors of influencing of society requirement and analyze how opportunity (probability) society to become customer of islamic bank. Dependent Variable: Customer of Islamic Bank. Independent Variable: Age, Education, Income, Syariah System, Variation of Product, Services, Halal Business Financing, and Promotion.
The research by descriptive analysis and the quantitative analysis, with logistics (logit) model.
"
Lengkap +
Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005
T15277
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Asro
"Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pasal 60 telah mengatur secara tegas praktek bisnis ekonomi. Para nasabah yang berperkara pada perbankan syariah dan ekonomi Iainnya berkewajiban mengacu kepada klausa perjanjian; apakah menggunakan jasa Arbitrase Syariah atau Peradilan Agama. Meskipun UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama mengatur penyelesaian sengketa perbankan syariah dan ekonomi lainnya bukan berarti eksistensi arbitrase syariah yang juga mengacu kepada UU No. 30 Tahun 1999 tidak mempunyai peran dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama. Arbitrase Syariah tetap mempunyai peran penting dalam menyelesaikan perkara-perkara perbankan syariah dan ekonomi lainnya; sebab para pihak yang berperkara babas memilih peradilan yang ada. Sistem arbitrase syariah dengan menggunakan pendekatan pactum the corpromittenda yang mempunyai putusan sifat final and binding oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) dirasakan sangat tepat karena cara tersebut sekaligus dapat berfungsi sebagai bagian dari usaha penyaringan terhadap calon-calon nasabah yang memiliki i'tikad balk, yang berfungsi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak Direksi Bank Muamalat Indonesia secara finansial yang berkaitan dengan penyelesaian tagihan kredit macet. Sebelum lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, BAMUIIBasyarnas dipergunakan sebagai satu-satunya lembaga/ badan yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara sengketa sesuai dengan klausa perjanjian antara perbankan syariah dan nasabahnya. Namun setelah diberlakukannya Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006, Peradilan
Agama diberi kewenangan untuk penyelesaian perkara sengketa Perbankan Syariah. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BamuiBasyarnas) semula mengacu pada rechtes for dering yang secara prinsip adalah sama dengan yang diatur dalam UU No. 30/1999 dengan mengutamakan perdamaian/ islah. Peraturan prosedur ini tidaklah berbeda secara significan dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANT). Perbedaan yang terjadi hanyalah terletak pada hukum acara yang dipergunakan. Untuk mengetahui eksistensi dan peran sistem arbitrase syariah dengan menggunakan pendekatan pactum the comprornittendo, klausa perjanjian, dan prosedur penyelesaian perkara sengketa perbankan syariah; Tesis ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pendekatan historis dan komparatif untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku-buku, tulisan, dan pendapat para ahli), dan bahan hukum tersier (kamus hukum)."
Lengkap +
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T19159
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Cut Feroza
"Pelaksanaan hukuman cambuk merupakan implementasi disahkannya sistem pemerintahan syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Hukuman cambuk dipandang sebagai hukuman yang sebanding untuk menjalankan roda pemerintahan syariat Islam, karena bernuansa islami dan sesuai dengan aturan agama Islam. Hukuman cambuk dijatuhkan bagi tindak pidana tertentu yang diatur dalam Qanun Nomor 12 tentang Minuman Khamar (minuman keras) dan sejenisnya, Qanun Nomor 13 tentang Maisir (perjudian) dan Qanun Nomor 14 tentang Khalwat (mesum). Tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya pendapat pro dan kontra terhadap pelaksanaan hukuman cambuk. Hukuman cambuk dianggap melanggar Hak Asasi Manusia serta merupakan hukuman yang kejam.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu keadaan di dalam masyarakat dan didukung oleh data-data di lapangan serta studi kepustakaan.
Penelitian ini berpegang pada 2 teori inti, yaitu teori detterence (teori yang menekankan pada tujuan untuk mempengaruhi atau mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan) dan teori stimulus and respond (teori yang mengembangkan proses pengekalan untuk membentuk perilaku).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman cambuk telah membawa perubahan pada sistem peradilan pidana. Hal ini ditunjukkan dengan adanya lembaga baru yaitu Dinas Syariah yang bertugas sebagai lembaga pengawas dan eksekutor hukuman cambuk. Hukuman cambuk menjadi hukuman alternatif prioritas dengan tetap mempertahankan hukuman penjara bagi kejahatan yang telah diatur di dalam KUHP. Hukuman cambuk hanya diberikan bagi masyarakat yang beragama Islam, sedangkan masyarakat di luar Islam tetap berpegang pada ketentuan KUHP.
Pelaksanaan hukuman cambuk menunjukkan bahwa hukuman ini dapat meminimalisasi pelanggaran HAM dan jauh dari kesan kejam dibandingkan pidana lainnya. Hukuman cambuk bertujuan memberikan penjeraan melalui efek malu karena pelaksanaannya dilakukan di depan umum. Selain menunjukkan transparansi dalam penegakan hukum, hukuman ini juga bersifat tunai dan langsung. Pembuat peraturan harus dapat memberikan kepastian hukum untuk mendukung pelaksanaan qanun sehingga tidak menimbulkan dualisme hukum di Nanggroe Aceh Darussalam.

The implementation of caning punishment was establishing the system of Islamic Law in the Government system of Nanggroe Aceh Darussalam. Caning punishment is declare as a worthy punishment due to the Islamic flair and accordance to the Islamic laws it self. It was sentenced to some certain crime which is order to Qanun Number 12 about Khamar (alcoholic), Qanun Number 13 about Maisir (Gambling) and Qanun Number 14 about Khalwat (immoral acts). The background of this research comes from community's pro and contra statement's about implementation of caning punishment, which is indulged as human rights violations and as a cruel punishment.
The research is using qualitative method with descriptive analytical approach which is describe a society condition and supported by field data and library research.
The research complied with two main theories, the theory of deterrence (a theory that stresses the purpose to influence or deter someone from committing crime) and the stimulus and respond theory (a theory that develop the process of deterrent in forming behavior).
The result of this research shows that caning punishment had given a change to the criminal justice system. It was established by the new institution named "Dinas Syariah", who acted both as a watch institution and the executor for caning punishment. Furthermore this punishment becomes a priority alternative within stick to prison as priority punishment in KUHP. The caning punishment was confected to Islamic criminals only.
By the caning punishment, the human right violation could be minimize and categorize as an un-cruel punishment. The caning punishment is aimed to teach offenders a lesson by embarrassing them in public as the punishment carried out by displaying to the public. Hence to show transparency in upholding law, this punishment also deemed instant and immediately. Therefore the lawmaker should give an assurance to the law of the Qanun implementation, so it won't make any law dualism.
"
Lengkap +
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007
T20774
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Departemen Agama , 2002
291.17 IND i
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
A. Hanafi
Jakarta: Bulan Bintang, 1967
297.44 HAN a
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>