Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertumbuhan industri iklan yang terjadi dewasa ini dirasakan cukup pesat. Periklanan merupakan salah satu metode promosi yang mempunyai hubungan dengan pemasaran barang. Keberadaannya tersebut berdasarkan atas daya kreatif seseorang yang mampu mempersuasi konsumen untuk membelinya. Daya kreativitas seseorang dalam mengkomunikasikan pesan, opini atau apapun lainnya untuk kepentingan produsen ataupun pihak lain haruslah selalu dilandasi prinsip jujur dan bertanggung jawab sehingga tidak berbenturan dengan tatanan sosial budaya yang ada. Iklan obat bebas merupakan sarana informasi yang penting bagi konsumen dalam berswamedikasi, namun seringkali terjadi iklan obat bebas itu malah menjerumuskan konsumen kedalam penyakit yang lebih serius akibat salah menggunakan obat, ini terjadi akibat iklan obat bebas itu menyesatkan, baik di tinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun kode etik periklanan itu sendiri bagaimanakah pelaku usaha periklanan mempertanggungjawabkan produksi dan segala akibat dari iklan obat bebas yang menyesatkan itu jika di lihat dari prinsip syarat-syarat material untuk mengajukan gugatan ganti kerugian sehingga konsumen dapat mengajukan permintaan ganti rugi sesuai dengan aturan bentuk-bentuk ganti kerugian yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen."

"Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun belum mempunyai kekuatan hukum tetap, atau yang diterjemahkan dari bahasa aslinya uitvoerbaar bij voorraad, merupakan suatu bentuk pengecualian yang sangat terbatas berdasarkan syarat-syarat khusus yang telah ditentukan undang-undang, sehingga putusan ini bersifat exceptioneel. Karena pada dasarnya putusan hakim atau putusan pengadilan dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Syarat-syarat yang dimaksud merupakan pembatasan kebolehan untuk menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau uitvoerbaar bij voorraad,sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) H.I.R. dan Pasal 191 ayat (1) R.Bg. Selain itu, Mahkamah Agung selaku pengawas tertinggi terhadap penyelenggaraan Peradilan disemua lingkungan Peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, juga telah mengeluarkan beberapa surat edaran sebagai pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau uitvoerbaar bij voorraad. Akan tetapi, meskipun putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu telah diatur dalam H.I.R. dan R.Bg., serta surat edaran yang telah dikeluarkan Mahkamah Agung, penerapan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau uitvoerbaar bij voorraad dalam praktiknya ternyata masih sangat jauh dari yang diharapkan. Oleh karenanya dalam penulisan ini akan coba dibahas lebih lanjut mengenai pengaturan serta penerapan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau uitvoerbaar bij voorraad, khususnya penerapan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau uitvoerbaar bij voorraad dalam Putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Tanggerang tanggal 8 Februari 2006 dengan Register Perkara Nomor: 89/PDT.G/2005/PN.TNG. sebagai contoh kasus dalam penulisan ini. ......A judicial decision that can be implemented first and foremost even though it has not retained a permanent legal force, or better known from the translation of the original language uitvoerbaar bij voorraad, is a form of a very limited exception based on certain conditions determined by law, makes this judicial decision exceptioneel. Because basically a verdict or court decision can only be implemented if that decision has retained a permanent legal force (in kracht van gewijsde). The conditions referred to are limitations of the ability to give a decision that can be implemented first and foremost or better known as uitvoerbaar bij voorraad, as set in article 180 paragraph (1) H.I.R. and article 191 paragraph (1) R.Bg. Other than that, the Supreme Court acting as the highest supervisor in exertion of justice in all levels of court running in judiciary powers, has also released some circular letter as guidelines for judges for giving decisions that can be implemented first and foremost or better known as uitvoerbaar bij voorraad. However, even though judicial decisions that can be implemented first and foremost is set in H.I.R. and R.Bg., the circular letters released by the Supreme Court concerning judicial decisions that can be implemented first and foremost or uitvoerbaar bij voorraad in practice is far from what expected. Therefore in this writing, the writer will try to discuss furthermore about the settings and implementation of judicial decisions that can be implemented first and foremost or uitvoerbaar bij voorraad in Judicial Decision in First Degree Court in Tangerang, dated 8th February 2006 with registered number: 89/PDT.G/2005/PN.TNG. as a case example for this writing."

"Eksepsi selain tidak berkuasanya hakim dalam hukum acara perdata tidak diatur dalam HIR. HIR hanya menyebutkan mengenai eksepsi mengenai berkuasanya hakim atau eksespsi mengenai kompetensi yang diatur dalam Pasal 125 ayat (2), 133, 134, 135, dan 136 HIR. Jenis-jenis eksepsi selain mengenai kompetensi absolut dan relatif yaitu eksepsi disqualificatoir, eksepsi van gewijsde zaak, eksepsi dilatoir, eksepsi peremtoir, eksepsi tentang surat kuasa yang tidak sah, eksepsi obscuur libel dan lainnya yang diakui dalam hukum acara perdata di Indonesia. Untuk mengajukan eksepsi selain mengenai kompetensi absolut atau relatif harus memiliki alasan hukum. Alasan hukum dibutuhkan agar eksepsi yang diajukan menjadi jelas dan memiliki kepastian hukum. Dalam prakteknya, eksepsi selain mengenai kompetensi harus diajukan bersamaan dengan jawaban atas pokok perkara. Skripsi ini akan membahas mengenai eksepsi terhadap gugatan yang bersifat prematur, alasan hukum pengajuan eksepsi tersebut dan proses pengajuan eksepsi terhadap gugatan yang bersifat prematur dalam gugatan citizen lawsuit Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu. Metode penelitian menggunakan penelitian kepustakaan, dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen.

---

Exception other than the weak judge in civil case is not regulated in HIR. HIR mentioned an exception only, namely exception other than the weak judge as regulated in article 125 item (2), 133, 134, 135, and 136 HIR. To submit an exception other than the weak judge can only be submitted if there is a legal reason, namely disqualificatoir, van gewijsde zaak, dilatoir, peremtoir, a lawsuit through a lawyer without a special letter of support and unclear object of prosecution. The legal reason is needed in order to the exception being clear and the law is being certain. In practice, this exception should be submitted together with the answer of the main case and put in the first layer before the answer of the main case. The minithesis explains about exception to the claims that a premature in civil law procedure, the legal reason to submit an exception, and process submission an exception in case study citizen lawsuit claims by Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu. Research using the research methods of literature, by means of data collection form of studies document."

"This book charts the historical and current interaction between lawyers and mediation in both the common law and civil law world and analyses a number of issues relevant to lawyers? part in the process. By reviewing existing empirical evidence on lawyers? interactions with mediation and by examining historical and current trends in lawyers? dalliance with mediation.this book seeks to shed new light on a number of related issues, including, lawyers? resistance to mediation; lawyers? motives for involvement with mediation, the appropriateness of lawyers acting as mediators and party representatives, and the impact that both lawyers and the increasing institutionalisation of mediation have had on the normative form of the process, as well as the impact that mediation experience heralds for lawyers and legal systems in general."

"

Dalam situasi di mana terdapat sebuah badan hukum asing yang menjadi pihak dalam perkara di Pengadilan Indonesia, muncul apa pertanyaan Pengadilan Indonesia tersebut memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa tersebut. Permasalahan ini berkaitan dengan hukum acara perdata Indonesia dan hukum acara perdata internasional di Indonesia. Dengan menggunakan metode yurisdis normatif, maka penerapan kewenangan lembaga peradilan Indonesia terhadap badan hukum asing akan dikaji dalam Pengadilan Negeri Malang No.79/Pdt.G/2014/PN.Mlg, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 348/Pdt/2018/PT DKI dan Putusan Mahkamah Agung 1142 K/Pdt/2019.

---

In cases where a foreign legal entity is a party in a dispute in Indonesian courts, the question arises of whether or not the Indonesian court has jurisdiction over the case. This is an issue related to Indonesian civil procedure and international civil procedure. In this thesis, using a normative legal method, the jurisdiction of the Indonesian courts towards foreign legal entities will be analyzed in the decisions by Pengadilan Negeri Malang No. 79/Pdt.G/2014/PN.Mlg, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 348/Pdt/2018/PT DKI dan Putusan Mahkamah Agung 1142 K/Pdt/2019.

"

"This book discusses the globalization and harmonization of civil procedure from the angles of legal history, law and economics and (European) policy. Attention is paid to the interaction with private law and private international law, and European and global projects that aim at the harmonization of civil procedure or providing guidelines for fair and efficient adjudication. It further includes contributions that focus on globalization and harmonization of civil procedure from the viewpoint of eight different jurisdictions. This book is an unique combination of theory and practice and valuable for academic researchers in the area of civil procedure, private international law, international law as well as policy makers (national and EU), lawyers, judges and bailiffs."