Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query
Pajak sebagai suatu sumber oenghasilannegara semakin penting perannya sejalan dengan menipisnya sumber daya alam sebagai sumber devisa. Sehubungan dengan sinyalemen tersebut, tingkat kesadaran masyarakt untuk membayar kewajibannya terhadap perpajakan berpengaruh terhadap pemungutan pajak oleh aparat negara. Makin meningkatnya kebutuhan dana untuk pembangunan, dan makin besarnya volume hutang luar negeri, maka...
Hukum dan Pembangunan Vol. 26 No. 2 April 1996 : 125-135, 1996
HUPE-26-2-Apr1996-125
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Pembaharuan (revisi) yang akan dilakukan terhadap UUPA memerlukan pengkajian secara mendalam dan komprehensif dari berbagai aspek terkait dengan pengaturan pertanahan nasional seperti misalnya spek hukum, sosial, ekonomis, politis yang terdapat dalam lingkup obyek pertanahan dari sisi konsepsi pemikiran maupun realitasnya. Berbagai aspek yang terkait itu harus dipertimbangkan sebagai elemen-elemen yang...
Hukum dan Pembangunan Vol. 31 No. 1 Maret 2001 : 141-153, 2001
HUPE-31-1-Mar2001-141
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Jakarta: Biro Humas & LN, BPK-RI,
321 PEM
Majalah, Jurnal, Buletin Universitas Indonesia Library
Sirait, Danny, author
ABSTRAK
Kegiatan perekonomian tidak terlepas dari risiko usaha. Dalam rangka meminimalkan risiko, pelaku usaha dapat membagi risiko kepada beberapa pelaku dengan memilih bentuk usaha, antara lain adalah joint operation (JO) atau kerja sama operasi (KSO), yaitu bentuk usaha persekutuan yang dipergunakan badan usaha dalam mengerjakan suatu proyek tanpa mempengaruhi entitas sekutu.
Terjadi...
2015
S58232
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Pajak berfungsi sebagai budgetair, penerimaan keuangan yang masuk melalui kas negara, dan berfungsi mengatur bagi pemenuhan kebutuhan pembangunan nasional dalam rangka pembangaunan masyarakat Indonesia. Kenyataannya tidak demikian? mengapa? tidak lain karena kolusi - korupsi oleh birokrat pada direktorat jendral pajak dan direktorat jenderal bea dan cukai kementerian keuangan membuktikan sebaliknya,...
JLI 8:1 (2011)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Kehadiran Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dapat berakibat merugikan kepentingan bank dalam hal barang jaminan kredit debitur disita oleh Kantor Pajak, mengingat utan pajak adalah piutang negara yang memiliki hak mendahulu dari segala hak mendahulu lainnya termasuk hak bank selaku kreditor pemegang Hak...
Hukum dan Pembangunan No. 1-3 Januari-Juni 1998 : 22-28, 1998
HUPE-(1-3)-(Jan-Jun)1998-22
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Rianti Mutiara Hapip, author
ABSTRAK
Sehubungan dengan pembatalan UU BHP dan diterbitkannya PP No 66 Tahun 2010 serta UU No 12 Tahun 2012 ketujuh Perguruan Tinggi Negeri yang semula berstatus BHP akan mengalami dua pola pengelolaan keuangan yang karakteristiknya berbeda yaitu BLU dan PTN BH Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai permasalahan dalam...
2013
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Bentangan sejarah perpajakan di dunia ini menghampar dari zaman piramida di Mesir (3000 SM - 2800 SM), Persia (500 SM), Babilonia (612 SM - 539 SM), Romawi (27 SM - 476 SM), India (500 SM - 550 SM), Arab (abad ke -11), hingga zaman jejaring pertemanan di situs jaringan internet...
JLI 8:1 (2011)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Dewi Imelda Sari, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai adanya beberapa jenis Pajak Daerah yang duplikasi dengan objek Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan oleh Pemerintah Pusat. Adanya ketidak konsistenan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dalam mengecualikan barang dan jasa yang telah dikenakan Pajak Daerah, 7 (tujuh) jenis Pajak Daerah telah dikecualikan, namun 9 (sembilan) jenis Pajak...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42109
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Sirait, Theresia G., author
Perselisihan pajak yang terjadi antara PT XYZ dan Direktur Jenderal Pajak berasal dari penerbitan surat ketetapan kurang bayar oleh Kantor Pajak Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa PT XYZ tidak melaksanakan kewajibannya untuk memungut PPN untuk transaksi pengiriman layanan kena pajak yang dilakukan oleh mitra PT XYZ ke PT...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
