Ditemukan 9353 dokumen yang sesuai dengan query
Garuda Wiko
"
Ditinjau dari segi sejarah berlakunya peraturan-peraturan hukum yang ada sekarang, rujukan utama yang dapat dilihat adalah Pasal II aturan peralihan UUD 45, yang ditetapkan sehari setelah bangsa Indonesia melepaskan diri dari kekuasaan kolonial. Pasal peralihan ini mengatur bahwa segala peraturan yang ada sebelum kemerdekaan dapat langsung terus berlaku selama belum dibentuk hukum yang baru. Penjelasan logis atas dianutkannya pemberlakuan hukum yang telah ada sejak zaman kolonial ini, adalah untuk menghindari teriadinya kekosongan hokum karena terjadinya ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 1996
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Gunawan Budilaksono
"
Para pelaku usaha seringkali mengalami kesulitan apabila membutuhkan suatu pinjaman/kredit tetapi tidak ada barang yang dapat dijadikan jaminan atas kredit tersebut selain barang modal, sedangkan barang modal yang ada sangat diperlukan untuk menjalankan usaha yang dilakukan debitur untuk membayar kembali hutangnya. Untuk mengatasi hal tersebut dibuatlah suatu konstruksi hukum dimana debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda secara kepercayaan kepada kreditur guna menjamin hutangnya dengan ketentuan debitur tetap menguasai secara fisik benda obyek jaminan tersebut. ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T16254
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Mardaleni Cahayawati
"
Proses globalisasi dibidang ekonomi dan liberalisasi perdagangan internasional dewasa ini telah memberikan dampak yang cukup luas, antara lain dengan semakin menghilangnya batas-batas wilayah suatu Negara. Kedua proses tersebut telah mendorong banyak perusahaan-perusahaan multinasional dari Negara-negara maju untuk beroperasi diberbagai negara dan memasarkan produknya ke pasar Negara-Hegara lain. Hal tersebut pada akhirnya memicu persaingan yang semakin ketat antara dunia usaha.
Saat ini fenomena ini terjadi hampir di berhagai belahan dunia, tak terkecuali di Negara Indonesia. Menyikapi perkembangan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T16303
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Natalia Yenny Gunawan
"
Kita mengenal bentuk jaminan benda bergerak selain lembaga gadai digunakan juga lembaga fidusia yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Salah satu obyek jaminan fidusia adalah barang persediaan (barang dagangan). Jaminan fidusia ini merupakan jaminan yang sering diterapkan di dalam pemberian kredit mengingat kebutuhan yang sangat terasa di dalam lalu lintas perdagangan. Kontruksi dari fidusia itu sendiri adalah
penyerahan kepercayaan hak kepemilikan dari debitur kepada
kreditur dengan perjanjian bahwa apabila debitur melunasi ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T16316
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Bonar Hasudungan M.
"
Sebelum tahun 80'an istilah privatisasi masih dikenal dengan sebutan de nasionalisasi. Pada pertengahan tahun 80'an, kebijakan privatisasi telah mulai diterapkan beberapa negara. Negara Inggris adalah salah satu negara yang melakukan privatisasi, khususnya ketika British Telecom sukses diprivatisasi pada tahun 19841. Namun demikian, fakta-fakta empiris juga mengungkapkan bahwa sebenarnya kebijakan privatisasi telah pula diterapkan di negara Jerman pada waktu Pemerintah Jerman melakukan penjualan mayoritas kepemilikannya di Volkwagen kepada publik tahun 1961. Empat tahun sesudahnya, atau pada ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T21167
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nasution, Muhammad Fadli
"
ABSTRAK
Siapa pun memenuhi fungsi ditentukan oleh hukum
order adalah organ. Fungsi-fungsi ini, baik itu dari normcreating sebuah
atau karakter norma-menerapkan, semua
akhirnya ditujukan pada pelaksanaan sanksi hukum. Sebuah
organ, dalam pengertian ini, merupakan indvidual memenuhi tertentu
fungsi. Dia adalah organ karena dan sejauh ia
melakukan hukum menciptakan atau fungsi hukum yang berlaku. tidak semua
individu yang benar-benar berfungsi sebagai organ dari Statein arti yang lebih luas memegang posisi resmi. Itu
negara bertindak hanya melalui organ-organnya, tatanan hukum dapat
dibuat dan hanya diterapkan oleh individu ...
"
Universitas Indonesia, 2007
T37050
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Indah Sari Septiani Putri Adi Muchtar
"
ABSTRAK
Tesis ini mengkaji ketidaksinkronan berbagai produk hukum yang mengatur distribusi urusan pemerintahan khususnya urusan pemerintahan kehutanan. Secara khusus produk hukum tersebut meliputi UU No. 32 Tahun 2004 jo PP No. 38 Tahun 2007, dan PP No. 6 Tahun 2007 jo PP No. 3 Tahun 2008.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Kajian dilakukan dengan cara menganalisis pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah mengelola sumber daya hutan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan sektor kehutanan dan peraturan ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ratu Riftia Rizki
"
ABSTRAK
Penelitian ini didasarkan pada Politik Hukum Pengelolaan Migas di Indonesia sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 Penelitian ini membahas tiga permasalahan utama Pertama kaitan mengenai Politik Hukum Pengelolaan Migas dengan teori kedaulatan Migas dalam mewujudkan Negara Kesejahteraan Kedua Perkembangan Politik Hukum Pengelolaan Migas di Indonesia dari Massa Hindia sampai dengan Massa Reformasi Ketiga Politik Hukum Pengelolaan Migas sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pengujian Undang undang Migas Metode yang digunakan dalam penelitian ini ...
"
2014
T39337
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Fatkhiyah Sufiningtias
"
Lembaga Notariat timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti tertulis baginya. Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk kepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Notaris memiliki kewajiban menciptakan otentisitas dari akta-akta yang dibuatnya oleh atau dihadapannya dan otentisitas aktanya hanya dapat tercipta jika syarat-syarat formal atau syarat-syarat bentuk (Gebruik in de vorm) yang ditentukan dalam UU Jabatan Notaris terpenuhi dan otentisitas ini tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41394
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
M Geger Fakhrurrozi
"
ABSTRAK
Yayasan yang berdiri sebelum Undang-undang Yayasan, harus menyesuaikan anggaran dasarnya, apabila tidak Yayasan tidak boleh menggunakan kata ldquo;Yayasan rdquo; didepan namanya dan/atau Yayasan tersebut dapat dibubarkan.Yayasan RJ didirikan pada tahun 1993. Sejak tahun 2008 sampai tahun 2015 Yayasan RJ tidak berbadan hukum. Baru pada tanggal 30 oktober 2015 Yayasan RJ, kembali didirikan dengan menggunakan aset dari Yayasan tahun 1993, tanpa melakukan proses likuidasi terlebih dahulu. Pokok permasalahan tesis ini adalah bagaimana ketentuan pengalihan aset dari ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T50161
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
