Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Kegiatan pembelajaran di sekolah-sekolah di daerah terdepan, terluar, tertinggal, dan perbatasan (3TP) pada umumnya belum tersentuh teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Hal ini karena sekolah belum memiliki sumber tenaga listrik, sumber belajarnya terbatas, dan guru yang memiliki kemampuan memanfaatkan TIK dalam pembelajaran juga terbatas. Metode pembelajaran yang diterapkan guru masih yang bersifat konvensional. Pada tahun 2015, perintisan penerapan model pembelajaran terintegrasi dimulai dengan memilih 10 sekolah (5 SD dan 5 SMP) yang tersebar di 5 provinsi. Masalah yang menjadi fokus pembahasan di dalam tulisan ini adalah bagaimana sekolah-sekolah di daerah 3TP yang kondisinya serba terbatas dapat memulai penerapan model pembelajaran terintegrasi TIK. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana para guru di sekolah-sekolah daerah 3TP melaksanakan perintisan penerapan model pembelajaran terintegrasi TIK. Kesimpulan hasil kajian adalah bahwa guru terlebih dahulu mempelajari dan memetakan konten pembelajaran digital yang tersedia dan yang dicari sendiri, mengintegrasikannya ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), mempersiapkan peserta didik untuk mempelajari konten yang akan dibahas di kelas, menerapkan model pembelajaran terintegrasi TIK, dan akhirnya melakukan evaluasi keterlaksanaan model pembelajaran sebagai upaya guru menyempurnakan model.

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk: (1) mendeskripsikan kebijakan pemerintah di bidang perluasan akses terhadap layanan pendidikan di daerah perbatasan, (2) menggambarkan keberadaan atau kondisi stasiun radio di wilayah perbatasan, dan (3) menjelaskan model siaran pendidikan di wilayah perbatasan. Metode yang digunakan adalah studi dokumentasi terhadap kondisi layanan pendidikan di perbatasan, Radio Republik Indonesia (RRI) sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP), dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di wilayah perbatasan. Hasil kajian/ telaah mengungkapkan bahwa (1) pemerintah telah melakukan perluasan akses layanan pendidikan di wilayah perbatasan yang antara lain berupa pembangunan sarana-prasarana sekolah, asrama, dan pengiriman tenaga pengajar, (2) LPP RRI, dan KPID telah menyelenggarakan siaran di wilayah perbatasan di 12 provinsi, dan (3) model siaran radio pendidikan di wilayah perbatasan dilakukan dalam bentuk kerjasama kemitraan antara Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan Yogyakarta (BPMRPKKemendikbud) dengan stasiun radio, baik Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL), Lembaga Penyiaran Publik Swasta (LPS) maupun Radio Komunitas (Rakom).

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk: (1) mendeskripsikan kebijakan pemerintah di bidang perluasan akses terhadap layanan pendidikan di daerah perbatasan, (2) menggambarkan keberadaan atau kondisi stasiun radio di wilayah perbatasan, dan (3) menjelaskan model siaran pendidikan di wilayah perbatasan. Metode yang digunakan adalah studi dokumentasi terhadap kondisi layanan pendidikan di perbatasan, Radio Republik Indonesia (RRI) sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP), dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di wilayah perbatasan. Hasil kajian/ telaah mengungkapkan bahwa (1) pemerintah telah melakukan perluasan akses layanan pendidikan di wilayah perbatasan yang antara lain berupa pembangunan sarana-prasarana sekolah, asrama, dan pengiriman tenaga pengajar, (2) LPP RRI, dan KPID telah menyelenggarakan siaran di wilayah perbatasan di 12 provinsi, dan (3) model siaran radio pendidikan di wilayah perbatasan dilakukan dalam bentuk kerjasama kemitraan antara Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan Yogyakarta (BPMRPKKemendikbud) dengan stasiun radio, baik Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL), Lembaga Penyiaran Publik Swasta (LPS) maupun Radio Komunitas (Rakom).