"Dewasa ini, pelaku usaha baik perorangan maupun badan hukum membutuhkan modal usaha yang cukup besar untuk menjalankan usahanya. Oleh karena itu diadakan perjanjian hutang piutang antara pemberi kredit (kreditur) dengan penerima pinjaman (debitur). Salah satu persyaratan dari perjanjian kredit adalah keharusan adanya agunan sebagai jaminan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia memberikan pengamanan terhadap pelaku usaha dalam memberikan kredit, baik itu terhadap lembaga keuangan bank maupun non bank (lembaga pembiayaan konsumen). Pada saat debitur wanprestasi, maka akan dilakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia merupakan masalah yang penting seiring dengan semakin berkembangnya pemberian kredit. Dalam pasal 29 sampai dengan pasal 34 Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia diatur apabila seorang debitur melakukan wanprestasi. Parate eksekusi merupakan ciri khas eksekusi jaminan fidusia yang memberikan kemudahan pelaksanaannya kepada kreditur penerima fidusia apabila debitur melakukan wanprestasi atau cidera janji. Namun, dalam prakteknya, khususnya di PT Gemilang Usaha Persada Finance, ketentuan tersebut sulit untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hal-hal tersebut perlu dikaji lebih lanjut bagaimanakah keefektifan pelaksanakan parate eksekusi objek jaminan fidusia pada PT Gemilang Usaha Persada Finance dan faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tersebut.
Dari hasil penelitian menunjukkan ketidakefektifan pelaksanaan parate eksekusi dalam praktek karena untuk pelaksanaan eksekusi tetap membutuhkan fiat eksekusi serta gugatan ke Pengadilan Negeri. Selain itu,masih banyak terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan parate eksekusi antara lain masih banyaknya Jaminan Fidusia yang tidak dibuat dalam bentuk akta otentik sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Oleh karena itu, dibutuhkan revisi terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berpotensi menyebabkan kendala pelaksanaan eksekusi dan pengaturan jangka waktu maksimum pendaftaran fidusia sehingga tercapai suatu kepastian hukum. Adapun metode penelitian dalam dalam penulisan tesis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipe penelitian normatif yaitu dengan mengkaji dan menganalisis hubungan antara praktek eksekusi objek jaminan fidusia pada PT Gemilang Usaha Persada dengan didasarkan pada peraturanperaturan yang terkait dengan hal tersebut serta wawancara terhadap narasumber untuk mendukung perolehan keakuratan data penelitian.
Currently, business actors, both individual as well as legal entity require a quite extensive capital to run their business. Therefore, loan agreement is made between the creditor and the debtor. One of the terms for loan agreement is the stipulation for security as warranty for potential of the default of the debtor. With the implementation of the Law No. 42 of 1999 concerning fidusia security provide security for business actor in providing credit both for banking as well as non bank institutions (consumer finance institutions). Upon the default of the debtor the fidusia security shall be seized by the financing institution. The implementation of seizure for fidusia security?s object is a crucial issues parallel to the development of credit provision. The execution of fidusia warranty?s object is regulated in the Article 29 to Article 34 of the Law No. 42 of 1999 concerning fidusia security, where the Law stipulated that when a debtor perform deafult, execution of fidusia security?s object may be exercised through parate execution and private sale. Parate execution is a characteristic of execution for fidusia security which provide ease of execution for the fidusia?s recipient creditor if the creditor perform non-conformance. But in the practice, in particular in PT Gemilang Usaha Persada Finance the stipulation is difficult to be exercised as it should. Based on these matters a further study concerning how is the effectivity of parate execution of fidusia security?s object on PT. Gemilang Usaha Persada Finance and also which factors function as barrier in the implementation of parate execution of the fidusia security object from the side of the debtor, the creditor as well as insufficiencies of the Law regulating the issue.
The result of the research showed the inefficiency of the practice of parate execution due to the requirement of execution fiat execution and claim to State Court, thus it is irrelevant to the purpose of the Law itself. In addition, there are numerous hindrances in the implementation of parate execution namely that the act of Fidusia security is not made as authentic deed as regulated at the Law of Fidusia Security. Therefore, a revision is required to the Law of Fidusia security which having potential to cause barrier to the execution and the maximum term of fidusia registration to obtain a legal certainty. The Method of research used in this thesis is normative juridical and normative research type by reviewing and analyzing the relationship of the practice of execution of fidusia warranty object on PT.Gemilang Usaha Persada based on the relevant regulations and interview to the informants to support data accuracy."
