Hasil Pencarian

Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query

Simanjuntak, Elizabeth Dumora, author

Menilik pergeseran karakter koperasi yang menyerupai perseroan terbatas analisis terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 28 puu xi 2013 yang membatalkan uu nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian = Observing the similarity of cooperatives character with the limited corporation analysis of constitutional court verdict no 28 puu xi 2013 concerning cancellation of cooperatives act no 17 year 2012 / Elizabeth Dumora Simanjuntak

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan memperoleh data mengenai pengaturan koperasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang dinilai menyerupai Perseroan Terbatas, berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 yang membatalkan keseluruhan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dimaksud karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Penelitian ini merupakan penelitian...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T44903

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ahmad Gelora Mahardika, author

Efisiensi penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagai perwujudan asas kepastian hukum dalam administrasi pemerintahan = Efficiency of internal dispute settlement parties as the embodiment of the principle of rule of law in public administration internal dispute of political party case study post reform era

Tesis ini membahas tentang dinamika perselisihan internal partai politik paska reformasi. Bagaimana terjadinya tumpang tindih kewenangan lembaga peradilan yang pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum terhadap status partai politik. Badan hukum yang pada awalnya berfungsi untuk mengembalikan kedaulatan partai politik ke tangan anggota justru menjadi alat politik baru bagi pemerintah. Berbagai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46153

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ketty Astari, author

Pengaturan perkumpulan sebagai badan hukum: analisis hukum terhadap sistem administrasi badan hukum = The settings of association as legal entity legal: analysis on legal entity administration systems

Tesis ini membahas mengenai pengaturan perkumpulan sebagai badan hukum dengan menganalisa Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang merupakan sistem online. Perkumpulan untuk menjadi badan hukum harus membuat akta pendirian yang dilanjutkan dengan permohonan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui SABH. Prosedur pengesahan perkumpulan sebagai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48597

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ivan Gelium Lantu, author

Peranan notaris dalam perubahan perseroan terbatas non fasilitas menjadi penanaman modal asing

Latar belakang dalam penulisan tesis ini yaitu meningkatnya investor asing yang menanamkan modalnya ke Indonesia, yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan cara membeli saham PT Non Fasilitas sehingga PT tersebut berubah menjadi PMA. Permasalahan terjadi apabila PT yang telah berubah menjadi PMA...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27444

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Tiara Nuswantari, author

Perlindungan Hukum Terhadap Harta Kekayaan Yayasan Yang Berstatus Badan Hukum dan Non Badan Hukum = The Legal Protection of Foundation's Assets As a Legal Entity and As a Non Legal Entity

Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dengan tujuan social, keagamaan dan kemanusiaan. Dengan diundangkannya Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, sudah seharusnya yayasan dijalankan dengan prinsip non-profit oriented. Pokok Permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini adalah perlindungan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31404

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Hafizha Rika Nasution, author

Pengaturan mengenai pengesahan Badan Hukum Koperasi dalam PP Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik ditinjau dari sifat Badan Hukum (Rechtspersoonlijkheid) koperassi = Regulations concerning the ratification of Cooperative Legal Entities in Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Integrated Business Licensing Services Electronically Judging from the nature of the Cooperative Legal Entity (Rechtpersoonlijkheid) / Hafizha Rika Nasution

ABSTRAK

Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018, merupakan salah satu dampak diberlakukanya ease of doing business (EoDB) di Negara Indonesia yang memberlakukan Online Single Submission (OSS) dan memberikan perintah pengesahan badan hukum koperasi dilakukan pada program AHU Online, yang selama ini prosesnya dilakukan dalam program SISMINBHKOP....

2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Lalamentik, Ivan Satrio, author

Tanggung jawab pelaku usaha berbentuk badan hukum dalam hukum persaingan usaha ditinjau dari doktrin separate legal entity dan doktrin single economic entity = Undertaking s liability of legal entity form in competition law based on separate legal entity doctrine and single economic entity doctrine

Pesatnya perkembangan ekonomi melatarbelakangi timbulnya perusahaan dengan struktur induk-anak perusahaan berdasarkan kepemilikan saham. Namun, hukum perusahaan di Indonesia hanya mengakui doktrin separate legal entity dari struktur tersebut. KPPU dalam Putusan Temasek tidak mengakui separate legal entity, melainkan menggunakan doktrin single economic entity yang ditafsirkan dari definisi "Pelaku Usaha" UU 15/1999....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S57403

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Miftahul Jannah, author

Status dan perlindungan hukum pegawai Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum setelah ditetapkan undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi = Statue and legal protection of University of Indonesia employee as higher education state of legal entity ptn bh after law no 12 2012 about higher education applied

ABSTRAK Penetapan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan Universitas Indonesia yang sebelumnya berstatus sebagai Badan Hukum Milik Negara menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Perubahan status perguruan tinggi berdampak pada status kepegawaian di Universitas Indonesia. Tidak terdapat ketentuan aturan hukum mengenai perlindungan hak dan kewajiban bagi pegawai tetap...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T44350

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Baruga Ermond, author

Status hukum anak perusahaan grup badan usaha milik negara persero sebagai separate legal entity di Indonesia = Legal status of the subsidiary of the state-owned group companies as a separate legal entity in Indonesia

Pembentukan perusahaan grup badan usaha milik negara berbentuk persero sedang gencar dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia agar tercipta perusahaan grup yang ramping dan kuat. Dengan dilakukannya pembentukan perusahaan grup tersebut, persero-persero yang terlibat diharapkan akan semakin fokus dalam mengembangkan bisnisnya dari hulu hingga ke hilir. Akan tetapi, terdapat polemikpolemik dari gagasan...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019

T53835

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Khrisna Adjie Laksana, author

Status hukum kelembagaan dan keuangan perusahaan yang didirikan oleh badan usaha milik negara dan perusahaan badan usaha milik negara yang dialihkan sebagian besar modalnya kepada badan usaha milik negara lain = Institutional and financial legal status of company founded by state-owned enterprise and state-owned enterprise that most of its capital transferred to other state-owned enterprise

Sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat memajukan perekonomian Indonesia serta mewujudkan rakyat Indonesia yang lebih makmur serta mampu bersaing dalam perekonomian global. Guna memaksimalkan kegiatan usahanya, BUMN dapat membentuk suatu anak perusahaan. Adanya hubungan antara induk perusahaan BUMN dengan anak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian