Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skrpsi ini membahas kedudukan hukum Badan Perwakilan Anggota (BPA) sebagai lembaga tertinggi di Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dalam mengatasi masalah gagal bayar di perusahaan tersebut. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah 1.Bagaimana kedudukan Badan Perwakilan Anggota secara hukum dalam mengatasi masalah gagal bayar Perusahaan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 ? 2.Bagaimana pengaruh keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama terhadap Kedudukan dari Badan Perwakilan Anggota dalam Perusahaan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 ? 3.Bagaimanakah peran Otoritas jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas kegiatan di sektor perasuransian dalam mengatasi masalah gagal bayar di Perusahaan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 ?. Adapun metode peneliltian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah secara hukum perusahaan dengan bentuk usaha bersama dan kedudukan Badan Perwakilan Anggota belum secara khusus dan tegas diatur dalam undang-undang. Akan tetapi terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama yang membahas terkait dengan hal tersebut dan memberikan pengaruh terhadap kedudukan Badan Perwakilan Anggota. Dalam permasalahan ini peran Otoritas Jasa Keuangan dinilai sangat penting. Saran yang dapat disampaikan dari penelitian ini adalah segera dibentuk Undang-Undang yang mengatur secara khusus perusahaan dengan bentuk usaha bersama, khususnya perusahaan asuransi dan diaturnya kedudukan Badan Perwakilan Anggotaatau yang saat ini disebut sebagai Rapat Umum Anggota dalam peraturan perundang-undangan secara tegas. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan diharapkan mampu untuk bersikap lebih tegas kepada pihak-pihak terkait.......This thesis discusses the legal position of Badan Perwakilan Anggota (BPA) as the highest institution in the AJB Bumiputera 1912 company in overcoming the problem of default in the company. The main problem in this thesis is 1.What is the position of Badan Perwakilan Anggota legally in overcoming the problem of default of the AJB Bumiputera 1912 Company? 2.What is the effect of the enforcement of Government Regulation Number 87 of 2019 concerning Insurance Companies in the Form of mutual on the Position of Badan Perwakilan Anggota in the AJB Bumiputera 1912Company? 3.What is the role of the Otoritas Jasa Keuangan as a supervisory agency for activities in the insurance sector in overcoming the problem of default in the AJB Bumiputera 1912 Company? The research method used in writing this research is normative juridical. The result of this research is that legally a company with a mutual business form and the position of Badan Perwakilan Anggota has not been specifically and explicitly regulated by law. However, there is a Government Regulation Number 87 of 2019 concerning Mutual Insurance Companies which discusses related to this matter and has an influence on the position of Badan Perwakilan Anggota. In this matter, the role of the Otoritas Jasa Keuangan is considered very important. Suggestions that can be conveyed from this research is to immediately form a law that specifically regulates companies with mutual, especially insurance companies and regulates the position of Badan Perwakilan Anggota or what is currently referred to as Rapat Umum Anggota in the laws and regulations strictly. In addition, Otoritas Jasa Keuangan is expected to be able to be more assertive with related parties."

"Tesis ini membahas mengenai analisis fungsi,kewenangan dan kedudukan sebuah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (?PTN BH?) dalam konsepsi organ negara. Pemetaan mengenai fungsi, kewenangan dan kedudukan PTN BH diperlukan dalam upaya analisis mengenai fungsi publik sebuah organ negara. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif dan sistematis analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Tujuan pemetaan dalam upaya memposisikan PTN BH sebagai badan hukum publik disamping fungsi lainnya yang utama yaitu sebagai badan hukum. Pemetaan fungsi dianalisis dengan kewenangan law making dan law applying sebagai faktor penentu PTN BH sebagai badan publik, fungsi jabatan publik, fungsi tujuan badan publik serta analisis jabatan publik yang ada pada sebuah organ negara. Setelah mengetahui fungsi dan kewenangan, maka PTN BH dapat diketahui kedudukannya di dalam stuktur kelembagaan negara. Analisis kedua mengenai dampak kedudukan PTN BH di dalam organ negara di dalam tata kelola akademik dan non akademik dalam mewujudkan tujuan otonomi sebuah badan hukum. Analisis ini digunakan untuk melihat fungsi, kewenangan dan kedudukan PTN BH secara menyeluruh pada ketentuan hukum PTN BH di Indonesia sehingga dapat dilihat fungsi yang paling utama dari PTN BH sebagai sebuah badan hukum publik dalam struktur kelembagaan negara. ......This thesis discussing on Function, Authority, and Legal Position as a Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum(?PTN BH?) in Conception of State Organ ofThe Constitution of Indonesia. This study analyzed by descriptive and systematic analysis using a judicial normative approach. The first analyze is map the Function, Authority, and Legal Position of PTN BH that required in an attempt analysis of the public functions of State Organ.The mapping purpose is to position of PTN BH as public functions as well as other major function as a legal entity. The mapping functions analyze the authority of law making and law applying as main factor of PTN BH as a public entity, public function, purpose function of public entity, and public position in a State Organ. After knowing the function and the authority, we know the legal position of PTN BH in state organ structure. The second analyze is the impact of legal position of PTN BH as a state organ in academic and non-academic governance to realization the autonomy purpose as a legal entity. This is to analyzed the function, authority and legal position of PTN BH thoroughly PTN BH in Indonesia so the main function of PTN BH as a public legal entity in organ state structure."