Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyusunan dan penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan sebagai sumber data sekunder dan wawancara dengan pihak terkait pada Kementerian Perhubungan. Masalah utama dalam tesis ini adalah mengapa perjanjian laut yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dokumen otentik sering tidak mampu melindungi kepentingan para pihak yang terikat di dalamnya, khususnya ketika terjadi perselisihan pengupahan. Sering terjadi, penyelesaian sengketa ditempuh melalui ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan yang tercantum di dalam Undang-UndangN omer 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.P erselisihan tersebut akhirnya berjalan berlarut-larut karena para pihak yang berselisih, Pengusaha Kapal dan Nakhoda serta Anak Buah Kapal tidak menundukkan diri kepada klausul-klausul yang terdapat di dalam perjanjian kerja laut. Proses penutupan perjanjian kerja laut di hadapan pejabat yang berwenang yaitu Syahbandar memungkinkan para pihak jika terjadi perselisihan dapat memohon kepada Syahbandar untuk bertindak sebagai penengah bagi para pihak dan memberikan rekomendasi kepada Pengadilan Negeri setempat, ketika kasus perselisihan tersebut berproses melalui upaya-upaya litigasi. Efektifitas pelaksanaan perjanjian kerja laut dapat menentukan keberhasilan misi dari suatu pelayaran. Kenyamanan bekerja dan adanya jaminan kepastian hukum bagi pekerja laut menjadikan perjanjian kerja laut sarana rujukan bagi hubungan industrial di bidang kelautan. Kekuatan pembuktian dari perjanjian kerja laut tidak bisa dipungkiri mengingat sifatnya sebagai dokumen otentik, kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan materiil. Tanggungjawab para pihak yang terikat di dalam perjanjian kerja laut, sudah seharusnya secara komprehensif terlindungi hak dan kewajibannya melalui ketentuan-ketentuany ang mendasarit erbentuknyap erjanjian kerja laut tersebut.

---

The composing and writing of this thesis apply the literature research method as the source for secondary data and the interview with the related parties on Ministry of TransportationsR, epublic of Indonesia.T he main issueso f the thesish erein is why the marine work agreement which binding and enforceable as the authentic document has inability to protect the interests of the related parties thereto, specifically concerning the conflict on wage issues. Often the dispute settlement referred to in the prevailing regulations as specified in Law Number 1312003 on Manpower. In the foregoing matters, it will be protracted conflict because the related parties, which are the Ship's Owner and Ship's Captain and his Crew has not comply with the clauses as set forth in the marine work agreement. The agreement process which finalize before the competent authorities, such as Harbor master is made the possibility that in the case any conflict arisen, the parties may request the Harbor master to acting as the mediator of the parties and may recommend to local District Court, if the case of such conflict in the process litigation efforts. The effective of marine work agreement performance may establish the successful of shipping mission. The comfort work environment and legal certainty which provided for the ship's crew shall be created the marine work agreement as the referral facilities of the industrial relationship in marine sector. Strength of evidence of marine work agreement is deniable considering such agreement as the authentic document, and shall have the strength of evidence in physic, formal and material. The responsibility of the related parties of the marine work agreement, it shall be automatically protected comprehensively their rights and obligations under the provisions which grounds the arrangement of such marine work agreement."

"Peraturan Perusahaan merupakan kaidah otonom yang mengatur syarat-syarat kerja secara lebih lengkap dan rinci dibandingkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat Peraturan Perusahaan. Kewajiban membuat Peraturan Perusahaan tersebut hanya berlaku bagi perusahaan yang belum memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB). PT PRC yang bergerak di bidang retail menggunakan memo perusahaan sebagai bentuk Peraturan Perusahaan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang perlindungan hukum akibat penggunaan memo perusahaan di PT PRC dan akibat hukum tidak adanya Peraturan Perusahaan di PT PRC.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis norma hukum baik dalam peraturan perundang-undangan melalui penelitian kepustakaan maupun teknik pengumpulan data lainnya seperti wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tidak ada Peraturan Perusahaan yang dibuat dan disahkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga perlindungan hukum terhadap pekerja kurang memadai karena tidak diatur secara lengkap dan menjangkau seluruh pekerja.

---

Company Regulation is an autonomous regulatory rules which set working conditions in a more complete and detailed than The Manpower Act (Law No. 13 of 2003) and Employment Agreement. Employers who hire workers at least 10 (ten) have to make Company Regulation. The company?s obligation to make Company Regulation only apply to companies that do not have a Collective Labor Agreement (CLA). PT PRC engaged in retail uses Internal Office Memo as a form of Company Regulation. In this regard, the issues discussed in this thesis are about the legal protection due to the use of Internal Office Memo in PT PRC and legal affect due to the absence of Company Regulation in PT PRC.The method used in this study is juridical-normative, by analyzing the legal norms in both the legislation through literature research and data collection techniques such as interviews. The results revealed that no Company Regulation is made and approved under the provisions applicable to the legal, hence legal protection for workers is inadequate because it does not set completely and reach all workers."