Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai produk asuransi tanggung jawab hukum profesi sebagai salah satu bentuk perlindungan bagi profesi arsitek dalam berpraktik. Permasalahan dalam skripsi menitikberatkan pada fakta bahwa arsitek merupakan suatu profesi yang dalam melaksanakan pekerjaan mempunyai risiko yang tinggi dalam hal kesalahan yang disengaja ataupun tidak. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana produk asuransi tanggung gugat profesi memberikan perlindungan kepada arsitek, bentuk pengalihan risiko, pertanggungan yang diberikan, penerapan produk dalam keberlangsungan profesi arsitek, serta membandingkan keberlakuannya di Swedia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa asuransi tanggung jawab hukum profesi memberikan ganti kerugian kepada arsitek atas kerugian yang dialami pengguna jasa arsitek sesuai dengan besar kerugian yang dialami selama hal tersebut tidak dikecualikan dalam pertanggungan. Penelitian menunjukkan bahwa dengan ketentuan yang jelas mewajibkan para arsitek di Swedia memiliki asuransi tanggung jawab hukum profesi dalam menjalakan profesinya memberikan dampak positif yaitu terhindarnya hal-hal yang menyebabkan kerugian bagi arsitek dalam berpraktik, sehingga Penulis menyarankan agar adanya pengaturan spesifik dalam undang-undang di bidang arsitek yang mengatur mengenai keberadaan asuransi tanggung jawab hukum profesi bagi arsitek sebagai suatu kewajiban serta penyuluhan organisasi resmi arsitek di Indonesia kepada anggotanya tentang pentingnya memiliki asuransi tanggung jawab hukum profesi arsitek.

---

This thesis discusses professional liability insurance products as a form of protection for the architect profession in practice. The problem in this thesis focuses on the fact that the architect is a profession which in carrying out the work has a high risk in terms of intentional or unintentional errors. given, the application of the product in the continuity of the architectural profession, as well as comparing its applicability in Sweden. The research method used in writing this research is normative juridical with descriptive analytical research type. The results of the study show that professional liability insurance provides compensation to architects for losses experienced by users of architect services in accordance with the amount of losses experienced as long as this is not excluded from coverage. Research shows that with clear provisions requiring architects in Sweden to have professional responsibility insurance in carrying out their profession, it has a positive impact, namely avoiding things that cause harm to architects in practice, so the author suggests that there be specific arrangements in the law in the field of architects. which regulates the existence of professional liability insurance for architects as an obligation as well as counseling the official organization of architects in Indonesia to its members about the importance of having architect's professional responsibility insurance."

"Asuransi merupakan perjanjian yang mengikat masyarakat sebagai pemegang polis dengan perusahaan asuransi dimana pemegang polis akan mengalihkan manajemen risiko kepada perusahaan asuransi melalui pembayaran premi setiap bulannya. Asuransi dilakukan atas dasar kepercayaan dari pemegang polis kepada perusahaan asuransi dan menjadi tanggung jawab tersendiri bagi perusahaan asuransi untuk menjaga kepercayaan tersebut. Namun pada kondisi empiris, tidak semua perusahaan asuransi mampu menjaga kepercayaan dari pemegang polis. Salah satunya adalah kasus yang terdapat di dalam Putusan Nomor 1312 K/Pid.Sus/2020 dimana Gevin Louis (terdakwa) yang mengaku Direktur PT Vega Prima Insurindo (PT VPI) tidak membayarkan uang premi asuransi yang dibayarkan oleh Djoko Soesanto Gusti dari PT Anggun Marine Energy (PT AME) kepada PT Asuransi Adira Dinamika sehingga PT AME menelan kerugian hingga ratusan juta rupiah akibat klaim asuransi yang tidak bisa diproses. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganallisa tanggung jawab hukum perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi atas penggelapan premi asuransi yang dilakukan oleh Direktur perusahaan pialang asuransi dan menganalisa perlindungan hukum bagi pemegang polis terhadap penolakan klaim oleh perusahaan asuransi karena terjadi penggelapan premi asuransi yang dilakukan oleh Direktur perusahaan pialang asuransi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Sementara pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif dengan menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang saling berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada perusahaan pialang asuransi adalah dengan memberikan sanksi pidana atau administratif yang diatur dalam KUHP maupun Undang-Undang Perasuransian. Kemudian pelindungan hukum yang dapat diberikan kepada PT AME dan PT AMEJ selaku pemegang polis adalah dengan menggugat secara perdata Gevin Louis selaku Direktur PT VPI dengan berdasar pada Putusan Nomor 1312 K/Pid.Sus/2020 dengan tuntutan gugatan berupa ganti kerugian finansial yang dialami oleh PT AME dan PT AMEJ.

---

Insurance is an agreement that binds the public as policy holders with an insurance company where the policy holder will transfer risk management to the insurance company through monthly premium payments. Insurance is carried out on the basis of the policy holder's trust in the insurance company and it is the insurance company's responsibility to maintain this trust. However, in empirical conditions, not all insurance companies are able to maintain the trust of policyholders. One of them is the case contained in Decision Number 1312 K/Pid.Sus/2020 where Gevin Louis (the defendant) who claimed to be the Director of PT Vega Prima Insurindo (PT VPI) did not pay the insurance premium paid by Djoko Soesanto Gusti from PT Anggun Marine Energy (PT AME) to PT Asuransi Adira Dinamika so that PT AME suffered losses of up to hundreds of millions of rupiah due to insurance claims that could not be processed. The purpose of this research is to analyze the legal responsibility of insurance companies and insurance broker companies for embezzlement of insurance premiums committed by the Director of an insurance broker company and to analyze legal protection for policy holders against rejection of claims by insurance companies due to embezzlement of insurance premiums committed by the Director of the company insurance broker. The type of research used in this research is normative juridical research with descriptive research characteristics. Meanwhile, the research approach used is a qualitative approach by analyzing various interrelated laws and legal theories. The research results show that legal liability that can be imposed on insurance broker companies is by imposing criminal or administrative sanctions as regulated in the Criminal Code and the Insurance Law. Then the legal protection that can be given to PT AME and PT AMEJ as policy holders is to sue Gevin Louis as Director of PT VPI civilly based on Decision Number 1312 K/Pid.Sus/2020 with a lawsuit demanding compensation for financial losses experienced by PT AME and PT AMEJ."

"Komite medik rumah sakit memainkan peran penting dalam menyelaraskan tanggung jawab hukum dan bisnis dalam operasi perawatan kesehatan, khususnya di MRCCC Mochtar Riady Comprehensive Cancer Center. Studi ini menyelidiki peran komite dalam memastikan keselamatan pasien dan kepatuhan terhadap peraturan perawatan kesehatan sambil mendukung keberlanjutan finansial dan reputasi rumah sakit. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan analisis deskriptif kualitatif, penelitian ini menggabungkan tinjauan peraturan dengan wawancara pemangku kepentingan utama, termasuk direktur rumah sakit dan anggota komite medik. Temuan menunjukkan bahwa komite bertindak sebagai jembatan antara manajemen rumah sakit dan staf medis, menyeimbangkan kewajiban etika dengan tujuan operasional. Tanggung jawab dilaksanakan melalui tiga subkomite: Kredensial, yang mengevaluasi dan mengevaluasi ulang kualifikasi staf medis; Kualitas Profesional, yang memastikan standar perawatan yang tinggi; dan Etika dan Disiplin, yang memantau kepatuhan terhadap kode profesional dan etika. Upaya ini menciptakan siklus di mana keselamatan pasien mengarah pada kepuasan, memperkuat reputasi rumah sakit, dan memastikan keberlanjutannya.

---

The hospital medical committee plays a crucial role in harmonizing legal and business responsibilities in healthcare operations, particularly at MRCCC Mochtar Riady Comprehensive Cancer Center. This study investigates the committee's role in ensuring patient safety and adherence to healthcare regulations while supporting the hospital’s financial sustainability and reputation. Using a normative legal approach and qualitative descriptive analysis, the research combines regulatory review with interviews of key stakeholders, including the hospital director and medical committee members. Findings indicate that the committee acts as a bridge between hospital management and medical staff, balancing ethical obligations with operational objectives. Responsibilities are implemented through three subcommittees: Credential, which evaluates and re-evaluates medical staff qualifications; Professional Quality, which ensures high standards of care; and Ethics and Discipline, which monitors adherence to professional and ethical codes. These efforts create a cycle where patient safety leads to satisfaction, strengthens the hospital’s reputation, and ensures its sustainability."