Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis konsep kausa sebagai syarat sah perjanjian dalam sistem hukum Indonesia, Belanda, Prancis, dan Jerman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan konsep kausa sebagai syarat sah perjanjian dalam sistem hukum Indonesia, Belanda, Prancis, dan Jerman. Alasan utama dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk memahami perbedaan penafsiran dan penerapan kausa dalam hukum perjanjian di keempat negara tersebut, serta memberikan saran bagi pembaruan hukum perdata di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan komparatif, menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep kausa di Indonesia perlu diadopsi dalam aturan lain untuk menghindari ketidakpastian hukum, sebagaimana telah dilakukan oleh Belanda dan Prancis setelah reformasi hukum perdata mereka.

---

This study analyzes the concept of causa as a valid condition for contracts in the legal systems of Indonesia, the Netherlands, France, and Germany. This study aims to analyze and compare the concept of causa as a valid condition for contracts in the legal systems of Indonesia, the Netherlands, France, and Germany. The primary reason for conducting this research is to understand the differences in interpretation and application of causa in contract law among these four countries, and to provide suggestions for the reform of civil law in Indonesia. The research method used is doctrinal research with a comparative approach, utilizing secondary data obtained through literature review. The findings indicate that the concept of causa in Indonesia needs to be adopted into other regulations to avoid legal uncertainty, as has been done by the Netherlands and France after their civil law reforms."

"Praktik pemberian amnesti oleh Presiden Indonesia dari masa ke masa tidak ada keseragaman. Ketidakseragaman itu terlihat dari subjek yang diberi amnesti maupun tindak pidana yang dilakukan oleh penerima amnesti. Kasus pemberian amnesti kepada Baiq Nuril Maknun menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, karena selama ini di Indonesia umumnya amnesti yang diberikan berkaitan dengan alasan politik dan secara kolektif. Pemberian amnesti memiliki akibat hukum yaitu menghapuskan dasar penuntutan dan menjalankan pidana. Penelitian ini akan menjawab beberapa permasalahan seputar; pertama, kedudukan lembaga amnesti dalam ranah Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana di Indonesia; kedua, problematika pengaturan dan praktik pemberian amnesti di Indonesia; dan ketiga, pengaturan ideal hak prerogatif presiden khususnya amnesti pada masa yang akan datang di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder, dengan didukung oleh data primer serta dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Selain menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan yang menjadi ciri penelitian hukum normatif, dilakukan pula pendekatan historis dan komparatif. Hasil dari penelitian ini ialah; pertama, kedudukan lembaga amnesti di Indonesia tidak dapat dipisahkan secara tegas, karena pengaturan amnesti dalam hukum tata negara dan hukum pidana saling berkaitan dan tidak terpisahkan; kedua, pengaturan dan praktik pemberian amnesti di Indonesia masih abstrak dan tidak jelas; dan ketiga, pengaturan ideal dilakukan dengan merumuskan dan membuat Undang-Undang yang mengatur mengenai amnesti agar dapat terciptanya kepastian hukum.

---

There is no uniformity in the practice of granting amnesty by the President of Indonesia from time to time. This inconsistency can be seen from the subjects who were given amnesty as well as the crimes committed by the recipients of the amnesty. The case of granting amnesty to Baiq Nuril Maknun raises pros and cons in society, because so far in Indonesia generally amnesties are granted for political reasons and collectively. The granting of amnesty has legal consequences, namely eliminating the basis for prosecution and carrying out criminal acts. This research will answer several problems regarding; first, the position of the amnesty institution in the realm of constitutional law and criminal law in Indonesia; second, the problem of regulation and practice of granting amnesty in Indonesia; and third, the ideal arrangement of presidential prerogatives, especially amnesty in the future in Indonesia. This research is a normative legal research that uses secondary data, supported by primary data and analyzed descriptively-qualitatively. In addition to using a conceptual approach and legislation that characterizes normative legal research, historical and comparative approaches are also carried out. The results of this study are; first, the position of amnesty institutions in Indonesia cannot be separated explicitly, because amnesty arrangements in constitutional law and criminal law are interrelated and inseparable; second, the regulation and practice of granting amnesty in Indonesia is still abstract and unclear; and third, the ideal arrangement is carried out by formulating and enacting a law that regulates amnesty in order to create legal certainty."