Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query

Saldi Isra, author

Pergeseran fungsi legislasi : menguatnya model legislasi parlementer dalam sistem presidensial Indonesia

Jakarta: Rajawali, 2013

328.598 SAL p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Srianto Dotomuljono, author

Kekuasaan MPR tidak mutlak

Jakarta: Erlangga , 1985

342.05 SRI k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Mohammad Tolchah Mansoer, author

Pembahasan beberapa aspek tentang kekuasaan-kekuasaan eksekutif dan legislatif negara Indonesia

Jakarta: Pradnya Paramita, 1983

342.065 98 MOH p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Mohammad Tolchah Mansoer

Pembahasan beberapa aspek tentang kekuasaan-kekuasaan eksekutif dan legislatif negara Indonesia / Mohammad Tolchah Mansoer

Jakarta: Pradnya Paramita, 1977

342.065.98 MOH p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Catatan PSHK ( (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia) tentang kinerja legilasi DPR 2005

Jakarta: PSHK , 2006

342.05 CAT

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Memantau parlemen, mendorong lahirnya legislasi: panduan praktis pemantauan legislasi

Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan, 2005

328.095 98 MEM (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Sistem presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi

Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018

321.804 2 SIS

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Maria Widyaningsih, author

Eksistensi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam hierarki perundang-undangan pasca perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan adanya fakta hukum mengenai Tap MPR yang saat ini masih berlaku sebagai produk hukum dari MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara, sedangkan tata urutan peraturan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun tidak memasukkan Tap MPR sebagai peraturan perundang-undangan....

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T18233

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sistem pembentukan kepala daerah di era demokrasi langsung

The impeachment system implemented in law no 32 of the year 2004 still uses representative mechanism with centralistic nature. The system is controvercial with direct democratic values. However, referendum can be used as an ideal legal mechanism imposed on the head of region impeachment...

JHUII 13:1 (2006)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian