Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Desentralisasi kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang menguat setelah lahirnya Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah berkontribusi terhadap lahirnya ribuan Peraturan Daerah di seluruh Kabupaten dan Propinsi di Indonesia. Kuantitas Peraturan Daerah yang terus meningkat ternyata juga diiringi oleh berbagai masalah yang timbul sebagai dampak dari lahirnya Peraturan Daerah tersebut. Reaksi terhadap kehadiran Peraturan Daerah inipun bermunculan, baik dari Pemerintah Pusat maupun masyarakat sipil dan rakyat pada umumnya. Legisprudence adalah salah satu teori yang berkembang di bidang legislasi, teori berusaha untuk menyeimbangkan antara politik dengan hukum. Ilmu hukum dan ilmu politik selama ini seringkali dijadikan dua kutub yang berbeda. Pada penelitian ini Legisprudence Theory digunakan sebagai alat analisi dalam menilai kualitas legislasi pada Kabupaten Sumbawa.

---

Decentralization from state to the local government have been more strong since Law No. 22 Year 1999 concerning Local Government been promulgated. It also makes a significant contribution to increase amount of local regulation. Quantity that been increase unfortunately followed by various problem. Reaction to local regulation had emerged, not only from the state but also from the people. Legisprudence theory, one of theory in legislation tries to balance political and legal perspective. In this thesis legiprudence used analyzing quality of legislation in Kabupaten Sumbawa."