Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah telah ditetapkan melalui Undang Undang Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Tentang Pemerintahan Daerah agar dibentuk secara partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat secara langsung melalui forum konsultasi publik dan Musrenbang. Akan tetapi potensi masalah kemudian dihadapi tatkala Raperda RPJMD yang memuat usulan program dari masyarakat harus dievaluasi ulang oleh DPRD yang mana pada fakta kasusnya DPRD DKI Jakarta dalam pembentukan RPJMD di DKI Jakarta menyumbangkan sejumlah program baru di luar yang telah disepakati oleh masyarakat daerah sendiri. Penelitian tesis yang menggunakan metode yuridis normatif ini berisi kesimpulan bahwasanya mekanisme pembahasan Raperda RPJMD oleh DPRD dalam sistem hukum di Indonesia memiliki kecenderungan menjauhi legitimasi demokratis yang ada. Oleh karena itu dalam hal ini dibutuhkan rekonsepsi terhadap mekanisme pendekatan politik dalam pembentukan RPJMD yang diwujudkan melalui pembahasan Raperda RPJMD oleh DPRD agar dapat memenuhi legitimasi demokratis dalam penyusunan sebuah kebijakan yang sesuai dengan sistem hukum di Indonesia.

---

The Regional Medium-Term Development Plan has been stipulated through the Law on the National Development Planning System and the Law on Regional Government that can be formed in a participatory manner by involving direct participation through public consultation forums and Development Planning Annual Meeting (Musrenbang). However, potential problems were then faced when the Draft of Regional Law which contained program proposals from the community had to be re-evaluated by the Province or City Council, in which case the DKI Jakarta Council was contributed a number of new programs out from those agreed upon by the community themselves in the formation of the Regional Medium-Term Development Plan in DKI Jakarta. This research that using the normative juridical method contains the conclusion that the Regional Council's evaluation mechanism for the Draft of Regional Law on Regional Medium-Term Development Plan in the legal system in Indonesia tends to move away from existing democratic legitimacy. Therefore in this case, a reconception of the political approach mechanism is needed in the formation of the Regional Medium-Term Development Plan in order to fulfill democratic legitimacy in formulating a policy that is in accordance with the legal system in Indonesia."

"Tulisan ini mengkaji tentang fenomena kebangkitan nasionalisme sumber daya di Indonesia di periode pertama Pemerintahan Joko Widodo (2014-2019) dengan mengambil studi kasus kebijakan divestasi saham mayoritas PT Freeport Indonesia kepada PT INALUM pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan teori legitimasi dengan metode analisis wacana kritis (critical discourse analysis). Data utama penelitian ini bersumber dari dari pidato politik, pernyataan media dan wawancara aktor-aktor di berbagai media. Penelitian ini juga dilengkapi dengan data pendukung seperti wawancara langsung, laporan tahunan, siaran pers, bahan presentasi untuk investor, buku-buku yang ditulis aktor serta berbagai macam peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri hingga peraturan daerah yang terkait dengan tema penelitian ini. Penelitian ini menemukan bahwa pemerintahan Joko Widodo menggunakan kebijakan divestasi saham mayoritas PT Freeport Indonesia sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan politik dari audiens domestik dalam Pemilihan Presiden tahun 2019. Pemerintah juga menjadikan kebijakan divestasi saham ini sebagai momentum menaikan daya tawar kepada Freeport McMoran dan Pemerintah Amerika Serikat dalam rangka menjamin kepastian dan keberlangsungan investasi Freeport McMoran di Indonesia.

---

This study examines the phenomenon of the revival of resource nationalism in the first period of the Joko Widodo Administration (2014-2019). It takes PT Freeport Indonesia's majority share divestment policy to PT INALUM in 2018 as a case study. This study uses legitimacy theory with critical discourse analysis methods. The main data of this research comes from political speeches, media statements and interviews of actors in various media. It is also equipped with supporting data such as a direct interview, annual reports, press releases, presentation materials for investors, books written by actors as well as various kinds of laws and regulations, government regulations, ministerial regulations and regional regulations related to the theme of this research. This study found that the Joko Widodo administration used the PT Freeport Indonesia majority share divestment policy as a strategy to gain political support from the domestic audience in the 2019 Presidential Election. The government also made this share divestment policy a momentum to increase bargaining power for Freeport Mc Moran and The United States government in order to ensure the certainty and sustainability of Freeport Mc Moran's investment in Indonesia."