Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sebagai sebuah jenis sepatu, sneakers tidak hanya menonjolkan aspek fungsional, sneakers memiliki penjelasan kultural tentang hubungan antar pengguna dan sepatu itu sendiri. Tulisan ini fokus pada proses anggota Indo Sneaker Team memperoleh pengetahuan tentang keaslian sneakers. Pada kerangka situated learning dijelaskan bahwa anggota melakukan tatap muka langsung dengan community of practice untuk melakukan pembelajaran dalam konteks yang sesuai. Legitimate Peripheral Participation dalam komunitas tersebut sangat menentukan pengetahuan yang dimiliki anggota kelompok tentang asli atau tidaknya sebuah sneakers. Latar belakang budaya individu membentuk skema-skema pengetahuan yang kemudian menjadi daya motivasi belajar mengidentifikasi keaslian sepatu sneakers, di dalamnya terdapat proses trial and error dan Parallel Distributed Processing. Pendekatan connectionism dimanfaatkan untuk melengkapi pendekatan kognitif melebihi dari deskripsi mengenai apa yang diketahui sekelompok orang, tetapi juga menambahkan proses pembentukan pengetahuan dengan bagaimana keinginan tersebut terbentuk. Etnografi membantu saya dalam mendapatkan data pengetahuan tentang keaslian sneakers dan motivasi belajar mengidentifikasikan sneakers asli.

---

As a type of shoes, sneakers not only emphasize the functional aspects, sneakers have a cultural explanation of the relationship between the user and the shoes itself. This paper focuses on the process of how the Indo Sneaker Team members gaining knowledge about the authenticity of sneakers. In situated learning frame, it is explained that members engage in face to face contact within the community of practice to do learning in a suitable context. Legitimate Peripheral Participation in the community will determine the group members' knowledge about whether or not a pair of sneakers is genuine. The Individuals cultural background shape the knowledge schemes which later become the motivating power of learning to identify the authenticity of sneakers, in which there is a trial and error process and Parallel Distributed Processing. The connectionism approach, used to complement the cognitive approach, exceeds the description of what a group of people knows, but also adds to the process of forming knowledge with how the desire is formed. Ethnography assisted me in obtaining knowledge data about the authenticity of sneakers and the motivation to learn to identify authentic sneakers.

Abstrak :
Permohonan pengesahan anak luar kawin merupakan suatu upaya untuk memperbaharui status seorang anak luar kawin menjadi anak sah. Selama ini, permohonan pengesahan anak diajukan ke Pengadilan oleh ayah dan ibu dari seorang anak yang ingin disahkan. Namun, pada praktiknya terdapat seorang anak luar kawin yang mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menetapkan status anak sah kepada dirinya sendiri. Permohonan tersebut terlihat dalam Penetapan No. 36/Pdt.P/2020/PN.JKT.PST. yang kemudian dimohonkan upaya kasasi dalam Putusan No. 3561 K/Pdt/2020. Upaya permohonan pengesahan anak di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Namun, permohonan pengesahan anak luar kawin yang diajukan oleh dirinya sendiri memiliki keterkaitan dengan adanya hubungan perdata yang dimiliki anak luar kawin kepada ayah dan/atau ibunya. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 atas uji materiil Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberlakukan, anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan laki-laki yang berhubungan darah dengannya beserta masing-masing keluarga mereka. Tulisan ini membahas mengenai pengaturan permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh anak luar kawin terhadap dirinya sendiri menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan menggunakan metode analisis yuridis-normatif, khususnya pada pertimbangan hukum yang diterapkan dalam Putusan 3561 K/Pdt/2020. ......An application for legalization of a child out of wedlock is an attempt to renew the status of a child out of wedlock to become a legitimate child. So far, applications for child authorization are submitted to the Court by the father and mother of a child who wants to legalize. However, in practice there is a child out of wedlock who submits an application to the Court to determine the status of a legitimate child for himself. The application can be seen in Decree No. 36/Pdt.P/2020/PN.JKT.PST. which was later petitioned for cassation in Decision No. 3561 K/Pdt/2020. Efforts to apply for child legalization in Indonesia are regulated in the Civil Code, Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration as amended by Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, and Presidential Instruction No. 1 of 1991 concerning the Dissemination of the Compilation of Islamic Law. However, the application for legalization of an illegitimate child submitted by himself is related to the existence of a civil relationship that an illegitimate child has with his father and/or mother. After the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 regarding the judicial review of Article 43 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as amended by Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is enforced, Children out of wedlock have civil relations with their mothers and men who are related by blood to them and their respective families. This paper discusses the arrangement of applications for child legalization submitted by children out of wedlock against themselves according to Indonesian laws and regulations using the juridical-normative analysis method, especially on legal considerations applied in Decision 3561 K/Pdt/2020

Abstrak :
Pustakawan diakui sebagai profesi (jabatan fungsional) yang sah dalam pemerintahan. Yaitu profesionalisme yang mempunyai prospek masa depan bagi mereka yang mempunyai keahlian tertentu di bidang “kepustakawanan”. Kegiatan pustakawan meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem pustakawan yang didukung dengan landasan profesionalisme dan etika profesi. Ketika peran pustakawan terbatas, baik kualitas maupun kuantitas, MENPAN dan Peraturan RB RI Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing dipublikasikan. Pembentukan jabatan pustakawan terbuka lebar dengan berpegang teguh pada kaidah profesionalisme untuk menjaga keberlangsungan tugas dan fungsinya.

Abstrak :
Pembatalan Perkawinan merupakan hal yang awam bagi masyarakat umum, oleh karena itu hal ini menarik untuk dibahas. Salah satu kasus yang terjadi adalah di semarang dimana pembatalan perkawinan diputuskan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 91/Pdt.G/2005/PTA.Smg yang membatalkan perkawinan antara Yapto Hendarsono dan Eko Yuliani yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Kemudian berdasarkan Putusan tersebut maka diajukan permohonan untuk penghapusan nama Yapto Hendarsono dari akta kelahiran dan di izinkan dengan dikeluarkannya Penetapan Pengadilan Negeri semarang Nomor 23/Pdt.P/2006/PN.Smg. Metode pendekeatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Dengan adanya pencoretan nama ayah dari akta kelahiran maka status anak tersebut menjadi anak ibu,dan hanya memiliki hubungan hukum dengn ibunya, sehingga dalam kasus ini perlindungan hukum terhadap anak sehubungan dengan pembatalan perkawinan kedua orangtuanya tersebut menjadi tidak terpenuhi dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Seharusnya pemerintah sebagai aparatur negara dapat menjalankan fungsi peradilan dengan lebih baik, prosedur yang dipermudah dan biaya yang terjangkau. Dan pemerintah seharusnya memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat lebih paham akan hukum dan sadar hukum.

---

Cancellation of Marriage is a common thing for the general public, therefore it is interesting to discuss. One case is in Semarang where the cancellation of the marriage was decided by the High Court of Religion No. 91 / Pdt.G / 2005 / PTA.Smg the consequences of the marriage between Yapto Hendarsono and Eko Yuliani who has been blessed with two (2) children. Then based on the verdict then filed a request for deletion of name Yapto Hendarsono of a birth certificate and authorized by the Semarang District Court Ruling No. 23 / Pdt.P / 2006 / PN.Smg. The method used in this paper is a normative juridical methods. With the deletion of the names of his father's birth certificate, the status of the child into the child's mother, and only has a legal relationship with the mother, so in this case the legal protection of children in connection with the cancellation of the marriage of his parents become unfulfilled and contrary to regulations. Should the government as the state apparatus can perform the judicial function better, the procedure easy and affordable cost. And the government should provide legal counseling so that more people understand the law and litigious.

Abstrak :
Pada dasarnya sebuah perkawinan dilangsungkan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan akan tercapai bila perkawinannya dilangsungkan secara sah, baik sah secara agama maupun sah menurut negara. Perkawinan merupakan perbuatan hukum dan karenanya berakibat hukum pula. Di antara akibat hukumnya adalah anak berhak mewaris dari kedua orang tuanya. Semua hak-hak yang ditimbulkan akibat dari sebuah perkawinan tidak akan timbul bila perkawinannya dilangsungkan secara tidak sah. Begitu juga terhadap perkawinan di bawah tangan yaitu perkawinan yang dilangsungkan hanya menurut ketentuan agama saja, tidak memenuhi aturan negara sehingga perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Pencatatan Perkawinan, sebagai bukti bahwa perkawinan sudah dilakukan secara sah menurut hukum positif. Beberapa pokok permasalahan yang ditemukan adalah apakah anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan dapat diakui oleh ayah biologisnya, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan di bawah tangan. Undang-Undang Perkawinan yang walaupun sudah dibuat sesempurna mungkin tetapi ternyata masih ada yang tidak mentaatinya sehingga terjadi penyelundupan hukum seperti misalnya terjadinya perkawinan di bawah tangan tersebut, yang dapat merugikan isteri serta anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, karenanya diperlukan upaya hukum untuk melindungi hak-hak istni dan anakanaknya tersebut. Maka, melalui penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dengan tipologi penelitian bersifat deskriptif dengan bentuk evaluatif, telah secara khusus meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan di bawah tangan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Sebagai kajian lebih mendalam kami bahas mengenai kasus upaya hukum terhadap pengesahan perkawinan dan status hukum anak hasil perkawinan di bawah tangan baik oleh yang beragama Islam, maupun oleh yang beragama non-Islam. Dan penulis berkesimpulan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan dapat diakui oleh ayah biologisnya. Dengan disahkannya perkawinan di bawah tangan oleh Pengadilan maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menjadi anak sah dan terlindungi hak-haknya.