Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
Yati Sudiharti, author
Pemberlakuan undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan provinsi sebagai daerah otonom telah mengawali asas desentraslisasi. Sebagai konsekuensi dari diimpiementasikannya kebijakan desentralisasi I otonomi daerah tersebut sejak tahun 2000, secara umum telah terjadi perubahan ditandai dengan pemberian sejumlah...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T14178
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Tanti Trilyunani Gina Praja, author
Surat Keterangan Domisili Keterangan Perusahaan dipakai oleh pelaku usaha sebagai identitas suatu usaha di suatu wilayah. Sebelum tahun 2015, penerbitan surat ini melalui Kelurahan-kelurahan di Provinsi DKI Jakarta yang ditengarai berpotensi pungli, berbelit-belit, ketidakseragaman persyaratan dan membutuhkan waktu lama. Mulai tahun 2015, surat ini diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T52827
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Mochammad Ryan Noerhadi Putra Hidayat, author
Perlindungan terhadap Perjanjian Lisensi Hak Siar (Hak Terkait) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pasal 1 ayat 20 menyatakan bahwa lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Jake Junior Alizhar Joaquin, author
ABSTRACT
Pada bulan Juni 2018, Presiden RI melalui Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, meluncurkan Online Single Submission yang merupakan pelayanan perizinan berusaha berbasis elektronik dengan konsep pelimpahan wewenang penerbitan dari kementerian dan/atau lembaga terkait perizinan berusaha. Tujuan adanya pemotongan birokrasi pelayanan perizinan berusaha,...
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Nadhirah Saskia, author
Majelis Hakim Mahkamah Agung RI mengeluarkan putusan Nomor 2 PK/PDT.SUS/2013 yang menyatakan menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT. MNC Sky Vision (Indovision). Kasus ini diawali oleh Indovision yang melaporkan dugaan persaingan usaha tidak sehat mengenai perjanjian lisensi hak siar liga inggris musim 2007-2010 kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
S57333
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Syarifuddin, author
Bandung: Alumni, 2013
346.048 SYA p
Buku Teks SO Universitas Indonesia Library
Ariandra D.S. Harjo, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1996
S23595
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Nur Achroni, author
Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi khususnya yang berkaitan dengan internet, berdampak pada perubahan perilaku bisnis seperti transaksi jual-beli yang dilakukan secara elektronik. Transaksi elektronik sudah merupakan suatu hal yang lazim saat ini. Salah satunya adalah dengan apa yang dilakukan oleh Apple yang merupakan salah satu produsen komputer di dunia. Apple...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S24983
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Muhammad Aulia Ibrahim, author
ABSTRACT
Perizinan berusaha merupakan salah satu instrumen penting dalam suatu mekanisme kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Namun banyak keluhan dari pelaku usaha yang menyatakan bahwa pengurusan izin berusaha di Indonesia terbilang cukup rumit dan lama karena dihadapkan dengan birokrasi yang berbelit-belit dan biaya yang dikeluarkan cukup mahal, termasuk di dalamnya...
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
