Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini difokuskan pads pengkajian dua varian kapitalisme yang berkembang di Indonesia. Adapun dua varian kapitalisme adalah kapitalisme neoliberal dan kapitalisme rente. Kapitalisme neoliberal rnasuk ke Indonesia di masa pemerintahan Orde Baru dimulai yang ditandai adanya kebijakan Penanaman Modal Asing, dan kemudian diikuti dengan kebijakan deregulasi ekonomi inti gagasan neoliberalisme adalah percaya pada mekanisme pasar bebas. Gagasan tersebut, paradoks dengan realitas Indonesia dimana dinamika perekonomian Indonesia tidak Iepas dari peran dan campur tangan Negara. Adanya dua varian kapitalisme di Indonesia banyak membawa persoalan yang merugikan rakyat sebaliknya menguntungkan segelintir investor dan pejabat. Ketika Indonesia mempraktekan liberalisasi politik dengan menerapkan kebijakan otonomi daerah dan pilkada langsung mendorong kelahiran "raja-raja" kecil di daerah Implikasinya pilkada langsung yang diorientasikan untuk penguatan demokrasi tingkat lokal justru menjadi arena kontestasi dua varian kapitalisme. Penelitian ini bertolak dari pemikiran Yoshihara Kunio; dalam bukunya "Kapitalisme Semu Asia Tenggara" (Kunio,1990 : 1) yang menjelaskan ada dua bentuk kapitalisme. Pertama kapitalisme semu atau ersatz yang berkembang di Asia Tenggara dan kedua kapitalisme murni yang berkembang di eropa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu sebuah pendekatan yang dirasa relevan untuk meneliti fenomena yang terjadi pads suatu masyarakat. Pengamatan yang diarahkan pada latar belakang dan individu secara holistic (utuh) dan memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Untuk itu, dalam pengumpulan data menggunakan tiga cara: wawancara mendalam, pengamatan dan studi dokumenter. Adapun hasil penelitian adalah pertama dua kapitalisme telah lama ada di Cilegon, di mana kelahirannya ditopang oleh Negara melalui perusahaan yang didirikan Negara. Kedua Keterlibatan kapitalisme dalam pilkada tercermin dari adanya kandidat yang merepresentasikan dua varian kapitalisme, kuatnya pengaruh partai yang dipicu oleh ketentuan tentang rekrutmen calon hares melalui partai atau gabungan partai yang mendapat minimal 15%dari total suara. Adanya ketentuan tersebut memberi peluang pada partai dan calon untuk melakukan transaksi. Bentuk lain dari kapitalisasi pilkada bukan hanya dari partai dan kandidat akan tetapi dari si pemilih yang pragrnatis. Ketiga temuan panting lainnya adalah isu yang diusung untuk mempengaruhi pemilih adalah: Demokratisasi, Pemerintahan yang bersih dan isu seperti agama dan primordial (putra daerah). Kesimpulan dari penelitian ini adalah dua varian kapitalisme scat ini berkembang di Cilegon. Kapitalisme neoliberal di tandai dengan swastanisasi yang tergabung dalam perusahaan kawasan industri dimana didalamnya banyak perusahaan-perusahan multinasional (MNC). Sedangkan kapitalisme rente ditandai dengan intervensinya pemerintah daerah dalam ekonomi daerah. Sentuk kongkritnya pemerintah daerah terlibat dalam akumulasi modal dengan mendirikan berbagai perusahan atas nama pemerintah seperti PT. Cilegon Mandiri yang mengelola 21 pelabuhan yng dulunya dikelola oleh Pelindo untuk melegalisasi perusahaan ini diterbitkan Perch No.1 tahun 2001 tentang kepelabuhanan. Keterlibatan pemerintah dalam ekonomi dibuktikan dengan terbitnya regulasi-dan retibusi untuk pemasukan pada kas daerah. Adanya pilkada langsung oleh dua varian kapitalisme dijadikan arena kontestasi untuk pemenuhan kepentingan ekonomi dan politiknya. Untuk itu pilkada di Cilegon tidak lebih sebagai praktek pembelajaran demokrasi bukan sebuah keberhasilan penguatan demokrasi di daerah. Karena dalam perjalannya pilkada langsung di Cilegon masih terdapat persoalan yang memerlukan perenungan dan pengkajian lebih dalam agar urgensi pilkada langsung benar-benar terwujud sebagaimana yang diharapkan semua masyarakat. Implikasi teoritik adalah dengan diberlakukannya undang-undang otonomi daerah, kapitalisme menjadi mainstream dalam pilkada langsung. Maka tak heran jika kontestasi dalam pilkada pemenangnya adalah logika kapitalisme Asia Tenggara. Pilkada di Cilegon cukup unik bila dibanding dengan daerah lainnya. Keunikan itu menjadi karakteristik dari pads perkembangan kapitalisme didaerah itu sendiri. Di mana dalam pilkada langsung di Cilegon pengaruh agama dan budaya cukup kuat. Sehingga keduanya menjadi dinamika dalam lingkungannya sendiri Dalam pilkada langsung agamadan budaya ditempatkan oleh penguasa dalam relasi pusat-pusat kekuasaan. Implikasinya agama diterapkan sebagai alat legitimasi, justifkasi dan hegemoni pusat-pusat kekuasaan. Jadi agama bukan lagi sebagai langit suci, (Berger), bukan lagi kesadaran kolektif (Durkheim) dan bukan lagi sebagai human salvation (Weber) Dengan demildan moralitas kekuasaan telah menggantikan bentuk-bentuk pemaknaan atas agama.

Abstrak :
Pandemi Covid-19 yang melanda dunia berdampak pada seluruh aktivitas kehidupan, tidak terkecuali aktivitas politik. Pada masa pandemi Covid-19, Indonesia memiliki agenda politik yaitu pelaksanaan Pilkada 2020 yang awalnya ditetapkan dalam Undang-Undang akan dilaksanakan pada September 2020. Situasi pandemi berdampak pada penyelenggaraan pemilu yang harus disesuaikan agar keselamatan manusia tetap terjaga. Salah satunya berdampak pada regulasi yang mengatur pilkada tahun 2020. Penelitian ini fokus membahas proses politik dalam penetapan jadwal Pilkada 2020 masa Pandemi Covid-19 yang melibatkan berbagai stakeholder, yaitu KPU, Pemerintah, DPR, Satgas Covid-19, dan pegiat masyarakat sipil. Dengan menggunakan metode kualitatif, pengambilan data dikumpulkan secara primer melalui wawancara mendalam, dan data sekunder berupa dokumen yang relevan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kebijakan publik yang digagas oleh William Dunn. Aplikasi teori kebijakan publik fokus pada dua tahap yaitu agenda setting dan formulasi kebijakan. Penelitian ini menemukan pada tahap agenda setting terdapat isu kesehatan, keberlanjutan kepemimpinan, anggaran, politisasi bantuan sosial dan partisipasi politik yang dimunculkan oleh stakeholders formal dan informal. Pada tahap formulasi kebijakan, Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri merupakan aktor dominan dalam proses penetapan jadwal pelaksanaan Pilkada yang dimundurkan dari 22 September menjadi 9 Desember 2020. Hasil tersebut berimplikasi pada teori Dunn bahwa penetapan jadwal pilkada serentak 2020 pada tahap formulasi kebijakan tidak dilibatkannya stakeholders informal, karena kebijakan penetapan jadwal Pilkada Serentak 2020 hanya melibatkan stakeholder formal. ......The COVID-19 pandemic has hit the world and has had an impact on all activities of life, including political activities. During the COVID-19 pandemic, Indonesia has a political agenda, namely the implementation of Local Elections in 2020 which has been stipulated in the rule of law. However, the COVID-19 pandemic has an impact on political activities that must be adapted to the Covid-19 pandemic situation so that political activities can be carried out properly and human safety is maintained. This study aims to examine the political process of determining the schedule for the Local Election in 2020. This study uses a qualitative approach with a case study method, data collection uses primary data and secondary data, then is analyzed using data reduction, data presentation and conclusion drawing. The theory used in this research is the public policy theory initiated by William Dunn. The application of public policy theory focuses on two stages, namely agenda setting and policy formulation. The results showed that at the agenda setting stage, there were issues of health, leadership sustainability, budget, politicization of social assistance and political participation raised by formal and informal stakeholders. At the policy formulation stage, the Ministry of Home Affairs is the dominant actor who sets the schedule for the implementation of the Local Election on December 9, 2020. These results have implications for Dunn's theory that the determination of the Local Election schedule in 2020 at the policy formulation stage does not involve informal stakeholders, because the policy for setting the Local Election schedule in 2020 only involves formal stakeholders.

Abstrak :
Buku ini membahas tentang pilkada langsung sebgai terobosan dalam memilik kepala daerah.

Abstrak :
Buku ini berisi tentang penetapan Presiden Republik Indonesia no.5 tahun 1960 (disempurnakan) tentang dewan perwakilan rakyat daerah gotong royong dan sekretariat daerah ...

Abstrak :
Tingkat permohonan perselisihan hasil pemilukada ke Mahkamah Konstitusi cenderung tinggi. Pada tahun 2013, sebanyak 75 pelaksanaan pemilukada dari berbagai daerah diperkarakan ke MK. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada kepala daerah dalam pengelolaan sejumlah dana dari pemerintah pusat. Dana itu disebut dengan dana perimbangan. Dana ini terdiri dari dana bagi hasil DBH, Dana Alokasi Umum DAU dan Dana Alokasi Khusus DAK. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan tersebut bukanlah merupakan faktor ekonomi dominan yang menjadi alasan para calon kepala daerah untuk berperkara di MK. ......The level of municipal electoral disputes in Constitutional Court tend to be high. In 2013, about 75 municipal electoral had been filed to the Court. Regional autonomy gives authority to regional head in managing funds form central government. The funds called balance funds consist of profit sharing funds, general allocation funds and special allocation funds. The conclusion of this study indicates that the authority is not a dominant economic factor which is becoming a reason for the candidates of regional head in litigating in Constitutional Court.

Abstrak :
Kewenangan penyelesaian sengketa pencalonan adalah hal yang baru oleh lembaga pengawas pemilu. Pada pelaksanannya, terdapat banyak kendala yang muncul, yang salah satunya adalah, akibat sengketa pencalona terjadi penundaan pilkada di lima daerah pada pelaksanaan Pilkada 2015. Padahal, sengketa pencalonan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan pemilu dan perlindungan hak plih, tak semestinya terjadi kendala seperti itu. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini dirumuskan dua masalah, yakni bagaimanakah persoalan peraturan penyelesaian sengketa pencalonan di dalam pelaksanaan Pilkada 2015 dan 2017. Kemudian yang kedua apakah pelaksanaan penyelesaian sengketa pencalonan kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 dan 2017 telah memenuhi prinsip keadilan pemilu. Pada Pilkada 2015 terdapat 115 perkara sengketa pencalonan yang diajukan ke pengawas pemilu. Kemudian pada Pilkada 2017 terdapat 62 perkara sengketa pencalonan yang diajukan ke pengawas pemilu. Serta terdapat dokumentasi dan pencatatan data sengketa yang tidak lengkap dan rapih di pengawas pemilu. Selain itu, ditemukan tiga persoalan peraturan penyelesaian sengkea pencalona, yakni tidak diaturnya Keputusan KPU sebagai objek sengketa, KPU yang tidak boleh mengajukan upaya hukum terhadap putusan pengawas pemilu, dan tidak sinkronnya pengaturan di UU Pilkada dan Peraturan KPU terkait jadwal penyelesaian sengketa pencalonan.Kemudian dari tiga indikator pemenuhan prinsip keadilan pemilu, ditemukan ketidakpatuhan terhadap waktu penyelesaian dan mekanisme penyelesaian sengketa. Ini terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, dan Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Selain itu terdapat kekosongan hukum dalam penyelesaian sengketa pencalonan, yakni lembaga apa yang berwenang menyelesaikan sengketa pencalonan ketika keputusan diskualifikasi pasangan calon dikeluarkan oleh KPU RI. Sedangkan Bawaslu RI tidak memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pencalonan pemilihan kepala daerah. Hal ini terjadi di sengketa pencalonan Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian, terkait jaminan pemulihan hak pilih warga negara setelah proses sengketa pencalonan tidak tercapai, karena sengketa pencalonan tidak memulihkan hak pilih pasangan calon kepala daerah, kejadian ini terjadi di Kabupaten Dogiyai, Papua. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memberikan rekomendasi agar dilakukan perbaikan terhadap dokumentasi dan publikasi data sengketa pencalonan di pengawas pemilu, serta perlu dilakukan perbaikan terhadap UU Pilkada, Peraturan KPU terkait dengan tahapan, program, dan jadwal pilkada, Peraturan Bawaslu terkait penangaan sengketa pencalonan, dan Peraturan MA terkait sengketa tata usaha negara pemilihan kepala daerah. ......The elections monitoring body has recently been granted the authority to adjudicate dispute over candidacy process in elections, and this authority, by all means, is a novelty for the elections monitoring body. However, in practice, many problems occur due to this authority. For example, because of the adjudication process on electoral disputes in 2015 Local Elections, the elections commission had to postpone local elections in five electoral areas. Election adjudication process should have created a free and fair elections, not to postpone the elections and upset the election schedule instead. Therefore, in this research, I would like to address two objectives firstly, how is the regulatory dispute candidacy problem in regional head election 2015 and 2017 and, secondly, to analyze whether the adjudication processes conducted by the elections monitoring body on those disputes have been compliant with the principle of free and fair elections. In 2015 Local Elections, the elections monitoring body handled 115 cases of electoral disputes. In 2017 Local Elections, the body handled 62 cases of disputes. However, it is noteworthy that the elections monitoring body itself fail to make a proper documentations and records on the data regarding electoral dispute cases that they have handled. Based on the adjudication process, we can see that the electoral institutions have many times failed to comply with free and fair elections principle, for example when the elections monitoring body did not resolve a dispute case on time or according with the proper mechanism. Such failure happened, among others, in Aceh Tamiang, Aceh, Pematang Siantar, North Sumatera, and Fak Fak. In addition, the adjudication process also created a legal vacuum because they did not specify what institution has the authority to resolve the candidacy disputes when the Elections Commission KPU has issued the decision to disqualify a certain candidate. The Elections Monitoring Body, at that time, did not have the authority resolve such case in local elections. This legal vacuum especially happened in Central Kalimantan. Also, the adjudication process on electoral disputes have failed to protect the voting right of candidates because the adjudication process did not restore the right after the trial has completed. This is especially happened in Dogiyai Regency in Papua. Therefore, in this research I conclude that it is necessary to make a reform and improvement on the Local Elections Law, KPU Regulations on elections stages, programs, and schedule, Bawaslu rsquo s Regulations on candidacy disputes, and Supreme Court rsquo s Regulations on state administrative disputes in local elections.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berdampak pada proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015. Penelitian ini menjawab penyebab terjadinya konflik internal PPP dalam pencalonan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015, serta proses terjadinya dualisme dukungan dan dampaknya bagi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015. Penelitian ini menggunakan teori konflik yang dikemukakan oleh Rauf, Coser, Conn dan Dahrendorf. Serta teori Faksionalisasi yang dikemukakan oleh Belloni dan Paul G. Lewis. Hasil penelitian menujukkan bahwa faktor penyebab terjadinya konflik internal PPP dalam proses pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 adalah karena adanya faksionalisasi di tingkat pusat serta adanya pertarungan elit baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal. Sedangkan terjadinya dualisme dukungan yang diberikan oleh PPP terjadi karena adanya pengalihan dukungan yang dilakukan oleh DPP PPP kepengurusan Djan Faridz yang semula mendukung Ujang Iskandar menjadi Sugianto-Habib Said Ismail. Dualisme dukungan tersebut berdampak pada aspek politik dan aspek sosial yang berakibat pada dianulirnya pasangan Ujang-Jawawi dan ditundanya Pilkada Kalimantan Tengah hingga Januari 2016. Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah mengkonfirmasi teori konflik yang dikemukakan oleh Rauf, Conn, Coser, dan Dahrendorf yang menyatakan konflik yang terjadi karena adanya perebutan kekuasaan. Sementara itu, faksionalisasi yang terjadi bersifat sementara memperkuat teori faksionalisasi Paul G. Lewis. Penelitian ini juga memperkuat teori faksionalisasi yang diungkapkan oleh Belloni yang menyebutkan bahwa Faksionalisasi didasarkan pada adanya persamaan isu, adanya ikatan patron klien dan bersifat formal.

---

ABSTRACT
This research discusses about the internal conflicts of PPP that have an impact on local elections process of Central Kalimantan in 2015. Research questions in this research are why there is internal conflict of PPP in the process of nomination of governor and vice governor of Central Kalimantan Province in 2015, and how the process of dualism support of PPP in the nomination and what is the impact of dualism support of governor and vice governor of Central Kalimantan Province in 2015. This research use conflict theory by Rauf, Conn, Coser, and Dahrendorf. And factionalization theory by Belloni and Lewis. The results of the research show that the background of internal conflicts of PPP in the nomination process in the governor and vice governor election of Central Kalimantan Province in 2015 is due to the factionalization and the elite battle at the central and local level. While the dualism of support provided by the PPP began when PPP Djan Faridz's Faction initially support Ujang Iskandar, but on the last day of the registration process of the pair of candidates, PPP Faction of Djan Faridz divert their support to the Sugianto-Habib Said Ismail. Dualism support has an impact on the political aspect which resulted in the annulment of the Ujang-Jawawi and postponement of the Central Kalimantan local election in January 2016. The theoretical implication of this research aims to supports Rauf, Coser, Conn and Dahrendorf's conflict theory. That PPP internal conflict in the process of nomination governor and vice governor of Central Kalimantan Province 2015 tend to compete for the sake of power. Other theoretical implication of this study aims to support of Belloni and Lewis Factionalization theory, that factionalization at internal conflict of PPP at local election of Central Kalimantan is temporarily and based on the existence of equality of issues, the existence of patron-client and formal bonds.

Abstrak :

Penelitian ini membahas mengenai loyalitas dan peran kepala desa serta botoh sebagai broker politik pada kemenangan Syahri Mulyo-Maryoto Birowo di Pilkada Kabupaten Tulungagung tahun 2018. Beberapa studi menjelaskan sebuah kelaziman bahwa seorang kandidat menggunakan jasa broker politik sebagai bagian dari strategi pemenangan pada pilkada di Indonesia (misalnya Aspinall 2014 ; Aspinall dan As`ad 2015 ; Tawakkal dan Garner 2017 ; dan Darwin 2017). Beberapa penulis seperti Tawakall dan Garner (2017) dan Aspinall dan As`ad (2015) masih melihat masalah itu dari satu aspek bahasan seperti klientelisme. Dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan studi pustaka dan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam. Saya beragumen bahwa kemenangan Syahri Mulyo-Maryoto Birowo tidak dapat dilepaskan dari penggunaan kepala desa dan botoh sebagai broker politik karena posisi yang tidak menguntungkan dari kandidat disebabkan jumlah koalisi partai pengusung sedikit dan ditetapkannya Syahri Mulyo sebagai tersangka oleh KPK menjelang hari pemilihan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas loyalitas broker politik kepada kandidat meskipun dalam posisi yang tidak menguntungkan dan peran broker dalam bagian strategi pemenangan kandidat. saya berpendapat bahwa loyalitas broker politik terhadap kandidat terjadi karena adanya kedekatan personal yakni jaringan kekerabatan dan juga sebagai bagian dari balas budi antara broker politik terhadap kandidat yang selama ini dianggap memiliki jasa kepada kepala desa dan botoh selain itu juga ada kedekatan emosional antara kandidat dengan broker politik menimbulkan semangat untuk memenangkan kandidat yang dalam istilah lokal disebut banteng ketaton karena ada anggapan bahwa kandidat merupakan korban politik setelah ditetapkan tersangka oleh KPK. Kemudian sebagai strategi pemenangannya kepala desa dan botoh sebagai broker politik ini memiliki tiga peranan yaitu berperan mempropaganda masyarakat mengenai kelebihan kandidat dan kekurangan kompetitor, melakukan mobilisasi massa, serta pembelian suara.

---

This study discusses the loyalty and role of the village head and botoh  as a political broker in the victory of Syahri Mulyo-Maryoto Birowo in Tulungagung Local Election in 2018. Several studies explain the prevalence that a candidate uses the services of a political broker as part of the local election strategy in Indonesia ( for example Aspinall 2014; Aspinall and As`ad 2015; Tawakkal and Garner 2017; and Darwin 2017). Some writers such as Tawakall and Garner (2017) and Aspinall and As`ad (2015) still see the problem from one aspect of discussion such as clientelism. By using qualitative methods, namely by literature study and collecting data through in-depth interviews. I argued that the victory of Syahri Mulyo-Maryoto Birowo could not be separated from the use of the village head and botoh as a political broker because the unfavorable position of the candidate was due to the number of coalition party bearers and the stipulation of Syahri Mulyo as a suspect by the KPK before election day. This study aims to discuss the loyalty of political brokers to candidates even in unfavorable positions and the role of brokers in the part of the candidate winning strategy. I argue that the loyalty of political brokers to candidates occurs because of personal closeness, namely kinship networks and also as part of reciprocity between political brokers to candidates who have been considered to have services to village heads and botoh are also in addition to emotional closeness between candidates and political brokers. provoked enthusiasm to win candidates who in local terms were called banteng ketaton because there was an assumption that candidates were political victims after the KPK had named the suspect. Then as a strategy for winning the village head and body as a political broker this has three roles, namely the role of propagating the community regarding the advantages of candidates and lack of competitors, mass mobilization and vote buying.
 

Abstrak :

Tesis ini dilatarbelakangi oleh menangnya tersangka korupsi pada pilkada kabupaten Tulungagung tahun 2018. Jika di negara lain seperti Amerika, Meksiko, dan Spanyol kandidat dengan status tersangka korupsi akan berdampak negatif terhadap kandidat itu sendiri seperti penurunan suara atau rakyat akan menghukum dengan tidak memilihnya, namun hal tersebut tidak terjadi di Tulungagung. Penelitian ini akan menguji faktor kualitas dan kinerja kandidat tersangka korupsi dalam mempengaruhi perilaku memilih masyarakat pada pilkada Tulungagung tahun 2018. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori perilaku memilih, khususnya pendekatan psikologis dan rational choice. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan desain deskriptif dan inferensial, dengan jumlah sampel sebanyak 400 responden, tingkat kepercayaan 95% dan Margin of Error (MoE) 5%. Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa; (1) status korupsi Syahri Mulyo tidak mempengaruhi perilaku memilih masyarakat Tulungagung, yaitu hanya 1.1%; (2) tingkat popularitas, figur kandidat, dan kualitas kandidat dalam faktor kandidat mempengaruhi perilaku memilih masyarakat Tulungagung, namun figur kandidat paling berpengaruh yaitu sebanyak 31.0%; (3) masyarakat Tulungagung tidak rasional dalam menentukan pilihan politiknya saat pilkada atau Downs menyebutnya dengan “limited rational”; dan (4) Faktor eksternal yaitu adanya peran patronase dan klientelisme dalam  mempengaruhi perilaku memilih masyarakat Tulungagung. Implikasi teoritis menunjukkan bahwa studi perilaku memilih khususnya pendekatan psikologis dan rational choice masih relevan digunakan dalam kasus pilkada kabupaten Tulungagung tahun 2018.

 

---

The background of conducting this research is the winning-phenomenon of corruption suspect in Tulungagung local election 2018. While the candidates who become corruption suspect in other countries like, United States of America, Mexico, and Spain will obtain a negative impact of their carrier and be punished by society with do not vote them, this circumtances do not occurred in Tulungagung. This study will exemine factor of quality and candidate performance with corruption suspect status in affecting voting behaviour people in Tulungagung local election 2018. This study is using the theory of voting behavior, particularly rational choice approach. The method used is a quantitative method with descriptive and inferential design, with a total sample of 400 respondents, a confidence level of 95% and a Margin of Error (MoE) of 5%. Evidence as the result of research shows that; (1) the corruption status of Syahri Mulyo does not affect the people's voting behavior in Tulungagung, which is only 1.1%; (2) candidate factors such us level of popularity, candidate figure, and quality of candidates influence voting behavior the people of Tulungagung. By 31.0%, candidate figure is the most influential factor; (3) the Tulungagung society is irrational in determining their political choices when the elections, Downs call it "limited rational"; and (4) There were some external factors which influence the voting behaviour the people of Tulungagung called the role of patronage and clientelism. The theoretical implication shows that the psychology and rational choice approach can be applied in the case of Tulungagung local elections in 2018.